Perdagangan karbon dan mitigasi perubahan iklim

Peran Krusial Perdagangan Karbon dalam Mitigasi Perubahan Iklim: Perspektif Indonesia

Berdasarkan tinjauan dari analis investasi kehutanan dan anggota Asosiasi Perdagangan Karbon Indonesia (IDCTA/APERKARI), Chrissy Fransisca Olivyana, perdagangan karbon muncul sebagai mekanisme pendanaan berbasis pasar yang vital untuk mencapai target mitigasi perubahan iklim global, khususnya komitmen Net Zero Emissions (NZE) dan Perjanjian Paris.

Perubahan iklim, yang dipercepat oleh emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, menuntut solusi inovatif dan terukur. Di sinilah peran Kredit Karbon (CC) menjadi sentral, yang merepresentasikan penghindaran, pengurangan, atau penyerapan satu ton setara CO2 (CO2e) dari atmosfer. Kredit ini kemudian diperdagangkan di pasar sebelum akhirnya dihentikan oleh pengguna akhir.

Posisi Strategis Indonesia di Pasar Karbon Global

Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang signifikan di pasar karbon global berkat kekayaan alamnya yang menawarkan kapasitas penyerapan karbon substansial. Pemerintah Indonesia telah bergerak cepat untuk membangun kerangka regulasi yang kokoh:

• Dasar Regulasi: Melalui Peraturan Presiden No. 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Pemerintah telah menetapkan landasan hukum untuk implementasi perdagangan karbon.
• Infrastruktur Pasar: Peluncuran Sistem Registri Nasional (SRN) sejak tahun 2016 memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan emisi dan kredit karbon. Puncaknya, peluncuran Bursa Karbon Indonesia pada tahun 2023 menyediakan platform resmi dan teratur untuk transaksi.
• Potensi Kehutanan (FOLU): Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (Forestry and Other Land Use/FOLU) menunjukkan potensi finansial jangka panjang yang luar biasa. Diperkirakan dapat menghasilkan 18,8 miliar Unit Karbon Terverifikasi (VCU) selama siklus hidup 30 tahun. Potensi ekonomi ini dapat memicu belanja publik sebesar US$540 miliar dan menciptakan 5,3 juta lapangan kerja.

Kunci Keberhasilan Proyek Karbon: Inklusi dan Dampak Nyata

Agar program karbon, terutama yang berbasis konservasi hutan, berhasil dan berkelanjutan, keterlibatan dan dukungan masyarakat lokal di sekitar lokasi proyek adalah prasyarat mutlak.

• Persetujuan Berbasis Komunitas (FPIC): Proyek konservasi harus melalui tahapan ketat, termasuk memperoleh Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) dari komunitas lokal, menjamin hak-hak mereka dihormati.
• Dampak Sosial-Ekonomi: Program harus memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Contoh implementasi meliputi:
  • Penyediaan instalasi air bersih dan beasiswa.
  • Pelaksanaan program pelatihan untuk peningkatan kapasitas ekonomi.
  • Pemberian insentif atau kompensasi bagi desa yang berhasil menjaga kelestarian hutan dan lahan mereka.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Mitigasi Global

Keberhasilan mitigasi perubahan iklim adalah upaya kolektif yang menuntut kolaborasi komprehensif dari tiga pilar utama:

1. Pemerintah: Bertanggung jawab menciptakan kerangka regulasi dan infrastruktur pasar yang mendukung.
2. Bisnis: Harus proaktif dalam mengadopsi proses yang lebih berkelanjutan dan mengurangi jejak karbon operasional mereka.
3. Individu: Setiap orang didorong untuk mengambil peran aktif melalui pilihan pribadi yang bijak, seperti:
   • Mendukung ekonomi lokal dengan membeli produk lokal.
   • Mengurangi konsumsi daging (yang berkontribusi signifikan terhadap emisi GRK).
   • Mendorong dan berinovasi dalam teknologi dan praktik ramah lingkungan.

sumber:
https://www.linkedin.com/posts/zonaebt_perdagangan-karbon-dan-mitigasi-perubahan-activity-7388076924348088320-KV-K?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAtGGkQBsxwMBmX3lEJO8btihnfBCaHqTz4