Menguji taji UU Anti-SLAPP pada kasus pejuang lingkungan Munif dan Dera

Menguji taji UU Anti-SLAPP: Kasus Kriminalisasi Aktivis Munif dan Dera

Kasus penangkapan pasangan aktivis lingkungan, Fathul Munif (28) dan Adetya Pramandira atau Dera (26), menjadi ujian krusial bagi implementasi perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan di Indonesia. Menjelang hari pernikahan mereka yang direncanakan pada 11 Desember 2025, keduanya justru terjerat kasus hukum yang memicu perdebatan mengenai praktik SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation).

1. Kronologi dan Duduk Perkara

Munif dan Dera ditangkap pada 27 November 2025 dengan tuduhan pelanggaran UU ITE dan penghasutan. Kasus ini berakar pada unggahan media sosial terkait aksi “Peringatan Darurat” pada Agustus 2025.

Beberapa kejanggalan prosedural yang disoroti:

• Tanpa Pemanggilan Awal: Keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan tanpa pernah diperiksa sebagai saksi sebelumnya.
• Transparansi Penetapan: Penetapan tersangka dilakukan pada 14 November, namun baru diinformasikan saat penangkapan pada 27 November.
• Latar Belakang Aktivisme: Keduanya aktif dalam pendampingan warga dalam konflik agraria dan lingkungan di Wadas, Jepara, dan Kendal.

2. Memahami Fenomena SLAPP

SLAPP adalah taktik hukum yang digunakan oleh entitas kuat (korporasi atau penguasa) untuk membungkam partisipasi publik dan suara kritis.

Karakteristik SLAPP	Penjelasan
Tujuan Utama	Bukan memenangkan perkara, melainkan mengintimidasi dan menghentikan advokasi.
Pengalihan Isu	Mengubah konflik publik (masalah lingkungan) menjadi isu privat (pidana personal).
Dampak Psikologis	Menciptakan efek jera (chilling effect) melalui kerugian finansial dan trauma penahanan.
Subjek Sasaran	Individu atau organisasi non-pemerintah yang vokal terhadap kepentingan publik.

3. Instrumen Anti-SLAPP dalam Hukum Indonesia

Indonesia sebenarnya memiliki “perisai” hukum untuk melindungi individu seperti Munif dan Dera melalui Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Pasal 66 UU PPLH:

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

Bagaimana Anti-SLAPP seharusnya bekerja?

1. Imunitas Mutlak: Memberikan perlindungan dari tuntutan hukum selama tindakan tersebut berkaitan dengan pembelaan lingkungan.
2. Mekanisme Putusan Sela: Berdasarkan SK KMA Nomor 36 Tahun 2013, dalil Anti-SLAPP dapat diajukan sebagai eksepsi. Hakim harus memutus perkara ini lebih awal (putusan sela) agar aktivis tidak terjebak dalam proses peradilan yang panjang.

4. Desakan Reformasi dan Perlindungan Sipil

Sejumlah tokoh nasional dari Tim Percepatan Reformasi Polri, termasuk Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie, secara tegas meminta pembebasan Munif dan Dera. Mereka menekankan bahwa penahanan ini bertentangan dengan semangat reformasi hukum yang menjamin keamanan bagi pembela lingkungan.

Urgensi Kasus Munif-Dera bagi Publik:

• Kepastian Hukum: Menjadi preseden apakah Pasal 66 UU PPLH benar-benar diakui oleh aparat kepolisian dan kejaksaan.
• Kebebasan Sipil: Menentukan apakah kritik terhadap kebijakan publik masih aman dilakukan tanpa bayang-bayang kriminalisasi.
• Integritas Reformasi Polri: Menguji komitmen institusi kepolisian dalam mengedepankan hukum yang bersifat melindungi, bukan membungkam.

Kasus ini bukan sekadar urusan personal sepasang kekasih, melainkan refleksi dari kesehatan demokrasi kita. Jika instrumen Anti-SLAPP tidak ditegakkan, maka setiap pejuang lingkungan di Indonesia berada dalam risiko tinggi untuk “dipidanakan” saat menjalankan hak konstitusionalnya

sumber:
https://www.ekuatorial.com/2025/12/menguji-taji-uu-anti-slapp-pada-kasus-pejuang-lingkungan-munif-dan-dera/