Setahun Setelah #SaveRajaAmpat: Pencabutan Empat Izin Tambang Belum Mengakhiri Ancaman terhadap Surga Terakhir Papua

Setahun setelah kampanye #SaveRajaAmpat menggema dan mendorong pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel, perjuangan menyelamatkan kepulauan ini ternyata belum selesai. Ancaman industri ekstraktif masih membayangi sejumlah pulau, sementara masyarakat adat harus menghadapi kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketidakpastian masa depan ruang hidup mereka.

Raja Ampat dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Gugusan pulau, hutan tropis, terumbu karang, dan perairan jernihnya bukan hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga menopang kehidupan masyarakat adat yang telah bergantung pada alam selama beberapa generasi.

Namun, keindahan tersebut menghadapi tekanan serius ketika aktivitas pertambangan nikel mulai memasuki sejumlah pulau. Pada 2025, gelombang protes masyarakat dan kampanye #SaveRajaAmpat menarik perhatian publik nasional maupun internasional. Desakan agar pemerintah menghentikan pertambangan di kawasan tersebut semakin kuat setelah muncul laporan mengenai pembukaan lahan dan potensi kerusakan ekosistem darat maupun laut.

Pada 10 Juni 2025, pemerintah mengumumkan pencabutan empat IUP milik PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Keputusan itu menjadi respons penting terhadap tekanan publik dan temuan pelanggaran lingkungan.

Akan tetapi, pencabutan empat izin tersebut tidak otomatis mengakhiri seluruh persoalan pertambangan di Raja Ampat. Salah satu perusahaan, PT Gag Nikel, tetap memperoleh izin untuk beroperasi di Pulau Gag. Selain itu, sejumlah wilayah lain masih menghadapi ancaman rencana pertambangan dan ketidakpastian perlindungan jangka panjang.

Ancaman tambang belum sepenuhnya berakhir

Laporan Greenpeace Indonesia yang diterbitkan pada 30 Juli 2026, berjudul Unprotected Paradise, mengungkap bahwa ancaman industri ekstraktif masih membayangi Raja Ampat. Laporan tersebut menyebut adanya tiga izin pertambangan nikel yang masih dalam proses untuk wilayah bagian timur Pulau Waigeo. Selain itu, terdapat upaya mengaktifkan izin pertambangan batu bara di Misool serta aktivitas industri minyak dan gas di sekitar Salawati.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencabutan empat IUP belum cukup untuk memberikan perlindungan permanen bagi seluruh kepulauan Raja Ampat. Tanpa kebijakan perlindungan yang menyeluruh, kawasan hutan dan pesisir yang memiliki nilai ekologis tinggi tetap berpotensi menghadapi tekanan dari kegiatan ekstraktif.

Persoalan transparansi juga menjadi perhatian. Greenpeace Indonesia sebelumnya mengajukan permintaan informasi mengenai dokumen resmi pencabutan empat IUP kepada pemerintah. Pada September 2026, organisasi tersebut memenangkan sengketa informasi di PTUN Jakarta, yang menegaskan bahwa dokumen pencabutan izin beserta rinciannya merupakan informasi yang terbuka untuk publik.

Keterbukaan dokumen tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana keputusan pencabutan izin dilaksanakan, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan di wilayah yang telah terdampak kegiatan pertambangan.

Kerusakan lingkungan berarti ancaman bagi kehidupan masyarakat adat

Bagi masyarakat adat Raja Ampat, hutan dan laut bukan sekadar sumber daya ekonomi. Keduanya merupakan bagian dari identitas, budaya, pengetahuan tradisional, dan sistem kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Perubahan kondisi perairan dapat langsung memengaruhi kehidupan nelayan, pengelola homestay, dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada pariwisata berbasis alam. Kekeruhan air, sedimentasi, dan kerusakan terumbu karang berpotensi mengurangi ketersediaan ikan serta mengganggu kawasan tangkap tradisional.

Dalam laporan Konde.co yang diterbitkan Oktober 2026, sejumlah warga Pulau Manyaifun menceritakan perubahan yang mereka rasakan setelah aktivitas pertambangan berlangsung di wilayah sekitar. Mereka mengungkapkan bahwa ikan semakin sulit ditemukan dan kondisi perairan berubah, sehingga aktivitas melaut tidak lagi semudah sebelumnya.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa dampak pertambangan tidak berhenti di lokasi pembukaan lahan. Material sedimen dan limbah yang masuk ke perairan dapat memengaruhi ekosistem laut dan ruang hidup masyarakat di pulau-pulau sekitarnya.

Ketika sumber penghidupan terganggu, masyarakat yang selama ini mengandalkan perikanan dan pariwisata juga harus menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Perempuan adat menghadapi beban berlapis

Dampak industri ekstraktif tidak selalu dirasakan secara merata. Perempuan adat sering menghadapi beban yang lebih kompleks karena mereka memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan keluarga, mengelola sumber pangan, menjaga kesehatan rumah tangga, serta mempertahankan pengetahuan dan tradisi masyarakat.

Ketika kualitas air dan lingkungan menurun, perempuan harus menghadapi konsekuensi langsung dalam kehidupan sehari-hari. Berkurangnya hasil tangkapan ikan, terganggunya sumber air, dan menurunnya pendapatan keluarga dapat menambah beban kerja serta memperbesar kerentanan ekonomi.

Perempuan adat juga tidak selalu memiliki akses dan posisi yang setara dalam proses pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan wilayah adat. Padahal, keputusan tentang pertambangan dapat menentukan masa depan ruang hidup mereka dan generasi berikutnya.

Dalam laporan Konde.co, Ludia Mentansan, perempuan adat Suku Maya, menceritakan perjuangannya mempertahankan wilayah adat sejak 2005. Baginya, mempertahankan tanah dan hutan bukan hanya persoalan kepemilikan, melainkan juga upaya menjaga kehidupan komunitas dan hak anak cucu di masa mendatang.

Bersama perempuan adat lainnya, ia terus mengorganisasi masyarakat dan memperkuat solidaritas untuk menolak kerusakan lingkungan akibat industri ekstraktif.

Konflik sosial memecah masyarakat adat

Selain kerusakan ekologis, masuknya industri pertambangan juga dapat memunculkan persoalan sosial di tengah masyarakat. Janji pekerjaan, kompensasi, dan peluang ekonomi dari perusahaan dapat menimbulkan perbedaan sikap antara warga yang mendukung dan menolak tambang.

Perbedaan tersebut berpotensi berkembang menjadi konflik horizontal, bahkan intimidasi terhadap masyarakat yang mempertahankan wilayah adatnya.

Di Pulau Manyaifun, misalnya, pemuda adat Roni yang tergabung dalam Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (ALJARA) menceritakan pengalaman menghadapi tekanan ketika mengorganisasi penolakan terhadap rencana masuknya perusahaan tambang. Ia mengaku mengalami ancaman dan kekerasan akibat aktivitas advokasinya.

Konflik juga terjadi di wilayah adat Suku Kawei di sekitar Wayag setelah pencabutan izin PT Kawei Sejahtera Mining. Perbedaan pandangan mengenai keputusan tersebut memengaruhi hubungan antarwarga dan akses terhadap wilayah adat.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan pertambangan bukan hanya menyangkut izin usaha dan dampak lingkungan. Ada pula persoalan hak masyarakat adat, ruang partisipasi, keadilan ekonomi, serta kebebasan menyampaikan pendapat.

Masyarakat adat terus membangun perlawanan dan solidaritas

Di tengah berbagai tekanan tersebut, masyarakat adat Raja Ampat tidak tinggal diam. Mereka terus memperjuangkan hak atas wilayah adat dan menuntut agar pemerintah memberikan perlindungan nyata terhadap hutan, laut, dan sumber penghidupan mereka.

Pada akhir Agustus 2026, perempuan adat dari berbagai subsuku di Raja Ampat berkumpul dalam kegiatan Heyul Pelei Koranu Fyak yang diselenggarakan Greenpeace. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk berbagi pengalaman, memperkuat solidaritas, dan menyusun langkah bersama menghadapi ancaman industri ekstraktif.

Semangat kebersamaan itu dituangkan melalui Deklarasi Arborek dan Resolusi Arborek. Pesan utamanya adalah bahwa perjuangan mempertahankan wilayah adat tidak boleh dilakukan secara terpisah. Ancaman terhadap satu pulau dapat berdampak pada pulau-pulau lain karena ekosistem dan kehidupan masyarakat Raja Ampat saling terhubung.

Masyarakat adat menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan masa depan wilayahnya sendiri, termasuk menolak kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam kehidupan generasi mendatang.

Raja Ampat membutuhkan perlindungan, bukan sekadar janji

Kisah Raja Ampat memperlihatkan bahwa keberhasilan kampanye lingkungan tidak boleh berhenti pada pencabutan sejumlah izin pertambangan. Keputusan administratif harus diikuti dengan perlindungan kawasan secara menyeluruh, penegakan hukum, transparansi perizinan, serta pemulihan lingkungan yang telah mengalami kerusakan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat adat, termasuk perempuan, memperoleh ruang yang bermakna dalam setiap proses pengambilan keputusan. Perlindungan terhadap wilayah adat tidak cukup dilakukan melalui kebijakan di atas kertas, tetapi harus diwujudkan melalui pengakuan hak, penghormatan terhadap pengetahuan lokal, dan jaminan bahwa masyarakat tidak mengalami intimidasi ketika mempertahankan lingkungannya.

Raja Ampat bukan sekadar destinasi wisata dengan pemandangan laut yang indah. Kawasan ini merupakan rumah bagi masyarakat adat, habitat bagi beragam spesies, sekaligus bagian penting dari kekayaan ekologis dunia.

Setahun setelah #SaveRajaAmpat menjadi perhatian publik, pertanyaan besarnya bukan lagi sekadar berapa banyak izin tambang yang telah dicabut, melainkan apakah negara benar-benar mampu menjamin bahwa kerusakan serupa tidak akan terulang.

Sebab, masyarakat adat Raja Ampat telah menyampaikan pesan yang jelas: mereka mungkin dapat hidup tanpa tambang, tetapi tidak dapat hidup tanpa hutan, laut, dan tanah adat yang menjadi sumber kehidupan. Menjaga Raja Ampat berarti menjaga hak masyarakat adat, keanekaragaman hayati, dan masa depan generasi yang akan datang.

Referensi Utama

1. Instagram – Kampanye #SaveRajaAmpat
2. Konde.co – Setahun Setelah #SaveRajaAmpat: Tambang Masih Mengancam, Masyarakat Adat Raja Ampat Terus Berlawan (5 Oktober 2026)
3. Greenpeace – A Year After #SaveRajaAmpat, Nickel and Dirty Energy Threats in the Archipelago (30 Juli 2026)
4. Kementerian ESDM – Pemerintah Cabut Empat Izin Perusahaan Tambang di Raja Ampat (10 Juni 2025)
5. Greenpeace Indonesia – Greenpeace Menang, PTUN Perintahkan Pemerintah Buka SK Pencabutan Izin 4 Tambang Nikel di Raja Ampat
6. Mongabay – In Indonesia, 20 Indigenous subtribes seek common ground amid mining divisions (September 2026)
7. Auriga Nusantara – Red Alert: Nickel Mining Threats to Raja Ampat