Tolong kasih tahu kepada saudara-saudara yang ada, tanah adat ini tidak bisa dijual

Strategi Masyarakat Adat Mempertahankan Ruang Hidup

Masyarakat adat sering menggunakan kombinasi pendekatan legal-formal, sosial-budaya, dan ekologis untuk melindungi wilayah mereka.

1. Penguatan Pengakuan Hukum dan Batas Wilayah

• Pemetaan Partisipatif: Masyarakat melakukan pemetaan wilayah adat mereka secara mandiri dan partisipatif (bersama-sama). Peta ini menghasilkan bukti visual dan data akurat mengenai batas-batas tanah adat, lokasi situs sakral, sumber air, dan area kelola.
• Peraturan Adat (Perda/Perdes): Mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Desa (Perdes) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta penetapan Wilayah Adat. Pengakuan formal ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk melawan klaim pembangunan.
• Gugatan Hukum (Litigasi): Jika pengakuan diabaikan atau terjadi perusakan, masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (PTUN atau Perdata) untuk membatalkan izin proyek atau menuntut ganti rugi.

2. Konsolidasi Organisasi dan Advokasi

• Musyawarah dan Konsensus: Mengadakan pertemuan adat (musyawarah) secara rutin untuk mencapai kesepakatan kolektif dan satu suara di antara semua anggota masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, dan perempuan.
• Jaringan Advokasi: Membangun aliansi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, mahasiswa, dan media massa. Jaringan ini membantu dalam dokumentasi, mobilisasi dukungan publik, dan tekanan politik terhadap pembuat kebijakan.
• Kampanye Publik: Menggunakan media sosial, petisi online, dan aksi damai untuk meningkatkan kesadaran publik (nasional dan internasional) mengenai isu tersebut.

3. Penguatan Kearifan Lokal dan Ekonomi Berbasis Hutan

• Penerapan Sanksi Adat: Mengaktifkan kembali hukum/sanksi adat yang berlaku bagi siapa pun (anggota masyarakat atau pihak luar) yang merusak hutan atau melanggar batas wilayah adat.
• Pengelolaan Hutan Berbasis Adat: Mengimplementasikan atau memperkuat sistem pengelolaan hutan yang sudah ada (Hutan Adat atau Hutan Desa), seperti rotasi tanam, penentuan zona konservasi (tempat suci, sumber air), dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu (HHNK).
• Pengembangan Ekowisata/Produk Lokal: Mengembangkan kegiatan ekonomi yang selaras dengan kelestarian hutan, seperti ekowisata berbasis budaya, atau pengolahan produk dari hasil hutan yang lestari (misalnya madu, sagu, obat-obatan tradisional) untuk meningkatkan nilai ekonomi hutan tanpa merusaknya.

4. Resistensi Simbolik dan Spiritual

• Ritual dan Upacara Adat: Melakukan ritual adat di tempat-tempat yang dianggap sakral atau yang terancam. Ritual ini berfungsi untuk memohon perlindungan leluhur, menegaskan klaim spiritual atas tanah, dan menyatukan kembali masyarakat dalam semangat perlawanan.
• Penjagaan Fisik (Aksi Jaga Kampung/Blokade): Melakukan penjagaan atau blokade di akses masuk wilayah adat secara damai, sering kali dengan melibatkan kaum ibu dan pemuda adat, sebagai bentuk penolakan langsung terhadap masuknya alat berat atau pekerja proyek.

Untuk kasus Kampung Sanggase di Merauke, upaya paling mendasar yang harus diperkuat adalah pendidikan kepada seluruh masyarakat bahwa tanah adat tidak bisa diperjualbelikan (seperti pesan awal Anda), dan segera melakukan pemetaan wilayah adat serta mengurus pengakuan hukum di tingkat lokal.

sumber:

https://www.instagram.com/p/DRcN5nSiW9Q/?igsh=c3oyb2VmZWIxbDg4