Orang muda merespon bahlil jejak Donald Trump

Dampak Kebijakan Energi Fosil dan Tantangan Transisi Energi di Indonesia

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) secara resmi menetapkan 2024 sebagai tahun terpanas dalam sejarah, memperkuat urgensi aksi iklim global. Namun, di tengah kebutuhan transisi energi yang mendesak, kebijakan energi di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan mempertahankan ketergantungan pada batubara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan keraguannya dalam melanjutkan aksi iklim setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memutuskan keluar dari Paris Agreement. Sikap ini semakin memperkuat kebijakan pro-batubara di Indonesia, termasuk keputusan memperluas pengelolaan tambang batubara ke organisasi masyarakat (ormas) dan institusi pendidikan. Langkah tersebut menuai kritik karena dianggap mengalihkan peran lembaga akademik dari pusat pendidikan menjadi bagian dari industri ekstraktif.

Kritik terhadap Keterlibatan Kampus dalam Industri Batubara

Dinayah Faza, Koordinator Climate Rangers Sumatera Selatan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keterlibatan kampus dalam bisnis tambang batubara. “Kampus seharusnya menjadi tempat mencetak generasi berpikir kritis, bukan justru terlibat dalam eksploitasi sumber daya yang merusak lingkungan. Ini adalah investasi dalam kehancuran masa depan kami,” ujarnya.

Selain mencemari lingkungan, industri batubara juga membawa dampak langsung pada kehidupan masyarakat sekitar. Di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batubara telah merusak mata pencaharian nelayan dan petani. Rimba Zait dari Climate Rangers Sumatera Utara menyoroti dampak kesehatan dan ekonomi yang dihadapi warga akibat polusi batubara. “Masyarakat mengalami gangguan kesehatan dan kehilangan sumber penghidupan akibat aktivitas PLTU,” katanya.

Kerusakan Lingkungan Akibat PLTU dan Harapan Pensiun Dini

Dampak negatif PLTU juga dirasakan di Cirebon, di mana pencemaran akibat pembangkit listrik berbasis batubara menyebabkan penurunan kualitas garam yang dihasilkan para petambak. Izzul Munna dari Climate Rangers Cirebon menilai rencana pensiun dini PLTU sebagai langkah positif. “Jika pensiun dini PLTU direalisasikan dan digantikan dengan energi terbarukan, akan ada banyak manfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, dengan lebih dari 3.500 gigawatt yang dapat dihasilkan dari sumber energi surya, angin, dan air. “Tantangannya adalah bagaimana pemerintah bisa memperluas partisipasi publik dalam transisi energi ini,” tambahnya.

Urgensi Transisi Energi dan Peran Komunitas

Masagus Fathan dari Climate Rangers Jakarta menilai keputusan pemerintah yang kurang ambisius dalam aksi iklim menunjukkan ketidakpedulian terhadap masa depan Indonesia. “Menghentikan komitmen iklim hanya karena AS keluar dari Paris Agreement justru mengkerdilkan kedaulatan rakyat dalam menghadapi krisis global,” tegasnya.

Saat ini, ketergantungan Indonesia pada energi fosil masih tinggi, dengan 53% listrik nasional berasal dari PLTU batubara, 27% dari PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas), dan 5% dari PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel). Ini menunjukkan perlunya transisi cepat ke energi terbarukan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Sisilia Nurmala Dewi, Indonesia Team Leader 350.org, menekankan bahwa transisi energi tidak hanya memungkinkan, tetapi juga mendesak. Dalam penyusunan Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang tenggat waktunya hingga Februari 2025, ia menyoroti pentingnya keterlibatan komunitas lokal. “Pengalaman menunjukkan bahwa pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan energi terbarukan tidak hanya mempercepat transisi energi, tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi lokal,” katanya.

Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem energi yang mandiri dan berkelanjutan melalui pemberdayaan komunitas. “Swasembada energi yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat dapat menghasilkan dan mengelola energi bersih mereka sendiri,” pungkasnya.

Dengan semakin panasnya bumi dan semakin mendesaknya kebutuhan transisi energi, kebijakan pemerintah dalam energi terbarukan menjadi krusial. Komitmen yang kuat dan langkah konkret sangat diperlukan untuk mengamankan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.

sumber :

Orang Muda Merespon Bahlil Jejak Donald Trump