UN-Water Policy Brief: Towards a Human Rights-Based Approach to Water, Sanitation and Environmental Action

Krisis lingkungan yang semakin intens tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Perubahan iklim, pencemaran, kekeringan, banjir, hilangnya keanekaragaman hayati, serta kerusakan ekosistem semakin menentukan apakah masyarakat dapat memperoleh air minum yang aman dan sanitasi yang layak.

UN-Water melalui Policy Brief: Towards a Human Rights-Based Approach to Water, Sanitation and Environmental Action menekankan bahwa hak atas air minum yang aman dan sanitasi merupakan hak asasi manusia. Karena itu, penyediaannya tidak semestinya dipandang hanya sebagai layanan publik atau persoalan pembangunan infrastruktur.

Hak atas air berarti setiap orang harus memiliki akses terhadap air yang cukup, aman, dapat diterima, mudah dijangkau secara fisik, dan terjangkau secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun rumah tangga.

Sementara itu, hak atas sanitasi berarti setiap orang harus memperoleh fasilitas yang aman, higienis, dapat diakses, memberikan privasi, serta menjaga martabat penggunanya.

Krisis Lingkungan Berubah Menjadi Krisis Hak Asasi

Perubahan kondisi lingkungan dapat secara langsung mengurangi ketersediaan dan kualitas air.

Kekeringan berkepanjangan dapat membuat sumber air semakin terbatas. Banjir dapat mencemari sumur dan fasilitas air minum. Kerusakan hutan serta daerah tangkapan air dapat mengganggu siklus hidrologi, sementara pencemaran industri maupun domestik dapat membuat sumber air tidak lagi aman digunakan.

Akibatnya, persoalan lingkungan tidak lagi dapat dipisahkan dari persoalan kesehatan, kesejahteraan, dan hak masyarakat.

UN-Water menekankan perlunya koordinasi yang lebih kuat antara kebijakan lingkungan dengan pengelolaan air dan sanitasi. Upaya perlindungan ekosistem harus sekaligus memperhatikan kebutuhan manusia yang bergantung pada ekosistem tersebut.

Kelompok Rentan Menanggung Dampak Lebih Besar

Kerusakan lingkungan tidak memengaruhi semua orang dengan cara yang sama.

Masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pengungsi, serta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil sering menghadapi hambatan lebih besar dalam memperoleh air dan sanitasi.

Misalnya, keberadaan fasilitas air belum tentu berarti masyarakat benar-benar memiliki akses jika biaya penggunaannya terlalu mahal, jaraknya terlalu jauh, pasokannya tidak dapat diandalkan, atau fasilitas tersebut tidak dapat digunakan oleh penyandang disabilitas.

Karena itu, prinsip tidak meninggalkan siapa pun menjadi bagian penting dari pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Masyarakat Harus Terlibat dalam Pengambilan Keputusan

Pendekatan berbasis hak juga menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima layanan.

Masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses perencanaan, pembangunan, pengelolaan, serta evaluasi layanan air dan sanitasi yang memengaruhi kehidupan mereka.

Partisipasi tersebut penting karena kebutuhan setiap wilayah berbeda. Solusi yang efektif di sebuah kota besar belum tentu sesuai dengan desa terpencil, kawasan pesisir, daerah rawan kekeringan, ataupun permukiman informal.

Transparansi informasi dan mekanisme pertanggungjawaban pemerintah juga menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengetahui kualitas layanan yang mereka terima dan menuntut perbaikan ketika haknya tidak terpenuhi.

Perlindungan Ekosistem dan Hak Manusia Harus Berjalan Bersama

Salah satu pesan penting dari UN-Water adalah bahwa perlindungan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan manusia tidak semestinya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan.

Sungai yang sehat menyediakan air, mendukung pangan, dan menjaga keanekaragaman hayati. Hutan yang terlindungi membantu menjaga daerah tangkapan air. Lahan basah dapat membantu menyimpan air sekaligus mengurangi dampak banjir.

Karena itu, investasi pada perlindungan lingkungan juga merupakan investasi untuk menjaga akses masyarakat terhadap air dalam jangka panjang.

Tantangan Air Dunia Masih Sangat Besar

Di tengah kemajuan pembangunan infrastruktur, miliaran orang di dunia masih belum memperoleh layanan air dan sanitasi yang dikelola dengan aman.

Data UN-Water menunjukkan sekitar 2,1 miliar orang masih hidup tanpa akses terhadap air minum yang dikelola secara aman, sedangkan sekitar 3,4 miliar orang belum memiliki sanitasi yang dikelola secara aman.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas saja belum cukup. Pemerintah perlu memastikan layanan tersebut aman, terjangkau, berkelanjutan, mudah diakses, serta tidak diskriminatif.

Air Adalah Fondasi Kehidupan yang Bermartabat

Air berada di pusat banyak persoalan pembangunan. Ketersediaannya berhubungan dengan kesehatan, pangan, pendidikan, kesetaraan gender, ekonomi, ekosistem, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Karena itu, kebijakan air tidak seharusnya hanya dihitung berdasarkan berapa banyak jaringan pipa, instalasi pengolahan, atau fasilitas sanitasi yang dibangun.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah setiap orang benar-benar dapat menggunakan layanan tersebut secara aman, terjangkau, dan bermartabat?

Pendekatan berbasis hak asasi manusia mengubah cara kita melihat persoalan air. Masyarakat bukan hanya pengguna layanan, tetapi pemegang hak. Sementara pemerintah dan institusi publik memiliki kewajiban untuk memastikan hak tersebut dapat dipenuhi secara adil.

Air bersih, sanitasi yang aman, dan lingkungan yang sehat bukan kemewahan. Ketiganya merupakan fondasi kehidupan yang sehat dan bermartabat. Di tengah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin besar, melindungi sumber air berarti sekaligus melindungi hak manusia.

Sumber: UN-Water — Towards a Human Rights-Based Approach to Water, Sanitation and Environmental Action, 18 Maret 2026. UN Water
https://www.unwater.org/sites/default/files/2026-03/UN-Water_HumanRights_PolicyBrief2026_FINAL_18MARCH2026_DIGITAL.pdf