Krisis Air dan Ketidakadilan Gender: Ketika Perempuan Menanggung Beban Terberat di Garis Depan

Krisis air global kerap dipahami sebagai persoalan lingkungan semata—tentang menyusutnya cadangan air tanah, sungai yang mengering, atau perubahan iklim yang kian ekstrem. Namun di balik itu, tersimpan realitas yang jauh lebih kompleks: krisis ini juga memperlihatkan wajah ketimpangan sosial yang tajam, di mana perempuan dan anak perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak, tetapi justru paling jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama World Vision mengungkap fakta yang menggugah. Bagi jutaan perempuan di berbagai belahan dunia, air bukan sekadar kebutuhan dasar, melainkan menjadi beban harian yang menghambat akses terhadap pendidikan, peluang ekonomi, hingga keselamatan diri. Air, dalam konteks ini, berubah menjadi simbol ketidakadilan yang terus berulang.

Perubahan iklim memperparah kondisi tersebut. Kenaikan suhu global tidak berdampak secara merata. Rumah tangga yang dipimpin perempuan tercatat mengalami tekanan ekonomi yang lebih berat, dengan potensi penurunan pendapatan hingga 34% dibandingkan rumah tangga yang dipimpin laki-laki. Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis iklim bekerja layaknya “mesin kemiskinan” yang bersifat diskriminatif.

Akar persoalan ini tidak lepas dari beban domestik yang selama ini tidak terlihat dan tidak dibayar. Secara global, perempuan menghabiskan sekitar 250 juta jam setiap hari hanya untuk mengambil air. Dalam kondisi cuaca ekstrem, waktu ini terus bertambah—bahkan rata-rata meningkat hingga hampir satu jam per minggu. Waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk belajar, bekerja, atau beristirahat justru habis untuk memenuhi kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.

Dampaknya merembet ke berbagai sektor penting, terutama pendidikan dan kesehatan. Di puluhan negara berpenghasilan rendah, akses sanitasi yang buruk memaksa jutaan remaja putri untuk absen dari sekolah. Ketiadaan fasilitas air bersih dan toilet yang layak membuat mereka kesulitan mengelola kebersihan saat menstruasi, sehingga hak atas pendidikan sering kali terabaikan.

Ancaman lain yang tak kalah serius adalah meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender. Helen Hamilton mengingatkan bahwa ketika sumber air semakin jauh akibat kekeringan, perempuan terpaksa menempuh perjalanan panjang ke wilayah terpencil. Dalam kondisi tersebut, mereka menjadi lebih rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi di sepanjang perjalanan.

Namun di tengah berbagai tantangan tersebut, perempuan bukan hanya korban. Mereka juga merupakan aktor kunci dalam solusi. UNESCO menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif perempuan dalam pengelolaan sumber daya air.

Contoh nyata dapat dilihat di Rumate, Kenya. Melalui program yang diinisiasi oleh World Vision, perempuan setempat yang sebelumnya harus berjalan berjam-jam setiap hari untuk mengambil air kini dilibatkan langsung dalam pembangunan infrastruktur air, termasuk pengeboran sumur. Dampaknya sangat signifikan: akses air bersih meningkat, angka malnutrisi anak menurun, dan perempuan memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif.

Parvin Ngala menekankan bahwa selama ini norma sosial cenderung mengabaikan kontribusi besar perempuan dalam pengelolaan air. Padahal, ketika perempuan diberi ruang untuk berpartisipasi dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan, hasilnya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memperkuat ketahanan komunitas secara keseluruhan.

Pada akhirnya, memperjuangkan akses air bersih bagi perempuan bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar. Ini adalah langkah strategis dalam menciptakan keadilan sosial, memperkuat ekonomi keluarga, dan membangun ketahanan masyarakat di tengah krisis iklim yang semakin kompleks.

Air bersih tidak boleh lagi dipandang sebagai kemewahan. Ia adalah hak asasi manusia yang mendasar—dan lebih dari itu, pintu masuk menuju kesetaraan kesempatan bagi semua, tanpa memandang gender. Jika perempuan dilibatkan sebagai pengelola, bukan sekadar penerima dampak, maka solusi yang dihasilkan tidak hanya akan lebih adil, tetapi juga lebih berkelanjutan bagi masa depan bersama.