Setahun mengatasi sampah

Tantangan Sampah Nasional: Jauh dari Target “Indonesia Bebas Sampah 2029”

Pemerintahan Prabowo-Gibran menetapkan target ambisius untuk pengelolaan sampah nasional, yaitu mencapai 50% pada 2025 dan 100% pada 2029. Namun, berdasarkan data terkini, target ini menghadapi tantangan serius.

Data Timbulan dan Pengelolaan Sampah (2023)

Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), berikut adalah gambaran kondisi sampah di Indonesia:

• Total Timbulan Sampah (2023): 56,63 juta ton
• Sampah yang Dikelola Layak: Hanya 39,01% (22,09 juta ton)
• Sisanya: Mayoritas masih dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan metode terbuka (open dumping), yang menimbulkan dampak lingkungan signifikan.

Krisis Plastik dan Minimnya Daur Ulang

Masalah sampah didominasi oleh limbah plastik, yang memiliki dampak jangka panjang terhadap lingkungan:

• Volume Sampah Plastik: Sekitar 10,8 juta ton, atau hampir 20% dari total sampah nasional.
• Tingkat Daur Ulang Nasional: Baru mencapai 22%.
• Perbedaan Regional:
  • Jawa: 31%
  • Bali-Nusra: 22,5%
  • Sumatera: 12%

Ancaman Baru: Mikroplastik di Udara Jakarta

Isu pengelolaan sampah yang buruk ini memunculkan kekhawatiran baru tentang kesehatan publik. Pada 17 Oktober 2025, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merilis temuan mengejutkan:

• Temuan: Adanya mikroplastik dalam air hujan di Jakarta.
• Rata-rata: Ditemukan 15 partikel mikroplastik per meter persegi per hari pada sampel hujan di kawasan pesisir Jakarta.
• Asal: Partikel mikroskopis ini terbentuk dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia.

Keberadaan mikroplastik di atmosfer ini menunjukkan bahwa polusi plastik telah meluas dari darat dan laut hingga ke udara.

Risiko Kesehatan

Peneliti BRIN, Muhammad Reza Cordova, memperingatkan bahwa plastik mengandung zat aditif beracun seperti ftalat, bisfenol A (BPA), dan logam berat. Paparan terhadap zat-zat ini dapat memicu:

• Stres oksidatif
• Gangguan hormon
• Kerusakan jaringan

Hambatan Utama: Anggaran Daerah

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, menjelaskan bahwa kemajuan penanganan sampah di berbagai daerah masih belum merata, meskipun ada beberapa daerah yang sukses (seperti Surabaya, Banyumas, dan Ciamis).

Hambatan terbesar yang dihadapi sebagian besar pemerintah daerah adalah anggaran.

• Alokasi Minimal yang Direkomendasikan: 3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
• Fakta di Lapangan: Banyak pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran di bawah persentase minimal tersebut, menghambat upaya pengelolaan sampah yang efektif.

sumber:

https://www.tempo.co/lingkungan/program-setahun-atasi-sampah-2084071