Bappenas Peringatkan Potensi Krisis Air di Pulau Jawa, Kebutuhan Diproyeksikan Naik 31 Persen pada 2045
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyoroti potensi krisis air di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air.
Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas Dadang Jainal Mutaqin mengatakan bahwa secara nasional ketersediaan air di Indonesia masih tergolong aman. Namun, jika dilihat berdasarkan wilayah atau pulau, beberapa daerah justru menghadapi tekanan serius terhadap ketersediaan air.
“Secara rata-rata Indonesia masih aman dalam hal ketersediaan air. Namun jika dilihat per pulau atau per wilayah, daerah yang paling banyak mengalami kekurangan air berada di Pulau Jawa,” kata Dadang dalam diseminasi Indonesia Environmental Outlook (IEO) 2026 yang diselenggarakan Yayasan KEHATI dari Jakarta, Jumat.
Menurutnya, sejumlah daerah yang memiliki persoalan ketersediaan air antara lain Jakarta, Jawa Timur, serta beberapa wilayah di Jawa Barat. Sementara di luar Pulau Jawa, isu serupa juga ditemukan di wilayah sekitar Medan dan Makassar.
Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2021, potensi ketersediaan air di Indonesia mencapai sekitar 3,9 miliar meter kubik per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 persen digunakan untuk sektor pertanian dan irigasi.
Selain untuk pertanian, kebutuhan air juga berperan penting dalam sektor energi. Saat ini sekitar 7,5 persen produksi listrik nasional berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang bergantung pada ketersediaan sumber daya air.
Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan terkait pengelolaan sumber daya air. Salah satunya adalah peningkatan kebutuhan air yang diproyeksikan akan naik hingga 31 persen pada 2045 dibandingkan tahun 2015. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk serta lonjakan kebutuhan industri yang diperkirakan meningkat hingga empat kali lipat.
Ancaman lain yang dihadapi adalah penurunan muka tanah akibat ekstraksi air tanah secara berlebihan, serta keberadaan sekitar 12,7 juta hektare lahan kritis yang berpotensi memperburuk kondisi sumber daya air.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah terus mendorong berbagai program konservasi sumber daya air. Upaya tersebut mencakup pengendalian pencemaran air, pemantauan kualitas air, serta perlindungan dan pelestarian sumber-sumber air.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan program konservasi daerah aliran sungai (DAS) yang meliputi rehabilitasi hutan dan lahan, perbaikan sistem irigasi, hingga pembangunan bendungan multifungsi.
“Program ini menjadi bagian dari upaya menuju swasembada air melalui konservasi daerah aliran sungai, termasuk rehabilitasi hutan dan lahan serta pembangunan infrastruktur air,” jelas Dadang.
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
