Pedoman penyusunan rencana aksi daerah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kesehatan 2025-2030

Perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Peningkatan suhu ekstrem, banjir, kekeringan, dan bencana iklim lainnya menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare, dengue, ISPA (pneunomia), hingga menurunnya kualitas layanan kesehatan akibat rusaknya infrastruktur dan terbatasnya akses. WHO bahkan menyebut bahwa krisis iklim adalah krisis kesehatan. Seiring dengan memanasnya planet ini, frekuensi dan intensitas bencana yang terkait dengan iklim semakin meningkat, tanpa ada satu wilayah yang luput dari dampaknya (World Health Organization, 2023).
Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan, baik karena letak geografis sebagai negara kepulauan tropis, maupun karena tingginya kejadian bencana iklim. Di banyak daerah, perubahan iklim telah memperparah situasi kesehatan, terutama pada kelompok rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat miskin. Di sisi lain, sektor kesehatan juga menyumbang sekitar 5% emisi gas rumah kaca global, terutama dari konsumsi energi di fasilitas layanan kesehatan, transportasi, dan pengelolaan limbah. Ini berarti sektor kesehatan perlu bertransformasi, tidak hanya untuk bertahan terhadap dampak
perubahan iklim, tetapi juga turut menurunkan emisi (Health Care Without Harm & Arup, 2019;
Watts et al., 2021).
Komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim tercermin dalam berbagai kebijakan nasional,
seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (pasal 105) terkait pemerintah pusat dan daerah yang menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat melalui penyelenggaraan kesehatan lingkungan. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan termasuk akibat kondisi matra dan ancaman global perubahan iklim. Hal ini sesuai juga dengan amanat RPJMN 2025-2029, khususnya Prioritas Nasional 8, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta penigkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian dijabarkan ke dalam Program Prioritas 3 yaitu Pembangunan berketahanan iklim yang diimplementasikan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

sumber:

https://drive.google.com/drive/folders/1C5sx7snh1s4pyjuIJ2AFnjcjxWVMGqjw