Menteri LHK Wajibkan Kawasan Industri dan Wisata Kelola Sampah Secara Mandiri

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan kewajiban bagi seluruh pengelola kawasan industri, perniagaan, dan wisata untuk mengelola persoalan sampahnya secara mandiri. Kebijakan ini dimaksudkan agar tanggung jawab tersebut tidak lagi dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Instruksi ini disampaikan secara langsung pada peringatan Hari Bersih-bersih se-Dunia (World Cleanup Day) Indonesia 2025 di Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (21/9/2024).

Gubernur Sebagai Regulator Penuh

Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi pengelolaan sampah nasional, di mana peran gubernur ditekankan sebagai full regulator. Menteri Hanif secara khusus meminta Gubernur Banten untuk tegas memberikan teguran kepada pengelola kawasan yang tidak patuh.

“Kami ingin… Bapak Gubernur Banten mampu berani memberikan teguran-teguran kepada seluruh pemilik kawasan industri untuk menyelesaikan sampahnya sendiri. Tidak boleh dibebankan kepada pemerintah kabupaten,” tegas Hanif.

Reformasi Kelembagaan dan Dukungan Daerah

Langkah ini adalah wujud reformasi kelembagaan yang memisahkan peran pemerintah sebagai regulator (pengawas dan pembuat aturan) dari peran sebagai operator (pelaksana lapangan). Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota dapat lebih fokus menangani sampah domestik dari rumah tangga.

Kebijakan ini juga menjadi strategi fundamental untuk mencapai target nasional penanganan sampah yang dituntaskan pada 2029 sesuai arahan presiden.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Banten Andra Soni menyatakan komitmennya untuk segera meningkatkan koordinasi guna menindaklanjuti instruksi menteri.

“Jadi apa yang diarahkan oleh pak Menteri LH tadi dapat segera kita tindaklanjuti. Karena memang persoalan sampah ini masuk dalam penanganan prioritas kami,” ujar Andra.

Sumber Berita:
https://www.antaranews.com/berita/5122945/menteri-lh-wajibkan-kawasan-industri-kelola-sampah-secara-mandiri