PBB dibayar pakai sampah,warga di Wonosobo didatangi utusan Mendagri Tito sekaligus bawa pejabat
Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, beberapa desa di Indonesia menciptakan inovasi unik yang memudahkan warganya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Alih-alih menggunakan uang tunai, mereka memanfaatkan sumber daya lokal yang melimpah: sampah dan hasil pertanian.
Wonosobo: PBB Dibayar Pakai Sampah Plastik
Desa Talunombo, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menjadi percontohan nasional berkat inovasinya. Pemerintah desa bekerja sama dengan warganya menciptakan sistem pengelolaan sampah yang komprehensif.
- Pengelolaan Sampah Terpadu: Desa Talunombo tidak hanya memilah sampah, tetapi juga mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar yang setara dengan solar.
- Pembayaran PBB dengan Sampah: Warga dapat membayar PBB mereka menggunakan sampah plastik yang sudah disetorkan. Sampah yang disetor akan dikonversi menjadi nilai rupiah sesuai dengan beratnya.
Inovasi ini menarik perhatian Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang langsung mengutus staf khusus ke sana untuk meninjau secara langsung. Menurut Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga, sistem ini memberikan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution). Warga tidak lagi terbebani dengan pembayaran pajak, sementara pemerintah daerah tetap menerima pembayaran pajak secara lancar dan tepat waktu.
Staf Khusus Mendagri lainnya, Hoiruddin Hasibuan, menambahkan bahwa sistem ini akan dipelajari lebih lanjut untuk direplikasi di daerah lain di seluruh Indonesia.
Ponorogo: PBB Dibayar Pakai Buah Pisang
Inovasi serupa juga terjadi di Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kepala Desa Barno memperkenalkan program pembayaran PBB dengan hasil panen, yaitu pisang Cavendish.
- Pembagian Bibit Pisang: Sebagai solusi, Pemerintah Desa Bringinan membagikan lebih dari 4.000 bibit pisang Cavendish kepada warganya.
- Pembelian Hasil Panen: Pihak desa menjamin akan membeli hasil panen pisang Cavendish dari warga. Setiap kilogram pisang yang sudah matang dihargai Rp5.000, dan hasilnya dapat digunakan untuk membayar PBB.
Meskipun awalnya sempat menghadapi penolakan dari warga yang belum familiar, program ini akhirnya berjalan sukses. Ide ini lahir dari prinsip “check and balance”, di mana pemerintah desa tidak hanya menuntut, tetapi juga memberikan solusi nyata kepada masyarakat.
Inovasi-inovasi ini menunjukkan bagaimana pemerintah desa, dengan dukungan dan pemahaman dari pemerintah pusat, dapat menciptakan solusi kreatif untuk tantangan lokal.
sumber:
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
