Tambang Emas Tumpang Pitu: Penjarahan Alam atas Nama Pembangunan
Tambang Emas Tumpang Pitu: Penjarahan Alam atas Nama Pembangunan
Tumpang Pitu adalah gunung di Banyuwangi, Jawa Timur, yang dulunya pelindung pantai selatan dari tsunami 1994, kini keadaannya rusak parah digerogoti monster korporat bernama PT Bumi Suksesindo (BSI), anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA). PT Bumi Suksesindo (BSI) adalah perusahaan yang langsung mengoperasikan tambang emas Tumpang Pitu (Tambang Tujuh Bukit) di Banyuwangi. Bukan perusahaan lain yang tiba-tiba muncul, tapi justru pelaku utama di lapangan sehari-hari.
Tambang Emas Tujuh Bukit alias Tumpang Pitu ini bukan sekadar kemajuan ekonomi—ini adalah simbol kegagalan sistemik Indonesia, di mana elite politik dan bisnis bersekongkol untuk menjarah alam, sementara rakyat yang notabene adalah nelayan dan petani dibiarkan menanggung bencana sebagai akibatnya. Hingga akhir 2025, tambang ini masih beroperasi meski banjir lumpur dan longsor mengancam, tapi hei, saham MDKA melonjak! Ironis, bukan?
Perizinan: Sandiwara Hukum yang Menjijikkan
Proses perizinan Tumpang Pitu adalah lelucon hukum yang dimulai sejak 1991 di era Orde Baru, dengan izin awal dari Direktorat Jenderal Pertambangan. Pada 2000-an, Kontrak Karya dan Kuasa Pertambangan diberikan seenaknya ke perusahaan lokal. Puncaknya 2012: Bupati Azwar Anas menerbitkan IUP Operasi Produksi seluas 5.000 hektare, padahal kawasan masih hutan lindung. Baru setahun kemudian, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan “melegalkan” dengan SK alih fungsi 1.942 hektare—sebuah trik kotor yang melanggar UU Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Sebut saja ini pemerkosaan regulasi. Aktivis JATAM dan WALHI berteriak ini pelanggaran, tapi siapa yang peduli? Tumpang tindih dengan konservasi Meru Betiri? Pada cuek lho… Hingga November 2025, hearing di DPRD Banyuwangi berakhir buntu: Perwakilan PT BSI bahkan tak bisa jawab tuntutan warga, malah dianggap “tak kompeten” oleh ketua komisi. Dan yang lebih gilanya lagi, PT BSI justru dihadang oknum tambang ilegal di hutan—bukti chaos total yang mereka ciptakan sendiri.
Yenny Wahid dan Jaringan Elite: Hipokris yang Mundur Setelah Cicipi Madu
Jangan lupakan Yenny Wahid, putri Gus Dur. Pada 2014–2015, dia duduk manis sebagai Komisaris Independen MDKA, diundang oleh Boy Thohir (kakak Erick Thohir) dan Edwin Soeryadjaya. Katanya, dengan syarat “jangan merusak lingkungan”. Tapi setelah bentrok berdarah November 2015, dia buru-buru mundur untuk fokus ke Wahid Institute—dan posisinya digantikan suaminya sendiri. Ini maksudnya apa? Nepotisme keluarga elite? Yenny kini berpura-pura kritis soal tambang ke ormas di haul Gus Dur 2025, tapi dulu dia juga bagian dari jaringan ini: Hendropriyono, Zulkifli Hasan, Sakti Wahyu Trenggono, Azwar Anas—semua saling topang untuk cuan. Di media sosial, warganet marah, benar-benar pengkhianatan yang nyata terhadap rakyat yang basisnya NU.
Dampak: Bencana yang Direncanakan, Dividen Hilang, Alam Hancur
Deforestasi massif, erosi tanah, polusi air ke laut. Lingkungan benar-benar rusak dan hancur lebur—nelayan di Pantai Pulau Merah, Pancer, Mustika sekarang menangkap ikan beracun yang terkena polusi, bukan untung malah buntung. Ledakan 2024–2025 picu longsoran ke laut, ancam ekosistem multidimensi. Setelah banjir Aceh-Sumut belakangan ini, publik sorot citra satelit Tumpang Pitu, menunggu bom waktu untuk longsor. Perusahaan dengan sombongnya klaim reklamasi 85 hektare dan reservasi habitat Elang Jawa—tapi itu pencitraan yang terlalu mbelgedes, kerusakan ribuan hektare jelas tak terganti. Secara kohesi sosial? Ada konflik berkepanjangan, terbukti dengan penangkapan aktivis seperti Budi Pego, bentrok warga, protes hingga ke Surabaya. Dan Pemkab Banyuwangi yang konon sebagai pemegang saham, dividen tak kunjung turun—wujud kelemahan lembaga yang harusnya pengayom rakyat. Ini tambang emas atau tambang masalah sih? Saham melonjak, tapi rakyat menderita. Siapa yang untung?
Jadi, please Cabut Izinnya, Hukum Elitnya, dan Selamatkan Indonesia dari Penjarahan SDA!
Tumpang Pitu adalah cermin bobroknya Indonesia: Pembangunan palsu yang mengorbankan alam dan rakyat demi kantong para elite. Yenny Wahid cs. mundur setelah mendapatkan cuan, disatu sisi pemerintah cuek meski bencana mengintai. Di tengah krisis iklim 2025, ini termasuk kejahatan. Cabut IUP hingga 2030, kembalikan hutan, dan tuntut pertanggungjawaban para hipokrit ini. Kalau tidak, banjir lumpur berikutnya bukan bencana alam, tapi pembunuhan berencana. Bangun rakyat Banyuwangi—jangan biarkan para elite berpesta di atas penderitaanmu!
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
