Panas geothermal berpotensi membakar hak hidup warga

Konflik Transisi Energi, Proyek Geothermal, Risiko Bencana, dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Gunung Gede Pangrango

Proyek pengembangan energi panas bumi (geothermal) di kawasan konservasi vital seperti Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, telah memicu konflik berkepanjangan dan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai prioritas kebijakan negara. Meskipun energi geothermal dianggap sebagai sumber daya terbarukan penting, pelaksanaannya yang mengabaikan kajian ilmiah ketat dan partisipasi publik berpotensi meningkatkan risiko bencana, merusak ekosistem, dan membakar hak hidup warga.

Potensi dan Prasyarat Geothermal

Secara teknis, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) memanfaatkan panas dari inti bumi yang ditransfer melalui fluida panas ke permukaan untuk menggerakkan turbin. Sebagai energi bersih, geothermal menjanjikan kontribusi besar terhadap target transisi energi nasional.

Namun, keberhasilan PLTP sangat bergantung pada tiga pilar utama:

1. Tata Kelola Kuat: Adanya regulasi yang transparan dan akuntabel.
2. Kajian Ilmiah Ketat: Melibatkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif dan validasi geologi yang mendalam.
3. Keterlibatan Publik yang Baik: Memastikan persetujuan dan partisipasi aktif dari masyarakat terdampak.

Tanpa prasyarat ini, risiko yang melekat pada eksplorasi dan eksploitasi panas bumi akan termanifestasi menjadi ancaman nyata.

Ancaman Teknis dan Lingkungan dari Proyek Geothermal

Proses pengembangan geothermal memiliki risiko teknis dan lingkungan yang signifikan, sebagaimana dicatat oleh WALHI dan kelompok masyarakat:

Kategori Risiko	Dampak Potensial
Geologi	Potensi timbulnya getaran mikro (micro-earthquake) akibat injeksi fluida kembali ke dalam bumi, yang sangat mengkhawatirkan di kawasan yang berdekatan dengan sesar aktif (Sesar Cugenang) seperti di Gede Pangrango.
Pencemaran Udara	Pelepasan gas beracun seperti Hidrogen Sulfida (H₂S) ke udara akibat kebocoran atau kegagalan sistem penangkap gas. H₂S dalam konsentrasi tinggi bersifat fatal dan dapat mengganggu kesehatan pernapasan warga.
Hidrologi	Perubahan pola aliran air tanah dan potensi kontaminasi air permukaan dan air tanah yang vital bagi pertanian dan konsumsi warga.
Ekosistem	Hilangnya biodiversitas endemik dan gagal panen akibat perubahan kualitas tanah dan air, serta dampak aktivitas pengeboran di wilayah konservasi.
Kesehatan & Sosial	Polusi suara akibat pengeboran dan pengujian sumur yang berlangsung non-stop, mengganggu ketenangan dan kualitas hidup masyarakat.

Laporan menunjukkan bahwa proyek PLTP di berbagai lokasi telah menyebabkan insiden tragis, termasuk korban jiwa akibat ledakan pipa gas beracun, yang menjadi “daftar gelap” bagi industri ini.

Konflik Sosial dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dampak terburuk sering kali berasal dari kegagalan tata kelola, yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) struktural:

• Pelanggaran Hak Partisipasi: Masyarakat sering kali diabaikan atau hanya dilibatkan dalam konsultasi publik yang bersifat formalitas, menafikan Hak untuk Tahu dan Hak untuk Dilibatkan dalam pembangunan yang memengaruhi ruang hidup mereka.
• Konflik Lahan dan Mata Pencaharian: Kawasan panas bumi sering berada di lahan pertanian subur atau wilayah adat. Pengadaan lahan tanpa dialog setara mengakibatkan warga kehilangan tanah, mata pencaharian, dan identitas budaya, yang merupakan bentuk pelanggaran HAM struktural.
• Intimidasi dan Kriminalisasi: Warga yang menolak atau menyuarakan kekhawatiran terkait dampak proyek kerap menghadapi tekanan sosial, intimidasi, bahkan dikriminalisasi, membungkam suara kritis yang seharusnya menjadi check and balance.

Suara Warga Gunung Gede Pangrango: Mempertahankan Hak Hidup

Konflik di Gunung Gede Pangrango berakar pada Keputusan Menteri ESDM No. 2778 Tahun 2014, yang menetapkan lebih dari 92 ribu hektar, termasuk hutan konservasi, sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).

Warga menolak proyek tersebut karena:

1. Ancaman Bencana Geologi: Lokasi proyek berdekatan dengan Sesar Cugenang yang aktif. Warga trauma dengan gempa yang merusak permukiman beberapa tahun lalu, dan khawatir pengeboran akan memicu gerakan sesar minor.
2. Ketergantungan Ekologis: Gunung Gede Pangrango adalah sumber air utama dan lumbung pertanian bagi warga sekitar. Kerusakan ekosistem akan berarti hilangnya sumber daya vital dan masa depan ekonomi mereka.
3. Tuntutan HAM: Penolakan yang disuarakan, seperti saat Hari HAM Sedunia, menegaskan tuntutan atas hak untuk hidup aman di tanah sendiri dan hak atas lingkungan yang sehat.

Seperti yang ditegaskan oleh Pengampanye Renewable Energy Trend Asia, Beyrra Triasdian, transisi energi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan masyarakat dan merusak ekosistem. Energi bersih seharusnya tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga memuliakan hak asasi dan keselamatan manusia yang hidup di sekitarnya.

sumber:

https://www.ekuatorial.com/2025/12/panas-geothermal-berpotensi-membakar-hak-hidup-warga/?utm_source=substack&utm_medium=email