Kota dan Wilayah Menjadi Garda Depan Perlindungan Keanekaragaman Hayati Dunia
Hasil Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB COP17 di Yerevan, Armenia, menegaskan bahwa upaya menyelamatkan alam tidak cukup hanya mengandalkan kesepakatan antarnegara. Pemerintah kota dan daerah perlu mendapat pengakuan, dukungan pendanaan, serta ruang lebih besar untuk menjalankan aksi nyata di tingkat lokal.
COP17 Yerevan: Memperkuat Peran Pemerintah Daerah
Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP17) yang berlangsung di Yerevan, Armenia, pada 19–30 Oktober 2026, menjadi momentum penting untuk memperkuat keterlibatan pemerintah kota dan wilayah dalam agenda perlindungan keanekaragaman hayati global.
Mengusung tema Taking Action for Nature, konferensi ini menyoroti pentingnya menerjemahkan target perlindungan keanekaragaman hayati dunia menjadi program nyata di tingkat lokal. Kota dan wilayah dinilai memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari alih fungsi lahan, hilangnya habitat alami, pencemaran, hingga meningkatnya tekanan pembangunan perkotaan.
Jaringan pemerintah daerah untuk keberlanjutan, ICLEI (Local Governments for Sustainability), menilai COP17 memberikan dorongan baru bagi pengakuan terhadap peran pemerintah subnasional dalam pelaksanaan target keanekaragaman hayati global. Salah satu hasil pentingnya adalah semakin kuatnya dorongan untuk membangun kerja sama lintas tingkatan pemerintahan, sehingga kebijakan nasional dan kesepakatan internasional dapat diterapkan secara lebih efektif di daerah.
Yerevan Pathway dan Arah Perlindungan Alam hingga 2030
Salah satu hasil yang mendapat perhatian dalam COP17 adalah Yerevan Pathway, sebuah kerangka yang mengidentifikasi prioritas dan bidang tindakan yang perlu dipercepat hingga 2030.
Kerangka tersebut menjadi pengingat bahwa pencapaian target keanekaragaman hayati global membutuhkan langkah yang lebih konkret. Perlindungan ekosistem tidak cukup dilakukan melalui penetapan kawasan konservasi, tetapi juga harus mencakup pemulihan habitat, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta integrasi aspek keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan pembangunan.
Pemerintah kota dan daerah dapat berkontribusi melalui perlindungan ruang terbuka hijau, pemulihan kawasan sungai dan daerah aliran sungai, konservasi lahan basah, pengembangan infrastruktur hijau, serta pengendalian pembangunan yang berpotensi merusak ekosistem.
Pendekatan ini penting karena keberlanjutan kota tidak hanya diukur dari kualitas infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan lingkungan alaminya dalam menopang kehidupan masyarakat.
Kota sebagai Pelaku Utama Pemulihan Ekosistem
Berbagai pengalaman yang dibagikan dalam COP17 menunjukkan bahwa kota dapat menjalankan perlindungan keanekaragaman hayati melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan.
Sejumlah kota di Tiongkok, misalnya, mengembangkan program pemulihan daerah aliran sungai dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk memantau kondisi lahan basah. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa inovasi teknologi dapat membantu pemerintah daerah memahami perubahan ekosistem dan menentukan langkah pengelolaan yang lebih tepat.
Di Brasil, proyek TEAR di negara bagian Rio Grande do Sul mendorong penerapan solusi berbasis alam atau Nature-based Solutions untuk memperkuat ketahanan wilayah dan mendukung adaptasi perubahan iklim.
Berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa perlindungan alam dapat berjalan beriringan dengan pembangunan perkotaan. Ekosistem yang sehat membantu mengurangi risiko banjir, menjaga ketersediaan air, menurunkan suhu lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pendanaan Keanekaragaman Hayati Tidak Bisa Hanya Bergantung pada Negara
Persoalan pendanaan juga menjadi salah satu perhatian penting dalam COP17. Perlindungan keanekaragaman hayati membutuhkan sumber daya yang memadai, terutama bagi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan program konservasi, tetapi sering menghadapi keterbatasan anggaran.
Dalam konferensi tersebut, lebih dari US$500 juta tambahan komitmen pendanaan untuk alam diumumkan melalui Global Biodiversity Framework Fund (GBFF) dan Global Environment Facility (GEF).
Salah satu perkembangan yang menarik datang dari Berlin, Jerman, yang menjadi kota pertama yang menyatakan komitmen pendanaan kepada GBFF. Langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintah kota tidak harus selalu diposisikan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga dapat mengambil peran dalam mendukung pembiayaan perlindungan keanekaragaman hayati.
Meski demikian, komitmen pendanaan perlu diikuti mekanisme yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat memperoleh akses langsung terhadap sumber daya tersebut. Tanpa dukungan finansial, kapasitas teknis, dan koordinasi yang memadai, banyak program perlindungan alam berisiko berhenti pada tahap perencanaan.
Pelajaran bagi Indonesia
Bagi Indonesia, penguatan peran pemerintah daerah dalam perlindungan keanekaragaman hayati merupakan agenda yang sangat relevan. Sebagai negara dengan kekayaan ekosistem darat dan laut yang besar, Indonesia menghadapi tantangan berupa deforestasi, degradasi lahan gambut, kerusakan mangrove, pencemaran sungai, serta tekanan pembangunan terhadap habitat satwa liar.
Pemerintah daerah memiliki posisi penting untuk menerjemahkan kebijakan konservasi nasional menjadi tindakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perlindungan kawasan bernilai ekologis tinggi, pemulihan daerah aliran sungai, pengembangan ruang terbuka hijau, konservasi pesisir dan mangrove, serta penguatan pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular.
Namun, tanggung jawab ini tidak dapat dibebankan kepada pemerintah daerah semata. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan, pesisir, dan ekosistem lainnya juga harus dilibatkan sebagai bagian penting dari pengambilan keputusan.
Pada akhirnya, keberhasilan perlindungan keanekaragaman hayati tidak cukup diukur dari banyaknya deklarasi atau target yang disepakati dalam konferensi internasional. Ukuran yang lebih penting adalah kondisi ekosistem yang benar-benar membaik, habitat yang berhasil dipulihkan, spesies yang terlindungi, serta masyarakat yang memperoleh manfaat dari lingkungan yang sehat.
COP17 di Yerevan kembali menegaskan bahwa masa depan keanekaragaman hayati dunia juga ditentukan oleh keputusan yang dibuat di tingkat kota dan wilayah. Melindungi alam bukan hanya urusan diplomasi internasional, melainkan tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata di tempat manusia hidup.
