Menteri LHK Desak Pemprov DKI Serius Kurangi Sampah, Bantargebang Sudah Overkapasitas!

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengambil langkah serius untuk mengurangi timbulan sampah. Pasalnya, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang sudah melebihi kapasitas dan masih mengandalkan praktik open dumping yang berisiko mencemari lingkungan.

“Kami minta Pak Gubernur Jakarta untuk secara bertahap mengurangi sampah secara serius,” tegas Hanif usai meninjau Pasar Teluk Gong, Jakarta Utara, Rabu (3/7).

Krisis Sampah Jakarta: 8.000 Ton per Hari dan Terus Bertambah

Menurut data KLHK, DKI Jakarta menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah per hari, dan jumlah itu diprediksi terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Sampah-sampah tersebut sebagian besar berakhir di Bantargebang, yang kini sudah overkapasitas dan masih menggunakan metode open dumping—penumpukan sampah tanpa pengolahan yang berpotensi mencemari tanah dan air.

Meski KLHK telah menutup sejumlah TPST di daerah lain karena pencemaran, Bantargebang belum bisa ditutup karena masih menjadi andalan utama ibu kota. “Kami sedang menindak illegal dumping, tapi solusi jangka panjang harus dimulai dari hulu—rumah tangga dan kawasan,” jelas Hanif.

Solusi Mendesak: Optimalisasi RDF Rorotan

Hanif mengingatkan bahwa Jakarta sebenarnya punya fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, yang diharapkan bisa segera beroperasi bulan ini untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif.

“RDF Rorotan harus segera berjalan untuk membantu mengurangi beban Bantargebang,” tegasnya.

Peringatan Tegas KLHK: Sanksi bagi Pelanggar

KLHK juga mengancam akan memberikan sanksi administratif hingga pidana bagi pengelola kawasan yang abai mengelola sampah. Langkah ini diambil untuk memaksa semua pihak, termasuk Pemprov DKI, lebih serius menangani krisis sampah.

Sumber: Antara News