Membenahi tata kelola air bersih di Bali

Film “Eat, Pray, Love” yang dibintangi Julia Roberts semakin mengukuhkan Bali sebagai destinasi wisata dunia. Pesona pantai berpasir putih, hamparan sawah dengan sistem subak yang diakui UNESCO, hingga suasana spiritual di pura-pura seperti Besakih menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia. Pada tahun 2019, pariwisata Bali menyumbang sekitar 40% dari total 16,1 juta wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia dan menghasilkan 43% pendapatan dari sektor pariwisata nasional. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali pada tahun yang sama tercatat sebesar 52,31 miliar dolar AS, bahkan melebihi PDB negara Estonia.

Namun, di balik gemerlapnya industri pariwisata, Bali menghadapi tantangan serius terkait ketersediaan air bersih. Tingginya kunjungan wisatawan dan kebutuhan sektor pariwisata berdampak signifikan pada sumber daya air pulau ini.

“Bali Belly” dan Tantangan Air Bersih

Setiap tahun, sekitar 6,8 juta wisatawan lokal dan internasional mengunjungi Bali. Namun, fenomena “Bali Belly” sering kali mengganggu pengalaman mereka. Kondisi ini ditandai dengan gejala diare akibat kontaminasi bakteri seperti E. coli dan Salmonella atau virus seperti Rotavirus dan Norovirus. Penyebabnya termasuk makanan yang tidak higienis, air yang terkontaminasi, dan es batu yang dibuat dari air tidak bersih.

Masalah air bersih di Bali juga diperparah oleh kualitas air perpipaan yang tidak memungkinkan untuk diminum langsung, berbanding terbalik dengan kebiasaan banyak wisatawan Eropa. Kebutuhan air bersih untuk hotel dan restoran jauh melampaui Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 60 liter per orang per hari.

Krisis Air di Nusa Penida

Nusa Penida, salah satu destinasi wisata populer dengan panorama bawah laut dan lokasi “instagrammable,” menghadapi krisis air bersih yang serius. Meski terdapat sembilan mata air di kawasan ini, sebagian besar airnya payau dan kuantitasnya tidak stabil.

Selama musim kemarau, warga setempat harus membeli satu tangki air seharga Rp 100.000 untuk kebutuhan tiga hari, atau sekitar Rp 1 juta per bulan. Sementara itu, pelaku bisnis wisata membutuhkan hingga satu tangki per hari, menghabiskan biaya hingga Rp 3 juta per bulan. Ketergantungan pada air tangki ini menunjukkan urgensi penyediaan infrastruktur air yang memadai.

Ketimpangan Distribusi Air

Pariwisata di Bali, terutama di wilayah Bali Selatan, memunculkan potensi ketimpangan dalam distribusi air. Kebutuhan sektor wisata sering kali mengalahkan kebutuhan rumah tangga dan irigasi, yang sangat penting untuk masyarakat lokal. Selain itu, air di Bali memiliki makna sosial dan spiritual yang mendalam. Dalam agama Hindu Bali, air adalah elemen penting dalam kehidupan, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun ritual keagamaan seperti prosesi melukat (ritual penyucian diri).

Upaya Pembenahan Tata Kelola Air

Berbagai tantangan air di Bali perlu segera diatasi. Pada Mei 2024, Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 di Bali, forum global untuk membahas solusi atas masalah air. Pembenahan tata kelola air di Bali bisa menjadi langkah awal untuk transformasi kebijakan nasional.

Menurut studi Kementerian Pekerjaan Umum (2024), ada tiga langkah penting untuk membenahi sektor air minum:

1. Transformasi Kebijakan dan Regulasi: Regulasi air minum di Indonesia masih berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, dan sering kali belum selaras. Misalnya, pembatasan penggunaan air tanah perlu diintegrasikan dengan kerangka ketahanan iklim.
2. Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola: Pengelolaan air di Bali melibatkan berbagai badan, termasuk 9 BUMD Air Minum, 1 UPTD Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi, serta komunitas lokal. Dibutuhkan pembagian peran yang jelas untuk memperluas cakupan layanan.
3. Transformasi Finansial: Tarif air harus mencerminkan efisiensi, keterjangkauan, dan keadilan. Pemerintah daerah wajib memberikan subsidi jika tarif tidak mampu mencapai full cost recovery. Rentang tarif ini juga harus mempertimbangkan daya beli masyarakat, dibatasi hingga 4% dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

Kolaborasi dan Solusi Global

Transformasi sektor air minum perlu melibatkan sanitasi sebagai satu kesatuan. Inisiatif PBB, seperti Dekade Internasional untuk Aksi Air (2018-2028), menyoroti pentingnya kolaborasi global dalam mengatasi krisis air. Retno Marsudi, Utusan Khusus PBB untuk Air, mengusulkan strategi “Triple A: Advocate, Align, and Accelerate” untuk mempercepat solusi di sektor ini.

Menjaga Masa Depan Bali

Sebagai salah satu wajah Indonesia di mata dunia, Bali perlu mengatasi krisis air untuk mendukung keberlanjutan pariwisata dan kehidupan masyarakatnya. Harapannya, pembenahan sektor air di Bali tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, tetapi juga memberikan ketenangan batin dan pengalaman transformasional bagi wisatawan, sebagaimana perjalanan tokoh Elizabeth Gilbert dalam “Eat, Pray, Love.”

sumber :

https://regional.kompas.com/read/2024/12/27/15480261/membenahi-tata-kelola-air-bali?page=all#page4