Ekowisata di Padang Lamun Perlu Analisis Daya Dukung Lingkungan

Ekowisata di wilayah padang lamun perlu mempertimbangkan daya dukung lingkungan untuk memastikan kelestarian ekosistem yang rentan terhadap kerusakan. Hal ini disampaikan oleh pakar kelautan dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Donny J. Prihadi, dalam diskusi daring yang diadakan pada Jumat (28/2/2025). Donny, yang juga menjabat sebagai Ketua Tempat Uji Kompetensi Kelautan dan Perikanan Unpad, menekankan pentingnya pembatasan jumlah wisatawan dan analisis daya dukung lingkungan dalam pelaksanaan ekowisata.

Menurut Donny, ekowisata seharusnya tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi pengunjung, tetapi juga mendorong sikap hidup yang lebih peduli terhadap alam. Selain itu, kegiatan ekowisata harus dirancang untuk mengurangi degradasi lingkungan dan berkontribusi pada pengembangan lingkungan yang sehat. “Perlu ditentukan seberapa banyak pengunjung yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan analisis daya dukung lingkungan. Hal ini penting untuk mengetahui jumlah pengunjung optimal yang dapat diterima oleh suatu destinasi wisata,” jelasnya.

Pentingnya analisis daya dukung lingkungan ini tidak bisa diabaikan mengingat peran vital padang lamun dalam menjaga keanekaragaman hayati dan menangani perubahan iklim. Padang lamun memiliki kemampuan menyerap emisi gas rumah kaca, sehingga berkontribusi signifikan dalam mitigasi perubahan iklim. Namun, ekosistem ini rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia, termasuk kegiatan wisata.

Donny mengingatkan bahwa aktivitas pengunjung yang tidak terkendali dapat merusak ekosistem lamun. “Pengunjung sering kali tidak menyadari bahwa padang lamun merupakan ekosistem penting di daerah intertidal. Padang lamun berfungsi sebagai penahan abrasi dan menjadi habitat bagi berbagai biota laut,” ujarnya.

Selain ancaman dari kegiatan wisata, padang lamun juga menghadapi potensi kerusakan akibat pembangunan, pencemaran, dan aktivitas lain yang mengganggu keseimbangan ekologis. Donny memberikan contoh kasus di Nusa Lembongan, Bali, di mana luasan padang lamun berkurang drastis akibat pembangunan dan budidaya rumput laut di atas ekosistem lamun.

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 1,8 juta hektare padang lamun. Saat ini, KKP sedang melakukan tahap akhir validasi pemetaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan padang lamun dalam perdagangan karbon. Sementara itu, berdasarkan analisis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) per Oktober 2023, luas padang lamun di Indonesia yang telah terverifikasi melalui citra satelit dan verifikasi lapangan mencapai 293.464 hektare.

Untuk menjaga kelestarian padang lamun, Donny menyarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya melakukan analisis daya dukung lingkungan secara menyeluruh sebelum mengembangkan ekowisata di wilayah tersebut. Langkah ini tidak hanya akan melindungi ekosistem lamun, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan wisata berlangsung secara berkelanjutan.

Sumber: Kompas.com