Kebijakan & Implementasi Pemprov Banten Dalam Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan Permen LH/BPLH Nomor 11 Tahun 2025

Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) terus memperkuat upaya pengendalian pencemaran air sebagai bagian dari komitmen menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala DLHK Provinsi Banten, Dr. Wawan Gunawan, S.Sos, M.Si, dalam kegiatan Seminar I.

Dalam paparannya, Dr. Wawan Gunawan menegaskan bahwa implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air di Provinsi Banten mengacu pada Permen LH/BPLH Nomor 11 Tahun 2025, yang menjadi landasan penting dalam pengawasan kualitas air, pengendalian limbah cair, serta penegakan kepatuhan lingkungan bagi pelaku usaha dan industri.

Provinsi Banten sebagai salah satu kawasan industri strategis nasional menghadapi tantangan besar dalam menjaga kualitas sumber daya air di tengah pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Oleh karena itu, Pemprov Banten mendorong penguatan pengawasan terhadap pembuangan limbah, peningkatan kualitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

DLHK Provinsi Banten juga terus mengembangkan sistem monitoring kualitas air secara berkala pada sungai, danau, serta kawasan pesisir guna memastikan kondisi lingkungan tetap terkendali dan sesuai baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain aspek pengawasan, edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan tersebut. Pemerintah berharap kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kualitas air dapat mempercepat terciptanya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan di Provinsi Banten.

Materi ini disampaikan sebagai bagian dari upaya peningkatan pemahaman publik mengenai kebijakan lingkungan hidup sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran air.