Bali Melawan Sampah Plastik: Gubernur Wayan Koster Terbitkan Larangan Air Kemasan Sekali Pakai, Target 2026 Bebas Limbah Plastik

Pemerintah Provinsi Bali membuat keputusan berani dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2025 yang melarang produksi, distribusi, dan penjualan air minum kemasan plastik sekali pakai berukuran di bawah 1 liter. Langkah ini menjadi bagian dari Gerakan Bali Bersih , yang bertujuan menjadikan Pulau Dewata bebas sampah plastik AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) pada 2026. Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan, kebijakan ini dirancang untuk mengurangi limbah plastik yang kini menyumbang 17% dari total 3.500 ton sampah harian di Bali . “Konsep utama kita adalah refill (isi ulang), bukan sekali pakai. Semua pihak—produsen, distributor, hingga penjual—harus bergerak dalam arah ini,” tegas Koster dalam konferensi pers di Denpasar.

Reaksi Pro-Kontra dari Masyarakat dan Industri

Langkah Bali tak ayal memicu reaksi beragam. Sebagian masyarakat dan aktivis lingkungan menyambut positif kebijakan ini sebagai langkah revolusioner dalam menghadapi krisis sampah plastik. Namun, pelaku industri AMDK dan pedagang ritel mengeluhkan dampak ekonomi, terutama bagi usaha kecil yang bergantung pada distribusi air kemasan. “Kami mendukung perlindungan lingkungan, tetapi pemerintah harus menyediakan alternatif bisnis untuk pelaku UMKM,” ujar Ketua Asosiasi Pedagang Minuman Bali, Made Suwena.

Di sisi lain, Koster bersikeras , “Kita tidak bisa terus-menerus mengorbankan lingkungan demi kenyamanan sesaat. Bali harus menjadi contoh bagi daerah lain.”

Fakta Ilmiah di Balik Krisis Sampah Plastik

Kebijakan Bali ini hadir di tengah krisis sampah plastik global yang semakin mengkhawatirkan. Produksi plastik dunia telah mencapai 400 juta ton per tahun , dengan 40% di antaranya adalah kemasan sekali pakai . Menurut studi dari Science Advances , hanya 9% plastik yang didaur ulang , sementara sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA), lahan pertanian, atau laut.

Di Indonesia, plastik kemasan menyumbang 14% dari total 6,8 juta ton sampah plastik tahunan . Bali, sebagai destinasi wisata dunia, menghadapi tekanan ekstra karena sampah plastik tak hanya berasal dari penduduk lokal, tetapi juga jutaan turis yang datang setiap tahun.

Plastik di Laut: Ancaman Global yang Tak Terlihat

Dampak plastik tak hanya terlihat di daratan. Sungai-sungai besar seperti Brantas (Jawa Timur) dan Citarum (Jawa Barat) menjadi “jalur tol” bagi sampah plastik yang terbawa ke laut. Studi Nature Communications menemukan, Indonesia menyumbang 10% dari total plastik laut global , menjadikannya negara penyumbang terbesar kedua setelah Tiongkok.

Di laut, plastik terurai menjadi mikroplastik yang meracuni ekosistem. Bahkan di Pulau Henderson , atol tak berpenghuni di Pasifik Selatan, ilmuwan menemukan sampah plastik dari Rusia, AS, Eropa, Jepang, hingga Tiongkok. “Plastik adalah polutan abadi. Sekali dibuat, ia akan bertahan ratusan tahun,” kata Dr. Melanie Bergmann, ahli mikroplastik dari Alfred Wegener Institute.

Solusi Refill: Antara Idealisme dan Realitas

Koster menegaskan, pendekatan refill adalah kunci mengurangi sampah plastik. Bali mulai memperluas jaringan stasiun pengisian air minum isi ulang (PIAMU) di tempat umum, hotel, dan restoran. “Kita juga akan subsidi pengadaan galon atau botol reusable untuk masyarakat,” ujarnya.

Namun, tantangan implementasi besar. Survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI (2024) menunjukkan, 70% penduduk Indonesia masih enggan menggunakan botol isi ulang karena alasan kenyamanan, kebersihan, dan kepercayaan terhadap kualitas air. “Perlu edukasi masif dan infrastruktur yang memadai untuk mengubah perilaku masyarakat,” kata Dr. Rina Suryani Oktaviani, ekonom lingkungan dari Universitas Indonesia.

Inisiatif Global: Bali sebagai Inspirasi atau Peringatan?

Langkah Bali ini sejalan dengan Perjanjian Plastik Global di bawah naungan PBB , yang saat ini dinegosiasikan oleh 175 negara. Targetnya: mengurangi produksi plastik primer sebesar 40% dan meningkatkan daur ulang menjadi 50% pada 2040.

Namun, Bali juga menjadi cermin tantangan negara berkembang dalam menyeimbangkan ekonomi dan lingkungan. Di Asia Tenggara, biaya daur ulang plastik masih tinggi karena teknologi yang terbatas dan ketergantungan pada limbah impor. “Kita butuh kolaborasi global, termasuk dukungan finansial dan transfer teknologi dari negara maju,” kata Dirjen Pengelolaan Sampah Kementerian LHK RI, Novrizal Tahar.

Menuju Bali Bersih: Harapan dan Tantangan

Dengan populasi 4,4 juta jiwa dan 16 juta wisatawan per tahun, Bali adalah laboratorium kebijakan lingkungan yang dinamis. Keberhasilan larangan ini bisa menjadi model bagi kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya. Namun, kegagalannya akan menjadi pelajaran pahit tentang pentingnya perencanaan matang dan partisipasi masyarakat.

“Kita tidak hanya bertarung melawan sampah plastik, tetapi juga kebiasaan dan mentalitas,” kata Koster. “Bali harus tetap indah, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk generasi mendatang.”

Sumber : Kompas.com