Indonesia Tetap Berkomitmen Tangani Perubahan Iklim Meski AS Keluar dari Perjanjian Paris

Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menangani perubahan iklim, meskipun Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump memutuskan untuk menarik diri dari Perjanjian Paris. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (5/2/2025). Hanif menyatakan bahwa Indonesia tetap berpegang pada komitmen global untuk mengurangi dampak perubahan iklim, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan internasional.

Komitmen Indonesia dalam Menangani Perubahan Iklim

Hanif mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT G20 di Brasil pada November 2024, di mana Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menghadapi isu perubahan iklim. Tujuannya adalah untuk menekan kenaikan suhu global dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. “Ini adalah komitmen akhir yang disampaikan oleh Bapak Presiden hingga hari ini. Meskipun AS menarik diri dari Perjanjian Paris, kami tetap memegang teguh arahan yang disampaikan Presiden dalam pidato resminya di G20 Brasil,” ujar Hanif, seperti dilansir Antara.

Komitmen ini akan diwujudkan melalui berbagai program yang diusung oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) pada tahun 2025. Program-program tersebut merujuk pada Asta Cita, yang mencakup upaya mendorong kemandirian dalam pengelolaan air dan ekonomi hijau, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, serta pembangunan yang berketahanan iklim.

Tema Pembangunan Lingkungan Hidup 2025

Hanif menjelaskan bahwa tema pembangunan lingkungan hidup untuk tahun 2025 adalah optimalisasi ekonomi sirkular dan nilai ekonomi karbon. Tema ini bertujuan untuk mendorong ketahanan pangan dan energi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. “Ada indikator kinerja utama yang akan kita capai sesuai dengan draf final Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang saat ini menunggu pengesahan,” jelas Hanif.

Ekonomi sirkular menjadi fokus utama dalam upaya mengurangi limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya alam. Sementara itu, nilai ekonomi karbon diharapkan dapat mendorong investasi dalam proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan restorasi ekosistem.

Dilema Indonesia dalam Pengembangan Energi Terbarukan

Meskipun Indonesia tetap berkomitmen pada Perjanjian Paris, keputusan AS untuk menarik diri dari perjanjian tersebut menimbulkan dilema bagi Indonesia, terutama dalam pengembangan energi terbarukan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa keluarnya AS dari Perjanjian Paris membuat Indonesia berada dalam posisi yang dilematis.

“Secara jujur, saya harus mengatakan bahwa kita berada dalam posisi yang sangat dilematis untuk mengikuti Perjanjian Paris ini,” ujar Bahlil dalam acara bertajuk “Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru” di Jakarta, Kamis (30/1/2025). Bahlil menjelaskan bahwa komitmen negara-negara di dunia untuk mengembangkan energi baru terbarukan berangkat dari konsensus Perjanjian Paris. Namun, dengan keluarnya AS sebagai salah satu inisiator utama perjanjian tersebut, muncul ketidakpastian dalam pembiayaan proyek-proyek energi hijau.

Bahlil menambahkan bahwa hampir semua lembaga keuangan dunia sebelumnya bersedia membiayai proyek energi terbarukan sebagai bagian dari komitmen Perjanjian Paris. Namun, dengan mundurnya AS, lembaga-lembaga keuangan tersebut mulai surut dalam memberikan dukungan finansial. “Ini menciptakan ketidakpastian, terutama karena dinamika politik global. Kita dipaksa untuk mengikuti konsensus global, padahal baseline yang kita miliki tidak sebaik negara-negara G7,” kata Bahlil.

Tantangan Biaya dan Ketidakpastian Global

Bahlil juga menyoroti tingginya biaya yang diperlukan untuk mengembangkan energi terbarukan di Indonesia dibandingkan dengan menggunakan energi fosil. “Kita harus menghitung dengan baik. Ini seperti mengelola Covid-19, di mana kita harus menyeimbangkan antara gas dan rem,” ujarnya. Ia menekankan bahwa Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam komitmen yang tidak sejalan dengan kemampuan finansial dan teknologi yang dimiliki.

Meskipun demikian, Bahlil menyatakan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan. Namun, ia menegaskan bahwa komitmen ini harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan nasional. “Kita tidak bisa begitu saja mengikuti tren global tanpa mempertimbangkan kemampuan kita sendiri,” tambahnya.

Langkah ke Depan

Meskipun menghadapi tantangan dan ketidakpastian, Indonesia tetap bertekad untuk melanjutkan upaya penanganan perubahan iklim. Hanif menegaskan bahwa komitmen Indonesia tidak akan goyah meskipun ada dinamika politik global yang memengaruhi implementasi Perjanjian Paris. “Kami akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memastikan bahwa komitmen ini dapat diwujudkan secara konkret,” kata Hanif.

Selain itu, Indonesia juga akan terus mendorong kolaborasi internasional untuk memastikan bahwa upaya penanganan perubahan iklim dapat berjalan efektif. Hanif menekankan bahwa isu perubahan iklim adalah tanggung jawab bersama, dan semua negara harus bekerja sama untuk mencapai tujuan global.

Indonesia tetap berkomitmen untuk menangani perubahan iklim meskipun AS menarik diri dari Perjanjian Paris. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program pembangunan berkelanjutan, termasuk optimalisasi ekonomi sirkular dan nilai ekonomi karbon. Meskipun menghadapi tantangan dalam pengembangan energi terbarukan, Indonesia bertekad untuk terus melangkah maju dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, Indonesia berharap dapat mencapai target pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi pada upaya global untuk menekan kenaikan suhu bumi.

Sumber Berita: Kompas.com.