Adakah yang peduli penderitaan warga di sekitar industri nikel?

Korban ‘Transisi Energi’: Penderitaan Warga di Sekitar Industri Nikel dan Laporan Pelanggaran HAM

Industri nikel di Indonesia, yang dipromosikan sebagai tulang punggung transisi energi global untuk kendaraan listrik, ternyata meninggalkan jejak kerusakan lingkungan, bencana alam berulang, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sistematis di wilayah penghasil nikel, khususnya di Sulawesi Tengah dan Tenggara.

Laporan terbaru dari Climate Rights International (CRI) berjudul “Does Anyone Care?” menyoroti pola pembiaran terhadap kerusakan yang dialami masyarakat lokal, mempertanyakan komitmen global terhadap keberlanjutan.

Tragedi Bencana Rutin di Morowali Utara

Bencana banjir bandang yang dialami warga Desa Molino, Morowali Utara, pada 21 Agustus lalu adalah potret konkret dari dampak operasional tambang nikel yang masif.

• Insiden Banjir: Agus Salim (62), warga Molino, menyaksikan rumahnya hanyut dan dirinya harus berjuang di tengah arus deras yang dipenuhi kayu dan lumpur. Banjir bandang dini hari ini terjadi setelah hujan deras, diperparah oleh kegelapan akibat listrik padam.
• Penyebab Rutin: Warga, seperti Dewi, menyebut banjir sudah menjadi bencana rutin, terjadi tujuh kali dalam empat tahun terakhir. Wakil Ketua DPRD Morowali Utara, Arman Marunduh, menuding banjir parah ini disebabkan oleh jebolnya kolam sedimen pertambangan nikel di kawasan bukit.
• Gagalnya Pengawasan: Arman Marunduh mengungkapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi berulang kali mengklaim “tidak ada pencemaran dan tidak ada kerusakan lingkungan” oleh perusahaan, menunjukkan adanya kendala kebijakan dari pusat yang menghambat pengawasan daerah.

Zona Pengorbanan: Pelanggaran HAM dan Lingkungan

Riset CRI, berdasarkan observasi dan wawancara dengan 93 masyarakat dan pekerja di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara, menguatkan gambaran bahwa masyarakat lokal kini berada di “zona pengorbanan”.

Jenis Pelanggaran & Kerusakan	Deskripsi Temuan CRI
Bencana dan Kerusakan Lingkungan	Deforestasi hutan meluas di koridor timur Sulawesi, menyebabkan banjir bandang, tanah longsor, krisis air bersih, dan konflik manusia-buaya.
Kesehatan dan Mata Pencaharian	Polusi air dan udara parah akibat pembangkit listrik tenaga batubara (captive) dan aktivitas peleburan nikel. Dampaknya meliputi gangguan pernapasan, stunting, dan gagal panen.
Isu Sosial	Perampasan lahan, tersingkirnya masyarakat adat, intimidasi, dan kriminalisasi oleh aparat.
Hak Ketenagakerjaan	Pelanggaran sistematis terhadap hak pekerja peleburan nikel, risiko K3. Pekerja perempuan menghadapi risiko tambahan: diskriminasi gender, pelecehan seksual, dan risiko kesehatan reproduksi.

Kontradiksi Transisi Energi dan Ketergantungan Batubara

Salah satu temuan paling mencolok adalah kontradiksi antara nikel sebagai bahan baku kendaraan ‘rendah karbon’ dengan penggunaan energi kotor dalam proses pengolahannya.

• Smelter dan Batubara: Jumlah pabrik peleburan nikel di Indonesia telah meningkat signifikan dari dua menjadi 60 sejak 2016. Pertumbuhan ini ditopang oleh Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTU) captive.
• Skala Emisi: Total kapasitas PLTU batubara yang terkait dengan proyek nikel mencapai 11,6 GigaWatt, dengan tambahan 7 GigaWatt dalam pembangunan/pra-izin. Jika sepenuhnya beroperasi, kapasitas ini setara dengan gabungan seluruh pembangkit batubara di Thailand dan Filipina, mencoreng ambisi iklim Indonesia.

“Nikel… justru berkontribusi pada emisi dalam jumlah besar dan memperparah krisis iklim.” – Krista Shennum, Peneliti CRI.

Rekomendasi Mendesak untuk Perubahan

Laporan CRI mendesak semua pihak terkait untuk bertindak karena pola kerusakan yang sama terus berulang akibat pembiaran.

Pihak Tertarget	Rekomendasi Utama
Pemerintah Indonesia	1. Hentikan izin PLTU batubara baru dan masukkan PLTU captive dalam komitmen dekarbonisasi. 2. Perkuat penegakan hukum dan HAM internasional. 3. Sahkan RUU Masyarakat Adat dan terapkan hak Free, Prior and Informed Consent (FPIC).
Korporasi Nikel	1. Bertanggung jawab penuh (pidana dan perdata) atas kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. 2. Hentikan pembangunan PLTU dan minimalkan polusi. 3. Berikan kompensasi yang adil kepada masyarakat terdampak.
Perusahaan Kendaraan Listrik	Manfaatkan daya beli untuk menekan perusahaan nikel agar menghormati hak masyarakat dan menghentikan praktik perusakan lingkungan, demi mempertahankan kredibilitas transisi energi.

Lotte Leicht, Advocacy Director CRI, menegaskan bahwa transisi energi harus meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan manusia, dan peran pemerintah sangat penting dalam menetapkan regulasi yang ketat agar semua berjalan dengan baik.

sumber:
https://mongabay.co.id/2025/10/30/adakah-yang-peduli-penderitaan-warga-di-sekitar-industri-nikel/