Buku Kecil Kerangka Hukum REDD+
Dokumen ini, “Buku Kecil Kerangka Hukum REDD+”, membahas bagaimana kebijakan dan undang-undang dapat menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). REDD+ bukan hanya tentang teknis pengukuran emisi, tetapi juga tentang kerangka hukum yang kuat. Buku ini menekankan pentingnya kerangka hukum dalam negeri untuk menerjemahkan persyaratan REDD+ internasional ke dalam konteks nasional, termasuk memenuhi syarat untuk pembayaran berbasis hasil. Selain itu, kerangka hukum yang baik dapat mengatasi isu-isu tata kelola yang lebih luas, seperti pemberantasan korupsi, memastikan hak akses informasi, dan partisipasi masyarakat. Kerangka hukum juga dapat mendukung pengelolaan tata guna lahan terpadu atau ‘pendekatan lanskap’.
Buku ini juga menyoroti pentingnya kerangka pengaman Cancun, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan REDD+ tidak merugikan dan memberikan manfaat sosial serta lingkungan. Untuk memenuhi persyaratan pendanaan REDD+, negara-negara harus menunjukkan implementasi dan penghormatan terhadap kerangka pengaman, serta menyediakan sistem informasi safeguard (SIS). Dokumen ini juga menguraikan persyaratan dan panduan dari UNFCCC dan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) terkait dengan tingkat emisi rujukan, pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV). Keterlibatan pemangku kepentingan, kejelasan hak penguasaan lahan, dan hak karbon juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan REDD+.
Source:
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
