Sampah Basah Jadi Tantangan WTE di Indonesia, Insinerator Tak Bisa Sekadar Dibangun
Pengembangan teknologi waste-to-energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi semakin banyak dibicarakan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi tekanan sampah perkotaan di Indonesia.
Namun penerapannya tidak sesederhana membangun insinerator lalu memasukkan sampah ke dalam fasilitas pembakaran.
Karakter sampah perkotaan di Indonesia yang cenderung memiliki kadar air tinggi menjadi salah satu tantangan utama bagi teknologi termal. Pakar Politik Lingkungan dan Tata Kelola Universitas Gadjah Mada, Nur Azizah, M.Sc., menilai pemilihan teknologi WTE tidak dapat diseragamkan untuk seluruh daerah. Komposisi sampah, kadar air, volume, kontinuitas pasokan, hingga kesiapan pemerintah daerah harus dipertimbangkan sejak tahap perencanaan.
Sampah Indonesia Banyak Mengandung Material Organik
Salah satu karakter penting sampah perkotaan Indonesia adalah tingginya kandungan material organik.
Kondisi tersebut membuat sampah memiliki kadar air relatif tinggi, terutama pada musim hujan. Karakter ini berbeda dengan sampah di sejumlah negara yang kerap menjadi rujukan dalam pengembangan teknologi insinerasi.
Pada teknologi pembakaran, sampah yang terlalu basah dapat menurunkan efisiensi proses.
Semakin tinggi kadar air, semakin besar energi yang dibutuhkan untuk menguapkan air sebelum material dapat terbakar secara optimal. Karena itu, fasilitas mungkin memerlukan tahap pre-treatment agar proses termal tetap stabil dan efisien.
Jika proses pembakaran tidak berjalan optimal, bukan hanya kinerja fasilitas yang terganggu. Risiko terhadap kualitas emisi juga dapat meningkat.
WTE Tidak Bisa Menjadi Solusi Tunggal
Nur menegaskan bahwa WTE dapat menjadi salah satu pilihan ketika daerah menghadapi tekanan volume sampah yang besar.
Namun keberadaannya harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, bukan sebagai solusi tunggal.
Artinya, pembangunan fasilitas WTE harus berjalan bersama dengan pengurangan sampah, pemilahan dari sumber, penggunaan kembali, daur ulang, pengolahan sampah organik, serta penguatan bank sampah.
Jika semua sampah langsung diarahkan ke insinerator, ada risiko sistem justru menjadi bergantung pada pasokan sampah dalam jumlah besar.
Jangan Sampai Insinerator Membutuhkan Sampah
Inilah salah satu paradoks yang perlu diantisipasi.
Fasilitas termal membutuhkan volume sampah tertentu agar dapat beroperasi optimal. Namun di sisi lain, pemerintah juga memiliki target untuk mengurangi timbulan sampah melalui pemilahan, penggunaan kembali, dan daur ulang.
Karena itu, perencanaan WTE tidak cukup hanya menggunakan volume sampah yang tersedia saat ini.
Pemerintah juga perlu memperhitungkan kemungkinan timbulan sampah menurun apabila kebijakan pengurangan sampah berhasil.
Nur mengingatkan bahwa keberadaan WTE jangan sampai justru menciptakan insentif untuk terus menghasilkan sampah hanya karena tersedia fasilitas yang dapat mengubahnya menjadi energi.
Investasi Besar Harus Diikuti Kesiapan Operasional
Tantangan WTE juga tidak berhenti pada pemilihan teknologi.
Fasilitas dengan nilai investasi besar dapat beroperasi selama puluhan tahun. Karena itu, pemerintah daerah perlu memikirkan kemampuan operasional sejak awal.
Ketersediaan teknisi, suku cadang, kemampuan pemeliharaan, dan transfer teknologi menjadi sangat penting.
Jangan sampai fasilitas berhenti beroperasi hanya karena kerusakan tertentu membutuhkan teknisi atau komponen dari luar negeri.
Aspek ini menjadi semakin relevan karena sebagian teknologi WTE yang digunakan di Indonesia masih bergantung pada teknologi dan keahlian asing.
Emisi Harus Bisa Dipantau Publik
Fasilitas pembakaran sampah juga membutuhkan sistem pengendalian emisi yang ketat.
Pemerintah perlu memastikan tersedia laboratorium pengujian yang memadai, sistem pemantauan yang kredibel, serta pengawasan independen.
Masyarakat juga seharusnya memiliki akses terhadap data kualitas emisi dan kinerja lingkungan fasilitas.
Menurut Nur, publik tidak cukup hanya menerima pernyataan bahwa sebuah fasilitas telah memenuhi standar. Informasi mengenai kualitas emisi perlu tersedia secara terbuka.
Transparansi menjadi penting karena WTE beroperasi dalam jangka panjang dan berada relatif dekat dengan wilayah tempat masyarakat hidup.
Keberhasilan Bukan Hanya Berapa Megawatt Listrik
Ukuran keberhasilan WTE juga seharusnya tidak hanya berdasarkan berapa banyak sampah yang dibakar atau berapa besar listrik yang dihasilkan.
Fasilitas perlu diintegrasikan dengan sistem persampahan dan sistem energi daerah.
Pemerintah harus mempertimbangkan apakah jaringan listrik dapat menyerap energi yang dihasilkan, bagaimana mekanisme pembelian listrik, dan apakah proyek tersebut layak secara ekonomi.
Lebih penting lagi, keberhasilan pengelolaan sampah justru seharusnya terlihat dari semakin kecilnya jumlah residu yang harus ditangani pada tahap akhir.
PSEL Bekasi Jadi Salah Satu Contoh Pengembangan
Pengembangan teknologi ini tengah dilakukan di sejumlah daerah.
Salah satunya adalah PSEL Bekasi yang dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 1.500 ton sampah per hari, dengan nilai investasi sekitar Rp3 triliun.
Fasilitas tersebut direncanakan menggunakan teknologi moving grate incinerator yang dilengkapi Air Pollution Control System (APCS) dan ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2028.
Skala investasi tersebut menunjukkan bahwa keputusan pembangunan WTE merupakan komitmen jangka panjang.
Karena itu, kesalahan dalam perencanaan dapat menimbulkan konsekuensi finansial dan lingkungan yang besar.
Pendekatan Tiga Tahap
Nur mengusulkan pengembangan WTE dilakukan dengan pendekatan berdasarkan waktu.
Dalam jangka pendek, WTE dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi tekanan volume sampah.
Dalam jangka menengah, pemerintah perlu memperkuat pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, dan daur ulang.
Sedangkan dalam jangka panjang, fokus harus diarahkan pada pengurangan timbulan sampah dan perubahan perilaku masyarakat.
Pendekatan ini penting agar teknologi tidak menggantikan upaya pencegahan sampah dari sumber.
Teknologi Harus Mengikuti Sampah, Bukan Sebaliknya
Pelajaran terpenting dari pengembangan WTE di Indonesia adalah bahwa teknologi tidak bisa diterapkan dengan pendekatan seragam.
Sampah di setiap daerah memiliki karakter berbeda.
Ada kota dengan kandungan organik tinggi, daerah dengan sistem pemilahan yang relatif baik, wilayah dengan kapasitas pengangkutan terbatas, hingga daerah yang belum memiliki pasokan sampah cukup untuk menopang fasilitas besar.
Karena itu, teknologi harus mengikuti kondisi sampah dan sistem lokal.
Bukan sebaliknya, sistem sampah dipaksa mengikuti kebutuhan teknologi.
Keberhasilan pengelolaan sampah bukan diukur dari seberapa banyak insinerator dibangun atau berapa besar listrik yang dihasilkan.
Ukuran yang jauh lebih penting adalah:
seberapa sedikit sampah yang dihasilkan, seberapa banyak yang berhasil digunakan kembali dan didaur ulang, serta seberapa kecil residu yang akhirnya harus diproses.
