Mengapa CSR perusahaan tambang gagal bagi masyarakat adat? Masalahnya ada pada pengakuan

Paradoks CSR Tambang Mengapa Masyarakat Adat Tetap Miskin di Atas Tanah yang Kaya?

Di tengah gegap gempita transisi energi dan hilirisasi nikel, perusahaan tambang gencar mempromosikan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Namun, realitas di lapangan menunjukkan pola yang kontradiktif: klaim keberhasilan perusahaan berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakat adat yang ruang hidupnya kian menyempit.

Masalah utamanya bukan sekadar pada jumlah dana yang dikucurkan, melainkan pada krisis pengakuan. Masyarakat adat sering kali “tidak terlihat” secara hukum, sehingga manfaat ekonomi hanya lewat di atas kepala mereka.

1. Masalah Identitas: Siapa “Masyarakat” yang Dimaksud?

Salah satu lubang besar dalam distribusi manfaat tambang adalah ketidakjelasan definisi “masyarakat adat” dalam sistem hukum nasional.

• Fragmentasi Definisi: Antar-kementerian memiliki kriteria berbeda. KLHK fokus pada kawasan hutan, ATR/BPN pada tanah ulayat, dan Kemendagri pada administrasi desa.
• Logika Administratif vs Ekologis: Perusahaan cenderung memilih jalan pintas dengan mendefinisikan penerima manfaat berdasarkan batas desa administratif.
• Dampaknya: Masyarakat adat yang wilayah ulayatnya melintasi batas desa atau tidak memiliki sertifikat tertulis sering kali tersisih. Mereka dianggap “penduduk biasa”, sehingga hak kolektif mereka atas tanah dan sumber daya alam diabaikan.

2. CSR sebagai “Peredam Konflik”, Bukan Keadilan

Meskipun narasi CSR terdengar mulia, dalam praktik industri ekstraktif, fungsinya sering kali mengalami penyempitan:

• Alat Stabilisasi Sosial: CSR lebih banyak digunakan untuk meredam protes atau risiko konflik agar operasional tambang tidak terganggu (pencitraan).
• Program Jangka Pendek: Bantuan infrastruktur atau kegiatan sosial bersifat seremonial, padahal masyarakat adat menghadapi masalah struktural seperti hilangnya mata pencaharian tradisional dan pencemaran air.
• Sifat Sukarela: Karena CSR bersifat sukarela, pengawasannya minim dan perusahaan memiliki kuasa penuh menentukan siapa yang “berhak” menerima bantuan.

3. Invisibility: Ketika Hak Adat Diseragamkan Menjadi Hak Desa

Berbeda dengan CSR, Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah kewajiban hukum. Namun, PPM pun sering kali gagal karena:

• Penyederhanaan Subjek: Masyarakat adat disamakan dengan “masyarakat desa” pada umumnya. Hak-hak khusus mereka sebagai pemilik asal wilayah tersebut hilang dalam desain program seragam.
• Partisipasi Tokenistik: Masyarakat adat dilibatkan dalam konsultasi hanya sebagai syarat formalitas (simbolis), tanpa memiliki kekuatan suara untuk menentukan atau membatalkan proyek yang merusak lingkungan mereka.

4. Data Ketimpangan Pengakuan

Angka menunjukkan betapa rapuhnya posisi tawar masyarakat adat di Indonesia:

Indikator	Data
Estimasi Populasi Adat	40 – 70 Juta Jiwa (Data AMAN)
Wilayah Adat Terpetakan	30,1 Juta Hektare (Data BRWA)
Wilayah Adat yang Diakui Negara	± 8 Juta Hektare (Baru 26%)

Tanpa pengakuan legal atas wilayah adat, perusahaan bisa dengan mudah mengklaim lahan sebagai “tanah negara” dan memberikan kompensasi minimal yang tidak sebanding dengan hilangnya ekosistem jangka panjang.

5. Solusi: Memperjelas Subjek Hukum

Memperbanyak program tanpa memperjelas siapa yang berhak menerimanya hanya akan melanggengkan ketimpangan. Langkah krusial yang dibutuhkan adalah:

1. Pengesahan RUU Masyarakat Adat: Payung hukum ini mendesak untuk mengakhiri fragmentasi definisi dan memberikan kepastian hak tenurial.
2. Audit Penerima Manfaat: Perusahaan dan pemerintah harus merujuk pada peta wilayah adat (seperti data BRWA), bukan sekadar peta desa, dalam menentukan subjek terdampak.
3. Mekanisme Benefit-Sharing yang Adil: Pembagian keuntungan harus didasarkan pada pengakuan bahwa masyarakat adat adalah pemilik hak, bukan sekadar objek penerima bantuan.

Selama negara masih memperlakukan masyarakat adat sebagai “pendatang” di tanah ulayatnya sendiri, CSR dan PPM hanya akan menjadi “kosmetik” pembangunan. Transisi energi yang adil tidak boleh berdiri di atas pengabaian hak 20-70 juta jiwa masyarakat adat. Pengakuan hukum bukan sekadar masalah administrasi, melainkan kunci untuk memastikan investasi tambang tidak menjadi alat pemiskinan baru.

sumber:

https://theconversation.com/mengapa-csr-perusahaan-tambang-gagal-bagi-masyarakat-adat-masalahnya-ada-pada-pengakuan-280581