Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2026

KEM-PPKF 2026: Pijakan Awal Pemerintahan Baru Menuju Indonesia Emas 2045

Apa Itu KEM-PPKF?

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 adalah dokumen strategis pertama yang disusun oleh pemerintahan hasil Pemilu 2024. Dokumen ini menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, sekaligus menetapkan arah pembangunan ekonomi dan fiskal nasional.

Sebagai fondasi menuju Visi Indonesia Emas 2045, KEM-PPKF 2026 berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945, menekankan prinsip keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

Konteks Global dan Tantangan Nasional

KEM-PPKF 2026 disusun dalam konteks tantangan dunia yang semakin kompleks:

• Fragmentasi global pasca pandemi
• Geopolitik: konflik Rusia–Ukraina dan di Timur Tengah
• Kebijakan proteksionisme: seperti tarif AS–Tiongkok
• Perubahan iklim yang semakin ekstrem
• Transformasi teknologi digital dan otomasi

Menghadapi berbagai dinamika tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terukur untuk menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi nasional.

Target dan Disiplin Fiskal

Untuk menjaga kredibilitas fiskal, pemerintah menargetkan:

• Defisit APBN dijaga pada kisaran 2,48%–2,53% dari PDB
• Optimalisasi pendapatan negara
• Efisiensi belanja pemerintah
• Inovasi pembiayaan untuk menjaga keberlanjutan fiskal

Fokus dan Strategi Kebijakan Fiskal 2026

Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” melalui 8 strategi utama:

1. Ketahanan pangan
2. Ketahanan energi
3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
4. Peningkatan kualitas pendidikan
5. Peningkatan layanan kesehatan
6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM
7. Pertahanan semesta dan ketahanan nasional
8. Akselerasi investasi dan perluasan perdagangan global

Sinergi Kementerian: Bappenas & Kementerian Keuangan

Peran Bappenas (Kementerian PPN):

• Menyelaraskan KEM-PPKF dengan:
  • Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
  • RPJMN 2025–2029
  • RPJPN 2025–2045
• Bertindak sebagai arsitek koordinasi pembangunan nasional
• Memastikan sinergi pusat–daerah dan kualitas belanja publik yang efisien dan inklusif

Peran Kementerian Keuangan:

• Menyusun dan mengelola kebijakan fiskal nasional
• Menjaga kesinambungan fiskal melalui:
  • Penguatan tax ratio
  • Perluasan basis perpajakan
  • Efisiensi belanja
  • Pengendalian rasio utang terhadap PDB
• Menyiapkan bauran instrumen fiskal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif

Prioritas Tambahan: SDM dan Ekonomi Berkelanjutan

KEM-PPKF 2026 menekankan bahwa kunci utama menuju Indonesia Emas 2045 terletak pada:

• Pembangunan SDM unggul
• Pengentasan kemiskinan
• Penguatan koperasi dan UMKM
• Transformasi ekonomi yang rendah karbon dan ramah lingkungan

KEM-PPKF 2026 merupakan panduan strategis yang menyatukan visi politik, ekonomi, dan sosial dalam menghadapi tantangan global sekaligus memanfaatkan peluang transformasi nasional. Dokumen ini:

• Mempersiapkan APBN sebagai alat countercyclical dalam menghadapi ketidakpastian global
• Menjaga prinsip keberlanjutan fiskal
• Mengedepankan kolaborasi lintas kementerian dan sinergi pusat-daerah
• Mengarahkan pembangunan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia

source:
https://www.linkedin.com/posts/andi-setyo-pambudi-23853549_kem-ppkf-2026-asp-ugcPost-7330763527869136897-fais?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAtGGkQBsxwMBmX3lEJO8btihnfBCaHqTz4