Pemerintah Tetap Berkomitmen Tekan Emisi Karbon Meski Target Bauran EBT Tak Tercapai

Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menekan emisi karbon dioksida (CO2), meskipun target bauran energi baru terbarukan (EBT) diproyeksikan tidak tercapai pada tahun ini. Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang sebelumnya menetapkan target bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025, kini direvisi menjadi 17-19 persen. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa komitmen global untuk mengurangi emisi karbon tetap menjadi prioritas.

“Memang pada 2025, target kami untuk EBT kemungkinan besar tidak akan tercapai. Namun, dari perspektif global, yang terpenting adalah bagaimana volume emisi karbon dapat ditekan sesuai dengan komitmen kita. Secara volume, target tersebut masih bisa tercapai,” ujar Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada Sabtu, 22 Februari 2025.

Penundaan Target Puncak Emisi Karbon

Pemerintah juga memutuskan untuk menunda target puncak penurunan emisi karbon demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 persen. Awalnya, pemerintah menetapkan puncak emisi karbon akan terjadi pada 2030, dengan tujuan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Namun, target puncak emisi karbon kini mundur menjadi 2035.

“Untuk sektor energi, puncak emisi CO2 juga mengalami penundaan. Awalnya, dalam Just Energy Transition Partnership (JETP), kami menetapkan target puncak emisi pada 2030. Sekarang, angkanya bergeser menjadi 2035,” jelas Dadan.

Penundaan ini dilakukan untuk mengakomodasi rencana pertumbuhan ekonomi pemerintah, yang diproyeksikan mencapai 8 persen pada 2028 atau 2029. “Ini dalam konteks mengakomodir rencana pemerintah saat ini, di mana pertumbuhan ekonomi 8 persen diperkirakan terjadi pada 2028 atau 2029,” tambahnya.

Investasi EBT Meningkat

Meskipun target bauran EBT tidak tercapai, pemerintah mencatat peningkatan investasi di sektor energi terbarukan. Berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), investasi di sektor EBT naik dari 50,4 persen menjadi 56 persen hingga 2040. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pengembangan energi bersih.

Selain itu, Dadan menyoroti potensi pasokan gas alam yang banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, seperti Aceh, Bali, dan Makassar, Sulawesi Selatan. “Kami sering menjawab pertanyaan tentang transisi energi dengan mengakui bahwa gas alam yang kita temukan semakin banyak,” ujarnya.

Pembentukan Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi

Untuk mempercepat transisi energi, pemerintah melalui Kementerian ESDM membentuk Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Satgas ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya energi sekaligus mendukung transisi energi. “Tujuan hilirisasi ini bukan hanya untuk menambah nilai, tetapi juga sebagai bagian penting dari transisi energi,” jelas Dadan.

Presiden juga meminta Kementerian ESDM untuk meningkatkan target bauran EBT. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis, termasuk pemanfaatan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS).

Peran Teknologi Carbon Capture and Storage (CCS)

Teknologi CCS dinilai sebagai salah satu solusi penting untuk menekan emisi CO2. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi, kebijakan, skema, dan mekanisme untuk memanfaatkan potensi penyimpanan karbon di Indonesia. Negara ini memiliki potensi penyimpanan karbon hingga 500 gigaton CO2.

“Perkembangan CCS saat ini sangat baik, baik dari sisi pemerintah maupun stakeholder. Sudah ada dua pihak yang mengajukan permohonan lisensi ke Kementerian ESDM,” papar Dadan.

Perdagangan Karbon untuk Percepatan NZE

Selain teknologi CCS, pemerintah juga meluncurkan perdagangan karbon sebagai upaya mempercepat pencapaian NZE. Mekanisme ini diharapkan dapat mendorong pengurangan emisi karbon secara signifikan. “Banyak dorongan yang kami lakukan, termasuk kombinasi perencanaan yang sudah ada, untuk mencapai NZE pada 2060 atau bahkan lebih cepat,” tutur Dadan.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meskipun pemerintah berkomitmen untuk menekan emisi karbon, tantangan dalam mencapai target bauran EBT tetap besar. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, dan investasi menjadi kendala utama. Namun, peningkatan investasi di sektor EBT dan pengembangan teknologi seperti CCS menunjukkan langkah konkret pemerintah dalam mendorong transisi energi.

Pemerintah juga terus mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam upaya mengurangi emisi karbon. Melalui berbagai kebijakan dan inisiatif, diharapkan Indonesia dapat mencapai target NZE pada 2060, atau bahkan lebih cepat.

Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menekan emisi karbon meskipun target bauran EBT tidak tercapai pada tahun ini. Penundaan target puncak emisi karbon hingga 2035 dilakukan untuk mengakomodasi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 persen. Namun, peningkatan investasi di sektor EBT, pemanfaatan gas alam, dan pengembangan teknologi CCS menunjukkan upaya serius pemerintah dalam mendorong transisi energi.

Dengan berbagai kebijakan dan inisiatif yang telah diluncurkan, diharapkan Indonesia dapat mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau bahkan lebih cepat. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Sumber: Kompas.com – Pemerintah Komitmen Tekan Emisi meski Target EBT Tak Tercapai Tahun Ini