Transisi Energi Asia di Persimpangan: Proyek LNG Berguguran, Energi Terbarukan Semakin Kompetitif
Ketergantungan Asia terhadap bahan bakar fosil kembali menghadapi ujian setelah gejolak harga dan pasokan energi sepanjang 2026. Di tengah pilihan untuk memperluas impor gas alam cair (LNG) atau mempercepat pengembangan energi terbarukan, analisis terbaru Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menunjukkan bahwa semakin banyak proyek LNG di Asia yang tertunda atau dibatalkan. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa energi terbarukan bukan hanya pilihan untuk mengurangi emisi, tetapi juga strategi memperkuat ketahanan dan kemandirian energi.
Ketergantungan LNG Menghadapi Tantangan Ekonomi
Asia merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan kebutuhan energi terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, banyak negara di kawasan ini mengandalkan batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk memenuhi kebutuhan listrik serta menopang aktivitas industri.
Gas alam cair atau LNG sempat dipandang sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara. Sejumlah negara merencanakan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas dan terminal impor LNG dalam skala besar. Namun, perkembangan pasar energi menunjukkan bahwa proyek-proyek tersebut tidak selalu berjalan sesuai rencana.
Kenaikan biaya pembangunan, tingginya kebutuhan pembiayaan, ketidakpastian harga gas, serta persaingan dari energi terbarukan membuat kelayakan ekonomi sejumlah proyek LNG semakin dipertanyakan.
Dalam laporan November 2026, IEEFA mengkaji 92 rencana pembangkit listrik berbahan bakar LNG dengan nilai investasi sekitar US$109,2 miliar dan 44 rencana terminal impor LNG senilai sekitar US$21 miliar di Filipina, Vietnam, Thailand, dan Bangladesh.
Hasilnya menunjukkan bahwa 49 proyek pembangkit LNG dan 22 terminal regasifikasi telah dibatalkan atau mengalami stagnasi selama periode 2021–2026. Total nilai proyek yang terdampak diperkirakan mencapai US$67,8 miliar.
Nilai tersebut hampir 4,5 kali lebih besar dibandingkan nilai proyek yang berhasil diselesaikan dalam periode yang sama. Temuan ini memperlihatkan bahwa ekspansi infrastruktur LNG di Asia menghadapi risiko ekonomi dan pembiayaan yang semakin besar.
Vietnam: Energi Surya dan Angin Lebih Kompetitif daripada LNG
Salah satu contoh menarik dalam analisis IEEFA berasal dari Vietnam. Negara tersebut tengah berupaya memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat seiring pertumbuhan industri dan ekonominya.
Melalui revisi Rencana Pengembangan Ketenagalistrikan VIII atau Power Development Plan VIII (PDP8), Vietnam menargetkan kapasitas pembangkit listrik berbasis LNG sebesar 22,5 gigawatt pada 2030.
Namun, target tersebut membawa konsekuensi berupa peningkatan kebutuhan impor gas. IEEFA memperkirakan impor LNG untuk memenuhi kebutuhan pembangkit dapat meningkatkan tagihan impor energi Vietnam sekitar 66–106%.
Di sisi lain, energi surya dan angin menawarkan alternatif yang semakin kompetitif. Berdasarkan analisis IEEFA, biaya pembangkitan listrik dari PLTS skala utilitas diperkirakan 51–60% lebih rendah dibandingkan batas atas tarif listrik pembangkit LNG. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga bayu darat atau onshore wind diperkirakan 58–69% lebih murah.
Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan energi domestik dapat menjadi pilihan yang lebih ekonomis sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasar energi internasional.
Bagi Vietnam, mempercepat investasi pada energi surya dan angin bukan hanya berkaitan dengan target pengurangan emisi, tetapi juga dapat membantu melindungi perekonomian dari gejolak harga bahan bakar global.
Indonesia dan Tantangan Mengurangi Ketergantungan Energi Fosil
Temuan IEEFA tersebut relevan bagi Indonesia yang sedang mendorong peningkatan kapasitas energi terbarukan, termasuk target pengembangan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt-peak (GWp).
Indonesia memiliki potensi energi surya, angin, panas bumi, dan hidro yang besar. Namun, pemanfaatannya masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan jaringan transmisi, kepastian regulasi, pembiayaan proyek, hingga integrasi pembangkit energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan.
Dalam kajian sebelumnya, IEEFA menyoroti pentingnya perencanaan ketenagalistrikan yang transparan dan konsisten agar target pengembangan PLTS dapat diwujudkan. Pembangunan pembangkit saja tidak cukup apabila tidak diikuti kesiapan jaringan listrik, sistem penyimpanan energi, dan mekanisme pengadaan yang mendukung investasi.
Pengalaman negara-negara Asia yang menghadapi pembatalan proyek LNG juga dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia. Perencanaan infrastruktur energi perlu mempertimbangkan perubahan harga teknologi, biaya bahan bakar, risiko pembiayaan, serta kemungkinan munculnya aset yang tidak ekonomis sebelum masa operasionalnya berakhir.
Ketergantungan berlebihan pada impor bahan bakar dapat membuat perekonomian rentan terhadap gejolak geopolitik dan pasar global. Sebaliknya, pengembangan energi terbarukan domestik berpotensi memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan.
Korea Selatan: Transparansi ESG Menjadi Kunci Pembiayaan Berkelanjutan
Selain LNG dan energi terbarukan, buletin IEEFA November 2026 juga menyoroti perkembangan kerangka pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG) di Korea Selatan.
Negara tersebut tengah mengembangkan kerangka pengungkapan ESG yang diarahkan menuju pelaporan keberlanjutan wajib bagi perusahaan. Kebijakan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi mengenai dampak lingkungan, risiko iklim, serta praktik tata kelola perusahaan.
Namun, IEEFA menilai masih terdapat sejumlah kelemahan, terutama terkait kelengkapan persyaratan pengungkapan dan penundaan kewajiban verifikasi atau assurance. Tanpa sistem pengukuran yang kuat, informasi keberlanjutan yang disampaikan perusahaan berisiko memiliki kualitas dan tingkat keterbandingan yang berbeda-beda.
IEEFA merekomendasikan penguatan sistem pengukuran, penyusunan pedoman sektoral untuk emisi tidak langsung atau Scope 3, serta pengembangan basis data Life Cycle Inventory (LCI). Selain itu, insentif pembiayaan berkelanjutan dan penerapan taksonomi hijau yang lebih kuat dinilai dapat membantu mengarahkan investasi ke kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan.
Isu ini penting karena transisi energi tidak hanya membutuhkan pembangunan teknologi baru, tetapi juga sistem keuangan yang mampu mengidentifikasi risiko dan menyalurkan modal ke proyek-proyek yang benar-benar berkelanjutan.
Ketahanan Energi Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Pergantian Bahan Bakar
Perkembangan di Asia memperlihatkan bahwa ketahanan energi memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi, kebijakan investasi, dan kemampuan suatu negara memanfaatkan sumber daya domestiknya.
Mengganti batu bara dengan LNG belum tentu menjadi solusi jangka panjang apabila negara masih harus bergantung pada impor bahan bakar, menghadapi volatilitas harga, dan menanggung biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi.
Energi terbarukan menawarkan pendekatan berbeda karena sumber energinya tersedia secara lokal dan biaya teknologinya terus berkembang. Namun, keberhasilan transisi tetap membutuhkan jaringan listrik yang andal, penyimpanan energi, kepastian kebijakan, serta perencanaan investasi yang matang.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembangunan energi bersih tidak hanya berorientasi pada penambahan kapasitas pembangkit, tetapi benar-benar mampu menyediakan listrik yang terjangkau dan dapat diandalkan bagi masyarakat maupun industri.
Momentum untuk Mempercepat Transisi Energi Asia
Analisis IEEFA dalam buletin November 2026 memberikan gambaran bahwa peta energi Asia sedang mengalami perubahan. Proyek LNG yang sebelumnya dianggap sebagai investasi masa depan kini menghadapi risiko pembiayaan dan kelayakan ekonomi, sementara energi surya dan angin semakin kompetitif di sejumlah pasar.
Bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia, kondisi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali strategi pembangunan energi. Keputusan investasi yang diambil saat ini akan menentukan apakah suatu negara mampu membangun sistem energi yang efisien dan tahan terhadap perubahan pasar, atau justru terjebak dalam infrastruktur mahal yang berisiko menjadi aset terbengkalai.
Transisi energi bukan sekadar mengganti satu jenis bahan bakar dengan jenis lainnya. Perubahan ini membutuhkan pembenahan menyeluruh terhadap perencanaan ketenagalistrikan, sistem pembiayaan, regulasi, infrastruktur jaringan, dan tata kelola investasi.
Pada akhirnya, energi yang murah, bersih, dan aman bukan hanya penting untuk mencapai target iklim. Energi juga merupakan fondasi daya saing industri, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Asia perlu memastikan bahwa investasi energi masa depan tidak sekadar memperbesar kapasitas pasokan, tetapi benar-benar memperkuat kemandirian dan ketahanan ekonominya.
Referensi utama
- IEEFA – IEEFA Asia Newsletter November 2026: Latest Research and Analysis on Asia’s Energy Transition
- IEEFA – LNG-to-power in emerging Asia: A five-year review of project outcomes, 5 November 2026
- IEEFA – Vietnam’s energy security depends on accelerating its clean energy transition
- IEEFA – Indonesia’s electricity planning framework needs a single, transparent benchmark
- IEEFA – Asia: Research and Analysis on Energy Transition
