Peluang dan tantangan pendanaan energi terbarukan berbasis komunitas

Strategi Transisi Energi Berkeadilan: Memanfaatkan Potensi Energi Terbarukan Berbasis Komunitas (EBT Komunitas)

Sebuah laporan mendalam dari 350.org Indonesia dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti bahwa Energi Terbarukan Berbasis Komunitas (EBT Komunitas) adalah solusi krusial untuk mencapai Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia. Laporan ini secara tajam mengkritisi kesenjangan energi saat ini dan memaparkan potensi ekonomi, sosial, dan pendanaan untuk akselerasi EBT yang terdesentralisasi.

Kesenjangan Energi dan Kekurangan Pasokan di Akar Rumput

Meskipun Indonesia memiliki potensi EBT yang melimpah, sistem energi saat ini menghadapi masalah struktural:

• Kelebihan Pasokan Kontras: Pembangunan pembangkit yang terpusat dan berbahan bakar fosil menyebabkan kelebihan pasokan di wilayah barat, sementara:
• Kesenjangan Listrik: Sebanyak 4.400 desa di berbagai wilayah Indonesia masih belum teraliri listrik atau mengalami pasokan yang sangat tidak stabil.

EBT Komunitas, yang memungkinkan pembangkitan listrik tersebar dan dimiliki masyarakat, dinilai sebagai solusi logis untuk daerah-daerah terpencil dan yang belum terakses listrik, karena memanfaatkan potensi energi lokal di tempat itu tersedia.

Dampak Ekonomi dan Sosial EBT Komunitas

Analisis model Interregional Input-Output (IRIO) yang digunakan peneliti memproyeksikan dampak positif EBT Komunitas dalam jangka waktu 25 tahun yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional:

Indikator Ekonomi	Proyeksi Dampak (25 Tahun)
Kontribusi PDB	Rp10.529 triliun
Total Output Ekonomi	Rp18.636 triliun
Surplus Keuntungan UMKM & Manufaktur	Rp9.750 triliun

Dampak Sosial Masif

Selain keuntungan ekonomi, EBT Komunitas diperkirakan memiliki dampak sosial yang transformatif:

• Penyerapan Tenaga Kerja: Potensi penyerapan hingga 96 juta tenaga kerja di berbagai sektor.
• Penurunan Kemiskinan: Mampu menurunkan angka kemiskinan hingga lebih dari 16 juta orang.

Skema Pendanaan Inovatif dan Realokasi Dana Strategis

Untuk mewujudkan potensi triliunan rupiah ini, laporan mengidentifikasi kebutuhan akan pendanaan inovatif, termasuk:

• Koperasi dan UMKM: Memanfaatkan pembiayaan dari aset koperasi (potensi Rp6 triliun) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM.
• Dana Desa (Earmarking): Realokasi Dana Desa dengan potensi earmarking 30% untuk EBT Komunitas, setara dengan Rp21,3 triliun.

Realokasi Instrumen Fiskal Progresif

Laporan ini juga mengusulkan realokasi instrumen fiskal progresif sebagai sumber dana yang substansial:

1. Pajak Keuntungan Migas & Batubara: Penerapan Windfall Profit Tax pada perusahaan migas dan batubara.
2. Pajak Produksi Batubara: Memanfaatkan penerimaan dari Pajak Produksi Batubara.
3. Subsidi Energi: Realokasi subsidi energi fosil yang dinilai tidak efisien.

Pemanfaatan Dana JETP

Secara spesifik, peneliti menghitung bahwa realokasi 50% dari komitmen dana Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar US$20 miliar untuk EBT Komunitas dapat menghasilkan kapasitas tambahan sebesar 2,18 GW, mempercepat transisi energi secara signifikan.

EBT Komunitas bukan sekadar solusi teknis untuk elektrifikasi, tetapi merupakan strategi pembangunan nasional yang dapat mendorong PDB, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan mengatasi kemiskinan, asalkan didukung oleh kebijakan dan skema pendanaan yang berani dan inovatif.

sumber:

https://www.linkedin.com/posts/zonaebt_peluang-dan-tantangan-pendanaan-energi-terbarukan-activity-7387337052981379072-n-YE?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAtGGkQBsxwMBmX3lEJO8btihnfBCaHqTz4