Peneliti UI Usulkan Dua Solusi Atasi Masalah Sampah Nasional: Ubah Paradigma Pemerintah

Permasalahan sampah masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Sampah dapat ditemukan hampir di seluruh sudut kota maupun desa, dan hingga kini belum tertanggulangi secara sistemik. Menyoroti kondisi ini, Reni Suwarso, Peneliti sekaligus Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), mengusulkan perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah.

Dalam acara Bincang Media Riset KONEKSI untuk Solusi Pengelolaan Sampah yang digelar di Kembang Goela Restaurant, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025), Reni menyebut pendekatan saat ini masih konvensional dan tidak berkelanjutan.

“Paradigma yang dipakai sekarang itu kumpul, angkut, timbun. Sampah dari rumah tangga, pasar, dan kantor dikumpulkan, diangkut dengan truk, lalu dibuang ke TPS, TPA, atau TPST. Selesai,” ujarnya.

Menurut Reni, jika pendekatan ini terus digunakan, tempat pembuangan akhir (TPA) di berbagai daerah bisa kolaps. Ia mencontohkan tragedi yang pernah terjadi di TPA Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat, yang sempat tidak menerima sampah karena kelebihan kapasitas, menyebabkan sampah dibuang sembarangan di lokasi ilegal seperti aliran sungai mati.

Dua Solusi Pengelolaan Sampah ala UI

Untuk itu, Reni bersama rekannya, Dwinanti Marthanty dari Fakultas Teknik UI, menawarkan dua pendekatan alternatif yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani masalah sampah:

1. Zero Waste at Source

Solusi pertama yang diusulkan adalah pendekatan zero waste at source, yaitu pengelolaan sampah yang diselesaikan langsung di tempat asal atau sumbernya. Artinya, pemilahan sampah—baik organik, anorganik, maupun bahan berbahaya—harus dilakukan sejak dari rumah tangga, kantor, pasar, atau pabrik.

“Sampah harus selesai di tempat sumber. Misalnya sampah dapur rumah bisa ditimbun dalam lubang biopori di halaman. Plastik bisa disetorkan ke bank sampah. Tidak perlu semua dikirim ke TPA,” jelas Reni.

Pendekatan ini, lanjutnya, memiliki dampak yang sangat besar terhadap efisiensi anggaran dan logistik, mengurangi jumlah truk pengangkut, biaya bahan bakar, kemacetan, dan bau yang ditimbulkan. Lebih jauh lagi, tekanan terhadap TPST atau TPA juga dapat dikurangi secara signifikan.

---

2. Sampah adalah Tanggung Jawab Bersama

Solusi kedua menekankan pentingnya pemahaman bahwa sampah merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah.

“Sekarang banyak masyarakat yang menuntut pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya. Itu tidak realistis. Pengelolaan sampah sebagai layanan publik murni sangat mahal dan tidak mendidik,” kata Reni.

Menurutnya, masyarakat yang menghasilkan sampah juga harus ikut bertanggung jawab. Ia tidak mempermasalahkan bila komunitas tertentu—seperti kawasan pariwisata, perumahan elit, pasar, atau perkantoran—mampu membayar iuran untuk pengelolaan sampah mereka sendiri. Namun di desa, yang daya belinya lebih rendah, perlu peran aktif peneliti dan pemerintah untuk membantu, tanpa menghapus tanggung jawab masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya.

“Jadi kita bantu, tapi masyarakat tetap bertanggung jawab. Kalau paradigma ini berubah, saya yakin kita bisa menyelesaikan permasalahan sampah,” tegasnya.

Studi Kolaboratif Internasional

Usulan solusi ini merupakan bagian dari laporan studi yang berjudul Citarum Action Research Project (CARP): Transisi Ekonomi Sirkular untuk Iklim dan Lingkungan yang Tangguh di Masa Depan. Studi ini merupakan proyek kolaborasi antara UI, Monash University, dan beberapa lembaga lain.

Pendanaan riset dilakukan oleh Knowledge Partnership Platform Australia-Indonesia (KONEKSI), IPPIN-CSIRO, serta program Pengabdian Masyarakat UI.

Hasil riset telah dipresentasikan kepada sejumlah pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan, meskipun belum ada informasi lebih lanjut apakah usulan tersebut akan diimplementasikan secara nasional.

---

Sumber:
detikedu – Saran Peneliti UI untuk Selesaikan Masalah Sampah di Indonesia