KLH Hidupkan Kembali RKKIK, Perkuat Kolaborasi Nasional Hadapi Krisis Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meresmikan kembali operasional Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) untuk meningkatkan sinergi lintas sektor dalam upaya pengendalian perubahan iklim.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Moh Jumhur Hidayat dalam keterangan KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis, menyatakan keberhasilan agenda iklim mutlak bertumpu pada sinergi lintas sektor.
“Keberhasilan agenda iklim tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang kita susun, tetapi juga oleh kemampuan kita membangun ekosistem kolaborasi yang mampu menghubungkan pengetahuan, data, sumber daya, dan aksi nyata di lapangan,” katanya.
Oleh karena itu, katanya, RKKIK hadir sebagai rumah bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berdiskusi, berkonsultasi, berbagi pengalaman, dan membangun sinergi dalam mencapai tujuan iklim nasional.
RKKIK tidak sekadar menjadi ruang fisik, tetapi juga platform kolaborasi yang mempertemukan berbagai gagasan, inovasi, dan solusi untuk menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus memperkuat pembangunan rendah karbon di Indonesia.
“RKKIK harus menjadi tempat bertemunya ide, pengetahuan, pengalaman, dan solusi untuk menjawab berbagai tantangan perubahan iklim yang kita hadapi bersama. Saya berharap RKKIK dapat menjadi pusat pengetahuan, pusat konsultasi, pusat kolaborasi, dan pusat inovasi yang mampu mendukung agenda iklim Indonesia secara nyata,” kata Jumhur.
Baca juga: Pemerintah percepat pembangunan sistem pencatatan unit karbon
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Ary Sudijanto menjelaskan operasionalisasi kembali RKKIK dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 2211 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 1 Juni 2026.
Dia menjelaskan RKKIK dirancang sebagai wadah konsultasi, komunikasi, informasi, dan edukasi yang menjembatani kebutuhan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan mitra pembangunan dalam implementasi kebijakan iklim dan karbon.
“RKKIK merupakan instrumen penting untuk memperkuat efektivitas pencapaian target NDC dan implementasi Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia. Melalui layanan konsultasi, peningkatan kapasitas, advokasi, layanan teknis, dan kerja sama, RKKIK diharapkan dapat memperkuat pemahaman, kapasitas, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
RKKIK diharapkan dapat menjadi pusat layanan dan kolaborasi berbagai agenda strategis perubahan iklim dan karbon, mulai dari mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, implementasi Nilai Ekonomi Karbon, Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), hingga fasilitasi berbagai kerja sama dan pendanaan iklim internasional.
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
