Penyelarasan Indikator Lingkungan Hidup dalam RPJPN 2025–2045: Fondasi Menuju Indonesia Emas yang Tangguh Iklim
Indonesia tengah memasuki fase penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.
Melalui RPJPN 2025–2045, pemerintah menetapkan arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 dengan visi “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Dokumen ini memuat 5 sasaran visi, 8 misi pembangunan, 17 arah pembangunan, serta 45 indikator utama pembangunan yang menjadi acuan nasional.
Tantangannya kini bukan hanya memastikan target nasional tercapai, tetapi juga menjamin agar pemerintah daerah bergerak dalam arah yang sama.
Karena itu, pemerintah mendorong penyelarasan antara RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD 2025–2045.
RPJPD Harus Selaras dengan RPJPN
Penyelarasan pembangunan pusat dan daerah diperkuat melalui Peraturan Menteri Bersama/Surat Edaran Bersama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam RPJPD Tahun 2025–2045.
Melalui kerangka tersebut, pemerintah provinsi perlu memastikan arah pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sasaran visi, arah pembangunan, transformasi daerah, hingga indikator utama perlu diselaraskan dengan target nasional, sembari tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Dokumen daerah juga mengacu pada 45 indikator utama pembangunan yang digunakan dalam RPJPN, meskipun implementasinya dapat disesuaikan dengan karakter daerah.
Lingkungan Hidup Menjadi Bagian dari Sasaran Utama Indonesia Emas
Salah satu perubahan penting dalam RPJPN 2025–2045 adalah semakin kuatnya posisi isu lingkungan dan perubahan iklim dalam kerangka pembangunan.
Lingkungan tidak lagi hanya diperlakukan sebagai sektor pendukung.
Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi menjadi bagian dari transformasi pembangunan nasional.
Salah satu dari lima sasaran utama Indonesia Emas 2045 adalah penurunan intensitas emisi gas rumah kaca menuju Net Zero Emission.
Artinya, keberhasilan pembangunan ke depan tidak hanya dinilai berdasarkan pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan juga harus mampu menghasilkan pertumbuhan yang lebih rendah emisi dan semakin tahan terhadap dampak perubahan iklim.
Penurunan Emisi Harus Bisa Diukur
Komitmen menuju Net Zero tidak cukup hanya diwujudkan melalui target nasional.
Daerah juga membutuhkan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kontribusinya terhadap penurunan emisi.
Sektor energi, transportasi, kehutanan, pertanian, limbah, hingga tata ruang semuanya mempunyai kontribusi terhadap profil emisi daerah.
Karena itu, pembangunan rendah karbon harus masuk ke proses perencanaan sejak awal.
Tujuannya agar proyek pembangunan tidak hanya dihitung berdasarkan manfaat ekonomi, tetapi juga berdasarkan konsekuensi lingkungan dan karbonnya.
Indeks Ekonomi Hijau Jadi Alat Ukur Transformasi
Salah satu instrumen yang dikembangkan untuk mengukur transformasi tersebut adalah Indeks Ekonomi Hijau atau IEH.
Bappenas menggunakan IEH untuk melihat sejauh mana transformasi ekonomi hijau berjalan melalui tiga pilar utama: lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Pendekatan ini penting karena pembangunan berkelanjutan tidak dapat dinilai hanya dari satu indikator.
Daerah yang ekonominya tumbuh tinggi belum tentu memiliki pembangunan yang berkelanjutan jika pertumbuhan tersebut disertai penurunan kualitas lingkungan atau ketimpangan sosial.
Sebaliknya, ekonomi hijau mencoba mempertemukan ketiga dimensi tersebut.
Kualitas Lingkungan Harus Menjadi Ukuran Pembangunan
Selain indikator ekonomi hijau, pemerintah daerah juga perlu memperkuat pengukuran terhadap kondisi ekologis.
Indikator seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, kualitas air, kualitas udara, tutupan lahan, pengelolaan biodiversitas, hingga risiko bencana menjadi semakin penting.
Data seperti ini membantu pemerintah menjawab pertanyaan sederhana tetapi mendasar:
Apakah pembangunan benar-benar meningkatkan kualitas hidup?
Atau justru meningkatkan tekanan terhadap lingkungan?
Keanekaragaman Hayati Tidak Lagi Bisa Diabaikan
Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.
Namun pembangunan infrastruktur, perubahan penggunaan lahan, kebakaran hutan, aktivitas ekstraktif, dan ekspansi perkotaan dapat meningkatkan tekanan terhadap habitat.
Karena itu, pengelolaan keanekaragaman hayati daerah perlu masuk ke perencanaan pembangunan.
Pemerintah daerah perlu mengetahui kawasan dengan nilai ekologis tinggi, kondisi habitat, spesies penting, serta tekanan pembangunan terhadap ekosistem.
Dengan data tersebut, pembangunan dapat diarahkan untuk menghindari kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.
Ketahanan Bencana Juga Masuk dalam Perencanaan
Perubahan iklim meningkatkan risiko berbagai bencana seperti banjir, kekeringan, longsor, kebakaran hutan, hingga bencana pesisir.
Karena itu, RPJPN juga mengintegrasikan indikator terkait kerugian ekonomi akibat bencana.
Bappenas dan BNPB bahkan telah mendorong penyelarasan indikator risiko bencana dalam RPJPD agar daerah memiliki baseline dan target ketahanan jangka panjang yang lebih jelas.
Langkah ini penting karena biaya bencana tidak hanya muncul dalam bentuk kerusakan fisik.
Bencana juga dapat mengganggu ekonomi, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan produktivitas masyarakat.
Sampah Harus Dikelola dari Hulu hingga Hilir
Transformasi lingkungan juga mencakup pengelolaan sampah.
Pendekatan baru tidak lagi cukup hanya berfokus pada pengangkutan sampah menuju tempat pemrosesan akhir.
Daerah perlu bergerak dari pendekatan angkut-buang menuju sistem yang mencakup pencegahan, pemilahan, penggunaan kembali, daur ulang, pengolahan organik, dan pemulihan material.
Artinya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya diukur dari berapa banyak sampah yang berhasil diangkut.
Yang jauh lebih penting adalah berapa banyak sampah yang berhasil dicegah atau diolah sebelum berakhir di TPA.
Ekonomi Sirkular Menjadi Bagian dari Transformasi
Ekonomi sirkular menjadi pendekatan penting dalam pembangunan berkelanjutan.
Prinsipnya adalah mempertahankan nilai material selama mungkin dan mengurangi kebutuhan terhadap bahan baku baru.
Dalam praktiknya, ekonomi sirkular dapat diterapkan melalui pendekatan seperti:
Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle, dan Recover.
Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat dilakukan dalam berbagai sektor prioritas, termasuk pangan, plastik dan kemasan, elektronik, tekstil, serta konstruksi.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak harus selalu berarti peningkatan konsumsi bahan baku dan sampah dalam jumlah yang sama.
Daerah Perlu Mengukur Penggunaan Material
Salah satu arah penting ekonomi sirkular adalah meningkatkan pemanfaatan material sekunder.
Artinya, industri dan masyarakat tidak selalu bergantung pada bahan baku baru.
Material yang telah digunakan dapat dikembalikan ke sistem produksi.
Semakin tinggi penggunaan material sirkular, semakin kecil kebutuhan ekstraksi sumber daya baru.
Pendekatan ini juga membantu mengurangi limbah dan emisi yang berasal dari proses produksi.
Data Menjadi Fondasi Kebijakan Lingkungan
Penyelarasan indikator tidak akan berjalan jika data daerah lemah.
Karena itu, pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada data statistik dan geospasial yang akurat.
Pemerintah membutuhkan informasi mengenai tutupan lahan, emisi, kualitas air, kualitas udara, sampah, biodiversitas, risiko bencana, dan berbagai indikator lainnya.
Data tersebut kemudian digunakan untuk menentukan baseline, target, serta mengevaluasi keberhasilan program.
Tanpa baseline yang jelas, target pembangunan akan sulit diukur.
AKSARA Jadi Platform Pemantauan Pembangunan Rendah Karbon
Bappenas mengembangkan platform AKSARA, yang digunakan untuk membantu perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan aksi pembangunan rendah karbon serta ketahanan iklim.
Melalui sistem ini, aksi pembangunan dapat dicatat secara lebih terstruktur.
Data tersebut dapat digunakan untuk melihat kontribusi berbagai program terhadap penurunan emisi dan peningkatan ketahanan iklim.
Dengan sistem yang terintegrasi, pembangunan rendah karbon tidak hanya berhenti sebagai konsep.
Dampaknya dapat diukur.
Tantangan Terbesar Ada pada Implementasi Daerah
Penyelarasan indikator di atas kertas relatif mudah.
Tantangan sebenarnya berada pada implementasi.
Tidak semua daerah memiliki kualitas data yang sama.
Kapasitas SDM berbeda.
Kemampuan fiskal juga tidak seragam.
Bahkan sebagian indikator dapat membutuhkan metodologi pengukuran baru.
Karena itu, pemerintah pusat perlu memastikan daerah memperoleh panduan teknis, peningkatan kapasitas, dukungan data, serta sistem pemantauan yang konsisten.
Indikator Jangan Hanya Menjadi Administrasi
Ada risiko lain yang juga perlu dihindari.
Indikator lingkungan jangan hanya menjadi angka yang diisi setiap tahun untuk memenuhi kewajiban pelaporan.
Data seharusnya digunakan untuk mengubah keputusan.
Jika kualitas air memburuk, kebijakan pencemaran harus diperbaiki.
Jika emisi meningkat, pembangunan rendah karbon perlu diperkuat.
Jika sampah terus naik, strategi pencegahan perlu dikembangkan.
Jika risiko bencana meningkat, tata ruang dan infrastruktur harus dievaluasi.
Dengan pendekatan ini, indikator menjadi alat pengambilan keputusan, bukan sekadar dokumen administratif.
Indonesia Emas Tidak Bisa Dicapai dengan Lingkungan yang Terdegradasi
Target Indonesia Emas 2045 sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, dan peningkatan daya saing.
Namun pembangunan jangka panjang tidak akan bertahan jika fondasi ekologinya rusak.
Krisis air, perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran, dan bencana dapat menghapus sebagian manfaat ekonomi yang telah dicapai.
Karena itu, penyelarasan indikator lingkungan dalam RPJPN dan RPJPD memiliki arti strategis.
Ia memastikan pembangunan daerah ikut bergerak menuju arah yang sama:
lebih rendah karbon, lebih efisien sumber daya, lebih tahan terhadap perubahan iklim, dan lebih berkelanjutan.
Pada akhirnya, kualitas Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar ekonominya tumbuh.
Tetapi juga oleh seberapa baik Indonesia menjaga sumber daya alam dan lingkungan yang menopang pertumbuhan tersebut.
