Krisis BBM? Level Up dengan Unlock Transportasi Berkelanjutan
Di area Jabodetabek misalnya, yang merupakan wilayah metropolitan dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia2, 1,5 juta pergerakan komuter menuju Jakarta berasal dari wilayah Bodetabek (atau sebaliknya)3. Di tengah skala pergerakan yang sangat besar ini, mobilitas Jabodetabek masih didominasi oleh kendaraan bermotor pribadi berbasis BBM, meski fasilitas transportasi publik massal sudah tersedia.
Ketergantungan pada kendaraan bermotor pribadi berbasis BBM ini menimbulkan dampak negatif dari sisi lingkungan, ekonomi, dan kesehatan. Berbagai studi telah menyampaikan kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan lalu lintas dan tingginya polusi udara akibat hasil pembakaran BBM dari kendaraan. Kementerian Perhubungan, mengutip studi JUTPI II (2019), menyampaikan bahwa kerugian akibat kemacetan lalu lintas dan polusi udara di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun setiap tahunnya.
Masalah menjadi semakin serius ketika terjadi gangguan pasokan BBM, terutama ketika konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah berlangsung. Minyak mentah dan BBM mengalami volatilitas harga akibat konflik, bahkan harga minyak mentah sempat mencapai USD 100/barel akibat berkurangnya suplai minyak mentah global4.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah menghadapi pilihan yang berat. Jika harga BBM dipertahankan, beban subsidi meningkat dan APBN tergerus. Di sisi lain, jika harga BBM disesuaikan, dampaknya akan langsung terasa pada kenaikan ongkos transportasi dan inflasi. Wilayah perkotaan memiliki kebutuhan mobilitas harian yang tinggi sehingga gangguan pada pasokan energi ini akan cepat dirasakan oleh masyarakat.
Pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa opsi untuk merespons ancaman krisis energi, mulai dari penerapan WFH sekali dalam sepekan, pembatasan penjualan BBM bersubsidi dengan sistem kuota per kendaraan, hingga beberapa langkah jangka panjang lainnya seperti adopsi kendaraan listrik dan proyek pengembangan energi baru terbarukan. Langkah-langkah tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan. Namun, untuk wilayah perkotaan, langkah yang lebih mendasar seharusnya diarahkan pada penguatan transportasi berkelanjutan meliputi; fasilitas berjalan kaki, bersepeda dan transportasi publik massal yang disertai penyediaan hunian layak terjangkau di tengah kota.
Darurat Reformasi Transportasi Publik
Beragam krisis global yang terjadi dan berdampak ke Indonesia belum juga menggelitik pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan pembangunan transportasi berkelanjutan, padahal ketangguhan dan kerentanan sistem transportasi publik pernah diuji dua kali dalam waktu yang tidak terlalu jauh.
Pertama, saat mati listrik massal melanda Jawa-Bali pada Agustus 2019. Layanan berbasis rel seperti KRL dan MRT langsung lumpuh total karena ketergantungan pada pasokan listrik yang terputus, bahkan aplikasi ojek online tidak dapat berfungsi. Transjakarta kemudian menjadi satu-satunya tulang punggung mobilitas warga Jakarta di tengah krisis luar biasa tersebut5. Pada kondisi lain, ketika banjir menerjang Jakarta, MRT dan LRT menjadi opsi mobilitas warga untuk melakukan perjalanan6,7.
Dalam skala yang jauh lebih besar: pandemi Covid-19, kebijakan PSBB memaksa hampir seluruh moda transportasi publik memangkas kapasitas dan frekuensi layanan secara drastis. Di tengah keterbatasan itu, sepeda justru menemukan momentumnya. Dianggap lebih aman karena bersifat individual dan dilakukan di ruang terbuka, penggunaan sepeda melonjak signifikan di berbagai kota8.
Kejadian krisis luar biasa ini sama-sama menunjukkan satu hal: sistem transportasi yang tangguh bukan hanya soal seberapa canggih teknologinya, tetapi seberapa adaptif ia menghadapi krisis yang tidak terduga.
Banyak pengalaman di negara lain menunjukkan bahwa krisis energi justru sering menjadi titik balik reformasi transportasi perkotaan. Singapura menjadi salah satu contoh baik dalam hal ini. Sejak merdeka tahun 1965, Singapura merupakan negara nett importir minyak mentah.
Krisis minyak mentah tahun 1973 memberikan pukulan besar pada perekonomian Singapura. Selain itu, pemerintahnya menyadari bahwa negaranya memiliki keterbatasan ruang. Pemerintah Singapura mengambil langkah strategis khususnya dalam penataan kota dan sistem transportasinya untuk mengurangi ketergantungan penggunaan BBM.
Melalui State and City Planning (SCP), Singapura menetapkan target untuk mengembangkan layanan transportasi masal dan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi9. Langkah ini dimulai pada tahun 1973, Singapura membenahi sistem layanan transportasi bus perkotaannya. Dua tahun setelahnya, Singapura menerapkan langkah pembatasan penggunaan kendaraan pribadinya melalui Area Licensing Scheme (ALS) yang kemudian ditingkatkan menjadi Electronic Road Pricing (ERP) 1998 dan terus dikembangkan hingga saat ini. Seiring berkembangnya layanan transportasi publik, Singapura membentuk otoritas pengelolaan transportasi melalui Land Transport Authority (LTA) di tahun 1995 yang selanjutnya merencanakan dan mengoptimalkan layanan sistem transportasi darat, meliputi pengembangan layanan transportasi publik bus dan MRT, pembatasan penggunaan kendaraan, dan elektrifikasi. Pelajaran penting dari Singapura adalah perubahan sistem dapat berjalan efektif dan berkelanjutan apabila ada institusi yang bisa memegang kendali secara utuh.
Pembentukan kelembagaan transportasi perkotaan terpadu di Indonesia menjadi penting mengingat pergerakan masyarakat seringkali terjadi antar wilayah administratif dalam satu kawasan metropolitan.
Contohnya Jabodetabek. Meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan layanan Transjabodetabek untuk meningkatkan cakupan layanan transportasi publik, namun perlu disadari bahwa penyelenggaraan transportasi publik di Jabodetabek tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kolaborasi dan kerja sama antar pemerintah daerah di wilayah ini menjadi kunci.
UU No. 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta menjadi peluang untuk terbentuknya tata kelola transportasi publik terpadu pada skala aglomerasi. Momentum ini perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret. Tanpa tata kelola transportasi yang terpadu, sistem transportasi Jabodetabek akan tetap rentan terhadap guncangan eksternal.
Kebutuhan kelembagaan transportasi terpadu juga sudah terlihat di daerah lain. Di Bandung Raya, Kementerian Perhubungan sedang membangun infrastruktur BRT Bandung Raya dan BRT Mebidangro (bagian dari Indonesia Mass Transit Project, World Bank10) serta telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah di Bandung Raya11 dan Mebidangro12. Masing-masing pihak di tiap daerah telah sepakat untuk memberikan kontribusinya di dalam penyusunan program menggunakan APBD masing-masing kabupaten/kota. Contoh kasus baik lainnya adalah di Jawa Tengah, di mana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil peran dalam penyediaan layanan transportasi publik yang terjangkau di kawasan aglomerasi Kedungsepur, Barlingmascakeb, Purwomanggung, dan Solo Raya.
Pelajaran dari pembangunan BRT Bandung Raya dan BRT Mebidangro menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi publik dapat dibangun melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, sementara Trans Jateng mencerminkan kolaborasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Namun, agar layanannya andal dan efisien, tata kelola yang utuh, jelas, dan permanen di tingkat aglomerasi tetap dibutuhkan. Tata kelola ini juga tidak terbatas hanya pada BRT saja, tapi seluruh lini moda transportasi publik yang sudah ada dan yang akan direncanakan di masa depan, serta penyediaan infrastruktur untuk pejalan kaki dan pesepeda.
Bus dan Motor Listrik, Pilar Utama Transisi Energi di Sektor Transportasi
Selain mereformasi transportasi publik dan memperkuat kelembagaannya, krisis pasokan BBM juga menjadi pengingat bahwa sistem transportasi perkotaan tidak bisa terus-menerus bergantung pada bahan bakar fosil. Karena itu, transisi energi dari BBM ke listrik di sektor transportasi perlu didorong, dimulai dari bus perkotaan.
Bus beroperasi dalam sistem layanan yang terkelola, dengan rute, jadwal, operator, dan lokasi parkir atau depo yang diatur dengan saksama. Kondisi ini membuat elektrifikasi armada bus lebih mudah direncanakan dan diterapkan dibandingkan kendaraan yang tersebar pada pengguna individu. Pada koridor dengan kebutuhan mobilitas yang tinggi, bus juga lebih efisien secara penggunaan energi per penumpang dibandingkan kendaraan pribadi. Bayangkan kalau bus-bus yang hilir mudik di kota besar sudah tidak lagi bergantung pada BBM. Selain tidak perlu pusing soal antrean BBM atau lonjakan harga minyak dunia, biaya operasionalnya pun jauh lebih hemat dalam jangka panjang.
Selain itu, percepatan elektrifikasi juga perlu difokuskan pada segmen kendaraan roda dua. Kendaraan roda dua merupakan segmen kendaraan dengan total populasi terbesar di Indonesia, yaitu lebih dari 120 juta unit sepeda motor yang terdaftar. Studi dari IESR pada tahun 2023 juga menunjukkan, konsumsi BBM sepeda motor mencapai 29,5 juta kilo liter per tahun pada tahun 2019, atau hampir mencapai 3x lipat konsumsi BBM oleh mobil penumpang. Elektrifikasi sepeda motor juga dapat dimulai dari armada yang menggunakan sepeda motor, seperti ojek online atau angkutan pengiriman barang, mengingat adanya sistem layanan yang terkelola dengan pola operasional yang lebih seragam dibandingkan kendaraan yang digunakan secara pribadi.
Berdasarkan analisis yang dilakukan ITDP, elektrifikasi transportasi berpotensi menurunkan konsumsi BBM secara signifikan.
| Besar Penghematan BBM (liter/tahun) | Penurunan Emisi (toneqCO2/tahun) | |
| Elektrifikasi bus Transjakarta13 | ±120 juta | 277.000 |
| Elektrifikasi ojek online Jabodetabek14 | ±1,25 miliar | 2,25 juta |
Pada tingkat implementasi, kombinasi penyesuaian model layanan dan adopsi bus listrik menunjukkan manfaat penurunan konsumsi BBM, yang kemudian berkontribusi pada penurunan biaya operasional kendaraan dan penurunan kebutuhan subsidi. Sebagai contoh di Surakarta, pengoperasian bus listrik berpotensi menurunkan kebutuhan subsidi hingga 29%. Sementara itu, Transjakarta mencatat bahwa operasional bus listrik telah membantu menurunkan biaya operasi kendaraan hingga 5% pada tahun 202415. Penghematan biaya ini menjadi potensi untuk peningkatan kualitas layanan dan armada bus atau bahkan dengan pengembangan rute.
Negara yang Tangguh Lahir dari Transportasi Perkotaan yang Tangguh
Mewujudkan negara yang tangguh dimulai dari kota-kota yang tangguh. Kota yang dapat mencegah, memulihkan diri, dan beradaptasi terhadap ancaman yang disebabkan oleh manusia maupun alam sambil mempertahankan fungsi-fungsi dasarnya.
Kota dengan sistem transportasi yang rapuh tidak hanya menyulitkan mobilitas warga di hari-hari biasa, ia juga akan kesulitan mengevakuasi warga saat bencana, mendistribusikan bantuan saat krisis, dan memulihkan roda ekonomi setelahnya.
Reformasi transportasi publik dan elektrifikasi bukan sekadar agenda lingkungan atau efisiensi, ini adalah agenda ketahanan nasional.
Namun untuk sampai ke sana, dibutuhkan kebijakan dan investasi nasional yang konsisten, dengan kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Karena pada akhirnya, investasi pada transportasi kota adalah investasi pada ketahanan bangsa.
Ketahanan tersebut hanya dapat terwujud jika sistem transportasi perkotaan didukung oleh beragam pilihan mobilitas yang andal dan saling terhubung, mulai dari kemudahan berjalan kaki atau bersepeda, akses yang mudah menuju angkutan umum massal, serta akses layanan pengumpan yang tersedia hingga lingkungan tempat tinggal. Semakin banyak alternatif layanan transportasi publik perkotaan dan fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor, maka risiko gangguan dari dampak eksternal terhadap sistem transportasi kota akan semakin kecil. Bahkan layanan transportasi umum bisa menjadi bantalan utama terhadap krisis energi, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Australia di Melbourne yang menggratiskan layanan transportasi publik untuk mengantisipasi lonjakan ongkos transportasi warganya16.
Dalam konteks ini, elektrifikasi dapat ditempatkan sebagai penguatan ketahanan sistem transportasi perkotaan dan juga ketahanan energi nasional. Elektrifikasi memperluas basis penggunaan energi dan berpotensi menurunkan ketergantungan terhadap BBM. Namun, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, elektrifikasi perlu diprioritaskan pada moda transportasi publik dan hanya dapat dimulai dengan penataan ulang tata kelola penyelenggaraan angkutan umum.
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
