KLH/BPLH Naikkan Anggaran 29 Persen Tahun 2026, Fokus pada Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Perubahan Iklim

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sekaligus Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menegaskan bahwa kenaikan anggaran sebesar 29 persen untuk tahun 2026 akan diarahkan pada program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pengelolaan sampah dan pengendalian perubahan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, distribusi anggaran tersebut dirancang tidak hanya untuk mendukung manajemen kelembagaan, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan menghadapi bencana serta dampak perubahan iklim.

“Distribusi anggaran tahun 2026 telah disusun untuk mendukung manajemen, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim,” ujar Hanif dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari tambahan anggaran ini, mulai dari peningkatan kualitas udara dan air, pengendalian pencemaran yang lebih sistematis, hingga tersedianya fasilitas pengelolaan sampah yang lebih merata di berbagai daerah.

Anggaran Naik Jadi Rp1,3 Triliun

KLH/BPLH mendapatkan alokasi anggaran 2026 sebesar Rp1,396 triliun, naik dari Rp1,083 triliun pada tahun sebelumnya. Kenaikan 29 persen ini, menurut Hanif, menandakan adanya komitmen serius pemerintah dalam menjadikan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

“Anggaran ini adalah sinyal kuat bahwa isu lingkungan tidak lagi ditempatkan di pinggiran, melainkan sudah masuk dalam arus utama pembangunan,” ucapnya.

Fokus pada Sampah dan Pembiayaan Karbon

Lonjakan anggaran tersebut akan menjadi motor penggerak sejumlah program prioritas. Salah satunya adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yang tahun depan akan mendapat alokasi khusus sebesar Rp70 miliar. Dana itu digunakan untuk menekan praktik pembuangan terbuka (open dumping), memperkuat Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reuse-Reduce-Recycle (TPS3R), mendukung pengembangan bank sampah, serta mempercepat penerapan teknologi waste-to-energy di pasar tradisional.

Pemerintah juga akan menyalurkan sarana pendukung, seperti komposter rumah tangga dan kontainer pengumpulan, untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat sejak dari sumber sampah.

Selain itu, peningkatan anggaran juga diarahkan pada penguatan instrumen pembiayaan karbon sebagai langkah strategis untuk menghadapi tantangan global perubahan iklim.

Rincian Alokasi

Berdasarkan persetujuan Komisi XII DPR RI pada 4 September 2025, total anggaran KLH/BPLH sebesar Rp1,396 triliun dibagi ke dalam beberapa program besar, yakni:

• Program dukungan manajemen, termasuk belanja operasional pegawai dan barang, sebesar Rp861 miliar.
• Program kualitas lingkungan hidup, dengan fokus pada pencegahan pencemaran dan perbaikan mutu lingkungan, sebesar Rp476 miliar.
• Program ketahanan bencana dan perubahan iklim, termasuk edukasi serta mitigasi risiko iklim, sebesar Rp58 miliar.

Dengan rincian tersebut, pemerintah berharap kebijakan anggaran 2026 dapat mendorong transformasi pengelolaan lingkungan hidup Indonesia yang lebih berkelanjutan.

“Ini adalah momentum untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak meninggalkan beban lingkungan. Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaatnya,” tutup Hanif.

Sumber: Antara News