Wamen LH: Keberlanjutan Bukan Beban, Melainkan Fondasi Masa Depan Industri

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Diaz Hendropriyono, mengingatkan dunia usaha bahwa keberlanjutan atau sustainability bukanlah sekadar beban tambahan yang memberatkan industri. Sebaliknya, keberlanjutan justru merupakan fondasi utama bagi masa depan industri agar mampu bertahan menghadapi tantangan global.

“Perusahaan tidak bisa lagi memandang sustainability sebagai beban tambahan. Justru ini syarat utama agar industri bisa bertahan di masa depan. Pertumbuhan tanpa keberlanjutan itu mustahil,” ujar Diaz dalam pernyataannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (18/9).

Pernyataan tersebut disampaikan Diaz dalam forum Environmental and Social Innovation Awards (ENSIA) 2025 yang berlangsung di Jakarta. Ajang ini menjadi wadah penting bagi pemerintah, dunia usaha, dan para inovator sosial untuk mendiskusikan sekaligus memberikan apresiasi pada langkah-langkah nyata dalam menghadapi tantangan lingkungan.

Tantangan Dunia Usaha di Era Krisis Iklim

Diaz menegaskan bahwa salah satu tantangan terbesar para pemimpin bisnis saat ini adalah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Hal ini menjadi semakin mendesak mengingat dunia sedang menghadapi risiko nyata akibat perubahan iklim.

Ia mengingatkan bahwa suhu rata-rata global saat ini telah mencapai titik tertinggi dalam sejarah pencatatan modern, dan tren ini diperkirakan berlanjut hingga 2026. Jika tidak ada langkah drastis, dampaknya bisa sangat serius, termasuk bagi Indonesia.

“Kalau kita terus business as usual, 2050 nanti bisa ada 2.000 pulau di Indonesia yang tenggelam karena kenaikan permukaan laut,” jelas Diaz.

Pernyataan tersebut menggambarkan betapa mendesaknya aksi nyata untuk mengurangi dampak perubahan iklim, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut.

Target Ambisius Indonesia

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah target ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

1. 100 persen sampah terkelola pada tahun 2029.
   Ini menjadi target penting mengingat timbunan sampah di perkotaan semakin meningkat setiap tahun. Pemilahan, daur ulang, dan pengelolaan sampah berbasis teknologi hijau menjadi kunci untuk mencapainya.
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri, dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030.
   Target ini sejalan dengan dokumen iklim Indonesia, yakni Enhanced Nationally Determined Contributions (NDCs), yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim di panggung global.

Diaz menekankan bahwa pencapaian target tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga membutuhkan kontribusi besar dari sektor swasta.

Inovasi Hijau Sebagai Peluang, Bukan Beban

Menurut Diaz, dunia usaha harus mulai melihat keberlanjutan bukan sebagai kewajiban tambahan yang membebani biaya operasional, tetapi sebagai peluang untuk berinovasi. Teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, dan manajemen limbah yang baik dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan sekaligus meningkatkan daya saing industri.

Ia menyoroti pentingnya integrasi aspek keberlanjutan dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). Program ini kini diperluas tidak hanya untuk menilai pengelolaan lingkungan secara umum, tetapi juga mencakup indikator baru seperti pengelolaan sampah dan pengurangan emisi.

“Inovasi perusahaan dalam teknologi hijau dan manajemen lingkungan harus dipandang sebagai peluang, bukan beban,” kata Diaz.

Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Menuju Net Zero 2050

Lebih lanjut, Diaz menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan Indonesia yang berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor, terutama dengan dunia usaha, mutlak diperlukan.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Sektor swasta harus menjadi motor inovasi hijau agar kita bisa mencapai Net Zero Emission 2050,” tegasnya.

Dengan partisipasi aktif dunia usaha, Indonesia diharapkan dapat mencapai target Net Zero Emission pada 2050, sebuah visi besar untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

Penutup

Pernyataan Diaz menjadi pengingat bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan realitas yang sudah kita hadapi sekarang. Dunia usaha dituntut untuk tidak lagi melihat keberlanjutan sebagai hambatan, tetapi sebagai jalan menuju masa depan yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing global.

---

Sumber berita: Antara News