Karbonnya dijual, hak masyarakat kemana?

Menyoal Keadilan Proyek Karbon: Ke Mana Hak Masyarakat Adat?

Di tengah gencar-gencarnya promosi proyek karbon sebagai solusi krisis iklim global, sebuah persoalan mendasar justru kerap terabaikan: hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas wilayah yang telah mereka jaga secara turun-temurun.

Hutan tidak sekadar menjadi penyerap karbon, melainkan ruang hidup bagi mereka yang berada di garis depan pelestarian alam.

Sengkarut Lahan: Tumpang Tindih Konsesi Karbon

Berdasarkan temuan Forest Watch Indonesia (FWI), implementasi proyek karbon di lapangan masih diwarnai konflik tenurial (lahan) yang serius. Berikut adalah data pelaksanaannya:

• Jumlah Konflik: Ditemukan 45 konsesi proyek karbon yang berdiri di atas wilayah adat.
• Luas Wilayah Terdampak: Mencapai kurang lebih 1,9 juta hektare.
• Potensi Masalah: Angka tumpang tindih ini diprediksi jauh lebih besar karena masih banyak wilayah adat yang belum mendapatkan pengakuan hukum formal dari pemerintah.

Syarat Mutlak Proyek Karbon yang Adil

Untuk mencegah eksploitasi dan marginalisasi masyarakat lokal, setiap pengembang proyek karbon wajib menerapkan prinsip PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan) atau secara internasional dikenal sebagai Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).

Prinsip ini menjamin hak masyarakat adat untuk:

1. Mendapatkan Informasi Transparan: Memperoleh penjelasan utuh mengenai dampak, keuntungan, dan risiko proyek sebelum kegiatan dimulai.
2. Kebebasan Menentukan Sikap: Memiliki hak penuh untuk menyatakan setuju atau menolak proyek tersebut tanpa adanya intervensi, manipulasi, maupun tekanan dari pihak luar.

Perdagangan karbon yang adil (just carbon trading) bukan sekadar urusan menghitung angka serapan emisi atau nilai komersial hutan. Lebih dari itu, ini adalah tentang menghormati dan memulihkan hak-hak kedaulatan masyarakat yang telah menjaga kelestarian hutan tersebut jauh sebelum industri karbon ada.

sumber:
https://www.instagram.com/p/DZZ3slpE8bE/