WALHI bongkar data mengerikan: sepertiga ekosistem Pulau Kalimantan sudah hancur lebur

Alarm Krisis Kalimantan: WALHI Sebut Sepertiga Ekosistem Pulau Hilang dalam Sedekade

Kondisi ekologis Pulau Kalimantan berada dalam titik kritis yang mengkhawatirkan. Tekanan masif dari eksploitasi industri berbasis sumber daya alam skala besar dan konversi lahan selama bertahun-tahun telah menggerus bentang hutan tropis, sekaligus memicu konflik sosial-ekologis yang mendalam di wilayah tersebut.

Berdasarkan data advokasi yang dirilis oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), kerusakan ini tidak lagi sekadar ancaman, melainkan kenyataan pahit yang terukur lewat angka.

Fakta Deforestasi Kalimantan (Periode 2015–2025)

Data pemantauan lingkungan WALHI selama rentang waktu sepuluh tahun terakhir mengungkap potret degradasi lingkungan sebagai berikut:

• Total Kerusakan Ekosistem: Sebesar 33,59 persen (atau sepertiga) dari total luas daratan Pulau Kalimantan kini telah dinyatakan rusak lebur.
• Laju Deforestasi Tahunan: Kalimantan kehilangan rata-rata 412.790 hektare hutan tropis per tahun.
• Dampak Sosial: Penyusutan hutan ini secara langsung memotong jalur logistik alam dan mempersempit ruang hidup (living space) masyarakat adat serta komunitas lokal yang bergantung pada hutan.

Kalimantan Tengah: Episentrum Deforestasi Tertinggi

Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tercatat menjadi wilayah yang memikul beban kerusakan paling parah. Direktur WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, membeberkan data spesifik terkait kondisi Kalteng:

• Rekor Deforestasi (2025): Kalteng dinobatkan sebagai provinsi dengan tingkat kehilangan hutan tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 56.900 hektare hanya dalam waktu satu tahun.
• Saturasi Izin Konsesi: Dari total luas wilayah Kalteng yang mencapai 15,3 juta hektare, lebih dari 60 persen lahannya telah dikapling dan dibebani oleh izin korporasi (perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan Hak Pengusahaan Hutan/HPH).

Catatan Kritis WALHI:

Blokade izin korporasi yang mencakup mayoritas wilayah administrasi ini harus disikapi sebagai alarm darurat oleh pemerintah pusat maupun daerah. WALHI menegaskan bahwa perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat tidak akan pernah tercapai hanya melalui program pembangunan infrastruktur fisik, melainkan harus diwujudkan lewat jaminan keamanan dan pengakuan hukum atas wilayah kelola serta hutan adat masyarakat.

sumber:
https://www.instagram.com/p/DZeaDuTEig5/