Insentif kendaraan listrik dinilai picu fragmentasi skema pajak daerah

Risiko Fragmentasi Pajak Daerah pada Ekosistem Kendaraan Listrik (EV)

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah merumuskan aturan teknis terkait insentif fiskal kendaraan listrik di tingkat daerah. Namun, langkah ini memicu kekhawatiran dari berbagai lembaga riset mengenai potensi ketidakpastian hukum dan hambatan investasi.

1. Dasar Kebijakan dan Perubahan Wewenang

Kebijakan ini berpijak pada Surat Edaran Kemendagri No. 900.1.13.1/3764/SJ yang merupakan turunan dari Permendagri No. 11 Tahun 2026.

• Poin Utama: Mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membebaskan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) khusus untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
• Pergeseran Kendali: Jika sebelumnya insentif bersifat terpusat, kini implementasinya sangat bergantung pada kebijakan dan diskresi masing-masing kepala daerah.

2. Risiko Fragmentasi Kebijakan

Lembaga riset seperti INDEF Green Transition Initiative (GTI) dan WRI Indonesia memperingatkan adanya ancaman “Fragmentasi Skema Pajak”.

• Multi-Rezim Pajak: Penyerahan wewenang ke daerah berisiko menciptakan puluhan aturan yang berbeda-beda di tiap provinsi/kabupaten, sehingga membingungkan konsumen dan pelaku industri.
• Ketidakpastian Industri: Andry Satrio Nugroho (INDEF GTI) menekankan bahwa industri membutuhkan kebijakan yang konsisten secara nasional (top-down) untuk menjaga stabilitas jangka panjang.

3. Dampak pada Investasi dan Pertumbuhan Pasar

Ketidakpastian regulasi dinilai berisiko mengganggu momentum positif yang telah terbangun selama tiga tahun terakhir.

Profil Investasi & Pasar EV Indonesia:

• Total Investasi Asing: Mencapai 2,73 miliar dollar AS (sekitar Rp 40 triliun) dalam ekosistem EV selama tiga tahun terakhir.
• Lonjakan Pangsa Pasar:
  • Tahun 2023: 2,2%
  • Tahun 2025: 16,9% (Meningkat signifikan dalam dua tahun).

4. Urgensi Insentif di Tengah Krisis Energi

WRI Indonesia menggarisbawahi bahwa insentif EV bukan sekadar pemanis pasar, melainkan alat strategis untuk:

• Mengurangi Beban Subsidi: Subsidi energi nasional telah menembus angka Rp 100 triliun. Percepatan EV dapat menekan ketergantungan pada impor BBM.
• Ketahanan Energi: Melindungi ekonomi domestik dari gejolak harga energi global.
• Target Lingkungan: Menjamin pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 tetap sesuai jalur.

Peralihan kewenangan insentif ke daerah perlu dievaluasi kembali agar tidak menghambat transisi energi nasional. INDEF dan WRI menyarankan:

1. Evaluasi Bersama: Sinkronisasi aturan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan standar insentif yang seragam.
2. Kepastian Hukum: Menjamin bahwa insentif pajak akan berlaku dalam jangka panjang guna menarik investor global yang lebih besar.

sumber:

https://otomotif.kompas.com/read/2026/04/28/074200715/insentif-kendaraan-listrik-dinilai-picu-fragmentasi-skema-pajak-daerah