Setelah PAMSIMAS berhenti, mengapa layanan air perdesaan tak jadi prioritas seperti MBG dan Kopdes?

Mengapa Air Bersih Desa Kalah Prioritas dari MBG dan Kopdes?

Ketika sebuah pipa air di desa pecah, atau mesin pompanya aus, ke mana warga harus melapor? Pertanyaan sederhana ini menjadi awal dari krisis air bersih pasca-berakhirnya program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) fase III pada tahun 2022.

Selama hampir dua dekade (2008–2022), PAMSIMAS menjadi urat nadi kehidupan perdesaan Indonesia. Keberadaannya menyuplai air bagi 26 juta jiwa di lebih dari 38.000 desa. Ironisnya, setelah pendanaan internasional distop, program air perdesaan terbesar ini terbengkalai dan resmi berhenti total pada 2023 akibat pergeseran prioritas anggaran negara.

Peta Kerentanan: Dampak Penghentian PAMSIMAS

Penghentian program ini berdampak asimetris dan paling memukul wilayah-wilayah yang secara geografis rawan kekeringan kronis. Penelitian lapangan menunjukkan peta sebaran dampak sebagai berikut:

• Wilayah Paling Terdampak: Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku Utara, dan sebagian besar Sulawesi.
• Musim Krisis: Dampak hilangnya layanan langsung memuncak setiap memasuki musim kemarau, memaksa warga kembali mengonsumsi air tidak layak atau membeli air tangki yang mahal.

3 Masalah Struktural PAMSIMAS di Lapangan

Mengapa sistem yang dibangun dengan dana triliunan rupiah ini langsung lumpuh setelah ditinggal? Riset mengidentifikasi tiga kegagalan struktural:

1. Ilusi Data Nasional (Paper Compliance)

Ada jurang pemisah yang besar antara laporan di atas kertas dan realitas di lapangan. Data nasional tahun 2022 mengeklaim 91% layanan PAMSIMAS aktif. Namun, pengecekan fisik di lapangan—terutama di luar Jawa dan Bali menemukan banyak infrastruktur yang sebenarnya sudah rusak, pipa bocor, atau airnya sudah tidak mengalir sama sekali.

2. Kesenjangan Kapasitas Teknis & Ketimpangan Gender

Berbeda dengan kota yang disokong oleh teknisi profesional PDAM, PAMSIMAS bertumpu pada KPSPAM (Kelompok Pengelola Sarana & Prasarana Air Minum) yang diisi oleh warga desa setempat.

• Minim Pelatihan: Pengelola lokal tidak dibekali keahlian teknis mekanikal-elektrikal untuk memperbaiki kerusakan berat.
• Marginalisasi Perempuan: Meskipun ada regulasi kuota minimal 40% keterwakilan perempuan di KPSPAM, nyatanya hanya sepertiga (33%) desa yang memenuhinya. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis (seperti penentuan tarif air) juga sangat minim, padahal mereka adalah konsumen utama air rumah tangga.

3. Kebocoran Finansial dan Efisiensi Anggaran

Suntikan dana awal PAMSIMAS ditopang penuh oleh pinjaman asing, yang kemudian gagal dimitigasi saat masa transisi ke kas negara:

Periode	Sumber Pendanaan	Status & Kondisi
2008 – 2021	Bank Dunia ($537 Juta / ±Rp8 Triliun)	Pendanaan stabil, fokus pada pembangunan fisik baru.
2022	Transisi APBN & APBD	Mulai tersendat karena keterbatasan ruang fiskal daerah.
2023 – 2026	Disetop Total	Anggaran dipotong demi efisiensi program prioritas baru.

Benturan Prioritas: Air Bersih vs MBG & Kopdes

Secara konstitusi dan manifesto Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, layanan air bersih yang berkelanjutan adalah hak asasi yang dijamin negara. Namun pada realitas realokasi anggaran, pendanaan hulu-hilir air perdesaan kalah saing dengan program populis nasional yang memiliki panggung publisitas lebih besar:

                  [ Anggaran Pusat & Dana Desa ]
                               │
         ┌─────────────────────┴─────────────────────┐
         ▼                                           ▼
[ PROGRAM PRIORITAS BARU ]                  [ LAYANAN DASAR ]
- Makan Bergizi Gratis (MBG)                - PAMSIMAS (Air Bersih)
- Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes)         Status: DIHENTIKAN TOTAL
Status: Pendanaan Agresif

Pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat membuat pemerintah daerah dan pihak desa tidak lagi memiliki bantalan anggaran untuk merawat pipa-pipa air yang ada. Hingga pertengahan 2026, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) selaku induk program belum mengeluarkan kejelasan regulasi atau program substitusi resmi untuk menyelamatkan aset-aset PAMSIMAS yang telanjur mangkrak.

Elektrifikasi desa atau program pemenuhan gizi (MBG) tidak akan berjalan optimal jika masyarakatnya masih didera penyakit akibat sanitasi buruk dan krisis air bersih. Pemerintah perlu menyadari bahwa merawat infrastruktur air yang sudah ada jauh lebih murah daripada membangun baru dari nol setelah semuanya hancur.

sumber:

https://theconversation.com/setelah-pamsimas-berhenti-mengapa-layanan-air-perdesaan-tak-jadi-prioritas-seperti-mbg-dan-kopdes-282565