Ketika AI Membutuhkan Ruang: Jangan Korbankan Hutan dan Habitat Alam demi Pembangunan Data Center

Di balik kecanggihan kecerdasan buatan (AI), komputasi awan, dan layanan digital, terdapat infrastruktur fisik yang membutuhkan lahan, energi, dan air dalam jumlah besar. Pertumbuhan pusat data tidak boleh dibayar dengan hilangnya hutan, rusaknya sungai, atau terancamnya habitat satwa liar.

Ilustrasi beruang yang memegang pesan “No forest, river, or wildlife habitat should be sacrificed for data centers. Nature is worth more than technology” menyampaikan sebuah peringatan penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Dunia sedang berlomba membangun infrastruktur untuk mendukung kecerdasan buatan, tetapi ada pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan: seberapa besar biaya ekologis yang harus ditanggung untuk menghadirkan teknologi tersebut?

Selama ini, pusat data atau data center kerap dipandang sebagai simbol kemajuan ekonomi digital. Bangunan dengan deretan server, sistem pendingin, jaringan komunikasi, dan pasokan listrik berkapasitas besar menjadi fondasi bagi layanan digital yang digunakan masyarakat setiap hari. Mulai dari penyimpanan dokumen, transaksi keuangan, media sosial, hingga pengembangan model AI, semuanya bergantung pada infrastruktur komputasi yang bekerja tanpa henti.

Namun, pusat data bukan sekadar bangunan teknologi. Ia merupakan fasilitas industri yang memiliki jejak lingkungan nyata. Kebutuhan lahan, konsumsi listrik, penggunaan air, serta rantai pasok perangkat keras membuat pembangunan pusat data perlu dinilai bukan hanya dari manfaat ekonominya, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan hidup.

Infrastruktur digital memiliki jejak ekologis

Pertumbuhan AI mendorong kebutuhan komputasi yang jauh lebih besar. Model AI generatif membutuhkan pusat data dengan prosesor berkapasitas tinggi yang bekerja dalam skala besar. Semakin banyak layanan AI digunakan, semakin besar pula kebutuhan terhadap server, jaringan, sistem pendingin, dan pasokan energi.

International Energy Agency (IEA), sebagaimana dirangkum oleh United Nations Economic Commission for Europe, memperkirakan konsumsi listrik pusat data global mencapai sekitar 415 TWh pada 2024, atau sekitar 1,5 persen konsumsi listrik dunia. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 945 TWh pada 2030. Artinya, kebutuhan listrik pusat data berpotensi lebih dari dua kali lipat dalam beberapa tahun. UNECE

Besarnya kebutuhan energi tersebut membawa konsekuensi lingkungan. Jika pasokan listrik masih didominasi pembangkit berbahan bakar fosil, ekspansi pusat data dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca. Karena itu, klaim bahwa teknologi digital lebih bersih dibandingkan industri konvensional tidak dapat dinilai hanya dari tidak adanya asap atau limbah yang terlihat di lokasi pusat data.

Jejak lingkungan juga muncul dari proses produksi perangkat keras. Server, chip semikonduktor, sistem penyimpanan, dan perangkat jaringan membutuhkan bahan baku, energi, serta air dalam proses manufakturnya. Siklus penggantian perangkat yang cepat juga berpotensi meningkatkan timbulan limbah elektronik.

Air: sumber daya yang sering terlupakan

Salah satu persoalan penting dalam operasional pusat data adalah kebutuhan air untuk pendinginan. Server yang bekerja terus-menerus menghasilkan panas sehingga fasilitas membutuhkan sistem pengendalian suhu agar perangkat tetap beroperasi secara stabil.

Sebagian pusat data menggunakan sistem pendinginan evaporatif yang memanfaatkan air. Kebutuhannya dapat menjadi persoalan serius apabila fasilitas dibangun di wilayah yang memiliki keterbatasan air atau bersaing dengan kebutuhan masyarakat, pertanian, dan ekosistem.

Persoalannya bukan hanya air yang digunakan langsung di dalam fasilitas. Air juga dibutuhkan secara tidak langsung untuk menghasilkan listrik yang dikonsumsi pusat data. Kajian yang diterbitkan Lawrence Berkeley National Laboratory pada 2025 menunjukkan bahwa jejak penggunaan air setiap beban kerja pusat data dapat berbeda lebih dari 10.000 kali, dipengaruhi efisiensi server, sumber listrik, tingkat pemanfaatan perangkat, teknologi pendinginan, dan kondisi iklim. Temuan ini memperlihatkan bahwa dampak air tidak bisa disamaratakan untuk semua pusat data. Systems & Energy Technologies Analysis+1

Dengan demikian, pemilihan lokasi pusat data seharusnya mempertimbangkan kondisi daerah aliran sungai, ketersediaan air tanah, kapasitas layanan air bersih, serta kebutuhan masyarakat sekitar. Pusat data yang efisien secara teknis belum tentu berkelanjutan apabila kebutuhan operasionalnya memperburuk tekanan terhadap sumber air lokal.

Ketika ekspansi pusat data berhadapan dengan kebutuhan masyarakat

Persoalan tersebut bukan sekadar kemungkinan yang jauh dari Indonesia. Perkembangan industri pusat data nasional mulai memperlihatkan tantangan terkait ketersediaan air, energi, dan lokasi pembangunan.

Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah proyek pusat data di Jatiluhur, Jawa Barat. Menurut laporan The Jakarta Post pada Oktober 2026, pembangunan proyek tersebut dihentikan sementara setelah masyarakat mendorong peninjauan terhadap kebutuhan air fasilitas yang diperkirakan setara dengan kebutuhan harian sekitar 220.000 orang. Di Batam, ekspansi pusat data juga menjadi perhatian karena wilayah tersebut bergantung pada pasokan air hujan yang terbatas. The Jakarta Post

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa investasi teknologi dapat berhadapan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Air yang digunakan untuk mendukung aktivitas industri tidak dapat dipisahkan dari fungsi sosial dan ekologis sumber daya air itu sendiri.

Pemerintah Indonesia juga tengah menghadapi peluang sekaligus tantangan dari pertumbuhan sektor ini. Kementerian ESDM menyebut kebutuhan listrik untuk pusat data di Indonesia berpotensi mencapai sekitar 32 GW pada 2032. Proyeksi tersebut menggambarkan besarnya skala infrastruktur energi yang perlu disiapkan untuk mendukung ekspansi industri digital. Detail Berita

Pertumbuhan tersebut memang dapat membuka peluang investasi, lapangan kerja, dan penguatan ekonomi digital. Namun, manfaat ekonomi perlu ditimbang bersama kebutuhan energi, air, lahan, serta daya dukung lingkungan di lokasi pembangunan.

Hutan dan habitat satwa bukan lahan kosong

Selain energi dan air, kebutuhan lahan juga perlu mendapat perhatian. Pusat data membutuhkan area untuk bangunan utama, gardu listrik, sistem pendingin, jaringan pendukung, akses jalan, dan fasilitas keamanan. Dalam kawasan yang berkembang pesat, kebutuhan tersebut dapat mendorong perubahan penggunaan lahan.

Risikonya menjadi lebih besar apabila pembangunan diarahkan ke kawasan hutan, lahan basah, daerah resapan air, sempadan sungai, atau wilayah yang menjadi habitat satwa liar. Pembukaan lahan tidak hanya menghilangkan tutupan vegetasi, tetapi juga dapat memecah habitat, mengganggu jalur pergerakan satwa, mengubah tata air, dan mengurangi kemampuan ekosistem menyimpan karbon.

Dampak semacam ini tidak selalu terlihat dari batas lokasi proyek. Pembangunan jalan akses, jaringan transmisi listrik, pipa air, dan infrastruktur pendukung dapat memperluas tekanan terhadap lingkungan di sekitarnya.

Karena itu, pembangunan pusat data tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan luas tapak bangunan atau kepatuhan terhadap izin. Penilaian harus mencakup dampak kumulatif seluruh infrastruktur pendukung, termasuk perubahan bentang alam dan tekanan terhadap ekosistem di sekitar kawasan.

Penting pula untuk menegaskan bahwa tidak semua pusat data menyebabkan deforestasi atau kerusakan habitat. Dampaknya sangat bergantung pada lokasi, desain, sumber daya yang digunakan, dan standar pengelolaan lingkungan. Justru karena itu, pemilihan lokasi sejak awal menjadi keputusan yang sangat menentukan.

Jangan hanya mengejar investasi, perhitungkan daya dukung lingkungan

Pembangunan pusat data perlu ditempatkan dalam kerangka perencanaan wilayah yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerintah dan investor perlu memastikan bahwa lokasi yang dipilih tidak mengorbankan kawasan dengan nilai ekologis tinggi atau memperburuk kondisi lingkungan yang sudah rentan.

Setidaknya terdapat beberapa prinsip yang perlu menjadi bagian dari kebijakan pembangunan pusat data.

Pertama, menerapkan penyaringan lokasi berbasis ekologi. Kawasan hutan lindung, habitat penting satwa, lahan basah, kawasan resapan air, dan wilayah dengan tekanan sumber daya tinggi harus menjadi pertimbangan utama dalam penentuan lokasi. Menghindari kawasan sensitif jauh lebih baik daripada mengandalkan kompensasi setelah kerusakan terjadi.

Kedua, menghitung kebutuhan air berdasarkan kondisi lokal. Penilaian tidak cukup hanya menyebut efisiensi sistem pendingin. Perlu ada keterbukaan mengenai volume pengambilan air, sumber air yang digunakan, konsumsi aktual, penggunaan air daur ulang, serta dampaknya terhadap ketersediaan air masyarakat dan ekosistem.

Ketiga, memastikan pasokan energi semakin rendah karbon. Penggunaan energi terbarukan perlu didorong melalui pasokan yang dapat diverifikasi dan tidak sekadar mengandalkan klaim keberlanjutan. Pertumbuhan pusat data seharusnya tidak menjadi alasan untuk memperpanjang ketergantungan pada pembangkit fosil.

Keempat, mewajibkan transparansi kinerja lingkungan. Operator pusat data perlu melaporkan konsumsi listrik, penggunaan air, efisiensi pendinginan, sumber energi, emisi, dan pengelolaan limbah elektronik. Informasi tersebut penting agar pemerintah dan masyarakat dapat menilai apakah fasilitas benar-benar dikelola secara bertanggung jawab.

Kelima, melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan harus memperoleh informasi yang memadai mengenai kebutuhan air, energi, potensi dampak, dan mekanisme pengaduan. Partisipasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai formalitas dalam proses perizinan.

Teknologi harus berkembang tanpa mengorbankan alam

Kecerdasan buatan menawarkan peluang besar untuk membantu manusia menghadapi berbagai persoalan, termasuk perubahan iklim, pengelolaan energi, pemantauan hutan, dan mitigasi bencana. Namun, terdapat paradoks ketika teknologi yang diharapkan membantu menyelesaikan persoalan lingkungan justru dikembangkan melalui pembangunan infrastruktur yang menambah tekanan terhadap alam.

Paradoks ini seharusnya menjadi pengingat bahwa transformasi digital dan transisi ekologis tidak boleh berjalan sebagai dua agenda yang saling bertentangan. Kemajuan teknologi perlu disertai perubahan dalam cara merencanakan, membangun, dan mengoperasikan infrastrukturnya.

Efisiensi server, teknologi pendinginan hemat air, penggunaan energi terbarukan, dan optimalisasi kapasitas komputasi memang penting. Akan tetapi, efisiensi teknis saja tidak cukup apabila lokasi pembangunan tetap mengancam habitat penting atau mengambil sumber daya yang dibutuhkan masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi digital tidak semestinya hanya dihitung dari kapasitas komputasi, nilai investasi, atau kecepatan pengembangan AI. Keberhasilan juga harus dilihat dari kemampuan industri teknologi untuk tumbuh tanpa merusak fondasi ekologis yang menopang kehidupan.

Pesan dalam ilustrasi beruang tersebut layak menjadi prinsip dalam pembangunan infrastruktur digital: tidak ada hutan, sungai, dan habitat satwa liar yang seharusnya dikorbankan demi pusat data. Alam bukan hambatan bagi kemajuan teknologi, melainkan fondasi bagi keberlanjutan kehidupan manusia.

Referensi utama

1. https://www.linkedin.com/posts/share-7522664715479851008-qXyn/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABPIeEkBQ6GvlxFXmZ8nP4yZeLtBo4pqYyk
2. United Nations Economic Commission for Europe. Sustainable Data Centres. Baca sumber.
3. Lawrence Berkeley National Laboratory (2025). The Water Use of Data Center Workloads: A Review and Assessment of Key Determinants. Baca publikasi.
4. The Jakarta Post (7 Oktober 2026). Deciphering Indonesia’s Data Center Dilemma. Baca artikel.
5. Kementerian ESDM (2026). Indonesia Komit Sediakan Listrik Bersih yang Andal untuk Penuhi Kebutuhan Data Center. Baca berita.
6. OECD (2024). Digital Technologies and the Environment – OECD Digital Economy Outlook 2024. Baca laporan.