PERCIK: Terobosan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Untuk kesekian kalinya, PERCIK diterbitkan dalam edisi khusus. Kali ini, kami mencoba mengupas tuntas tentang program pembangunan sanitasi yang tengah dilaksanakan pemerintah di sejumlah daerah di Indonesia. Program tersebut adalah Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman atau lebih sering disingkat sebagai PPSP.

Seperti halnya edisi khusus lainnya, PERCIK menampilkan berbagai sisi dari topik utamanya, baik dari sisi perencanaan, latar belakang, target, sasaran, cerita lapangan, hingga pendapat para pemangku kepentingan. Penerbitan edisi khusus ini dibantu oleh DHV B.V, MLD, dan Haskoning.

Wacana tentang percepatan pembangunan sanitasi pertama kali bergulir secara resmi saat pembukaan Konferensi Sanitasi Nasional oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Desember 2009. Kemudian, wacana ini diterjemahkan dan disepakati sebagai program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) oleh Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi. Rancangan PPSP sendiri dirumuskan oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi dan selanjutnya disepakati untuk dilaksanakan oleh empat kementerian, yaitu Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Satu hal yang membedakan PPSP dari program sanitasi sebelumnya adalah menjadikan perencanaan pembangunan yang lebih mendalam sebagai pilar yang amat penting. Sejumlah 330 pemerintah kabupaten dan kota didorong untuk menyusun suatu perencanaan strategis dalam pembangunan sanitasinya. Perencanaan strategis yang dikenal sebagai Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) ini harus disusun sendiri oleh pemerintahnya dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

• Bersifat multisektor
• Komprehensif dan mencakup seluruh kota
• Berdasarkan data yang valid melalui pemetaan kondisi sanitasi
• Merupakan penggabungan antara pendekatan top-down dan bottom-up

Namun demikian, PPSP bukan hanya tentang perencanaan yang strategis dalam pembangunan sanitasi. Setelah pemerintah daerah memiliki rencana strategis, pemerintah pusat akan memfasilitasi penterjemahan rencana strategis tersebut menjadi Memorandum Program agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan prioritas yang disepakati oleh pemerintah setempat.

Mendorong ratusan kabupaten/kota untuk menyusun SSK tentulah bukan pekerjaan mudah. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan mengadopsi pembelajaran di masa lalu yang mendorong pemerintah daerah untuk membentuk forum koordinasi yang terdiri dari seluruh pemangku kepentingan terkait. Forum koordinasi ini lebih dikenal sebagai Kelompok Kerja (Pokja) AMPL, dan di sebagian daerah dikenal pula sebagai Pokja Sanitasi.

Berbagai fakta, wawancara, dan pembelajaran yang kami tampilkan dalam PERCIK edisi khusus ini diharapkan dapat melengkapi informasi PPSP di atas. Bagaimana kebijakan yang disepakati di tingkat pusat, bagaimana pemerintah daerah dan provinsi menyikapi pengarusutamaan pembangunan sanitasi, serta tak ketinggalan seluk-beluk peran para fasilitator yang bertugas mengawal pelaksanaan PPSP di lapangan.

Akhir kata, semoga pembaca memperoleh informasi yang lengkap dan lugas tentang PPSP melalui PERCIK edisi kali ini. Lebih dari itu, kami berharap agar berbagai informasi yang kami tampilkan dapat memperkuat komitmen kita bersama untuk membangun sanitasi yang lebih baik bagi masyarakat.

(Redaksi/Oswar Mungkasa)

Sumber:

https://dml.or.id/wp-content/uploads/2025/02/PERCIK_Media_Informasi_Air_Mnum_dan_Peny.pdf