DPRD Depok Dorong Dana RW untuk Atasi Sampah dari Lingkungan: Bisakah Rp300 Juta per RW Jadi Solusi?
Persoalan sampah di Kota Depok mendorong munculnya gagasan agar penyelesaiannya tidak hanya bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung. DPRD Kota Depok mendorong sebagian alokasi Dana RW sebesar Rp300 juta per tahun digunakan secara khusus untuk mendukung pengelolaan sampah di tingkat lingkungan. Melalui pendekatan ini, sampah diharapkan mulai dipilah dan ditangani sejak dari rumah tangga sehingga volume yang harus diangkut menuju fasilitas pengolahan akhir dapat dikurangi.
Gagasan tersebut menempatkan RW sebagai salah satu simpul penting dalam sistem pengelolaan sampah Kota Depok. Selama ini, persoalan sampah perkotaan masih banyak bertumpu pada pola kumpul, angkut, dan buang. Sampah dari rumah dikumpulkan, kemudian diangkut menuju fasilitas pembuangan, sementara upaya pemilahan dan pengolahan di tingkat sumber belum berjalan merata.
Dengan memanfaatkan Dana RW, setiap lingkungan berpotensi memiliki sarana yang lebih sesuai dengan persoalan sampah masing-masing. Dana tersebut dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan seperti wadah pemilahan, komposter, mesin pencacah, kendaraan pengangkut skala lingkungan, maupun fasilitas lain yang dibutuhkan untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Dana RW Rp300 Juta Didorong Ikut Menyelesaikan Persoalan Sampah
Program Dana RW merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kota Depok yang memberikan alokasi pembangunan sebesar Rp300 juta per RW setiap tahun. Anggaran tersebut tidak semata-mata diberikan dalam bentuk uang tunai kepada pengurus RW, melainkan diterjemahkan ke dalam program atau kegiatan berdasarkan kebutuhan dan mekanisme perencanaan yang berlaku.
Dalam konteks persampahan, DPRD Kota Depok mendorong agar sebagian alokasi tersebut dapat diarahkan secara lebih konkret untuk menyelesaikan persoalan dari tingkat lingkungan. Gagasan dasarnya sederhana: apabila pemerintah memiliki anggaran pembangunan yang langsung menyentuh tingkat RW, sebagian program seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi persoalan yang setiap hari juga muncul dari rumah tangga.
Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna sebelumnya mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar kegiatan pemilahan sampah menjadi bagian penting dalam pemanfaatan Dana RW. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar kegiatan sosialisasi yang berhenti setelah program selesai.
Pendekatan seperti ini berpotensi mengubah cara kota menangani sampah. Alih-alih menunggu seluruh material terkumpul dan menjadi persoalan besar di hilir, sebagian pengelolaan mulai dilakukan ketika sampah masih berada dekat dengan sumbernya.
Pemilahan Harus Dimulai dari Rumah
Salah satu persoalan terbesar dalam pengelolaan sampah adalah kebiasaan mencampurkan seluruh jenis material ke dalam satu wadah. Sisa makanan bercampur dengan botol plastik, kardus, logam, popok, kaca, dan berbagai residu lainnya.
Setelah tercampur, nilai sebagian material menjadi turun dan proses pengolahannya menjadi lebih sulit. Sampah organik dapat mengotori kertas dan plastik yang sebenarnya masih dapat dimanfaatkan, sementara keberadaan kaca, logam, atau material berbahaya dapat mengganggu proses pengolahan organik.
Karena itu, pengelolaan berbasis RW seharusnya dimulai dari perubahan di tingkat rumah tangga. Warga perlu memiliki sistem sederhana untuk membedakan sampah organik, material anorganik yang masih memiliki nilai, serta residu yang memang harus masuk ke sistem pengangkutan.
Ketika pemilahan sudah dilakukan sejak rumah, RW dapat berfungsi sebagai penghubung. Sampah organik dapat diarahkan menuju komposting atau pengolahan biologis yang sesuai, sedangkan botol plastik, kardus, logam, dan material bernilai lainnya dapat disalurkan ke Bank Sampah maupun rantai daur ulang.
Dengan pola tersebut, residu yang akhirnya harus diangkut menuju fasilitas pengolahan akhir dapat berkurang.
Setiap RW Tidak Harus Membeli Peralatan yang Sama
Jika sebagian Dana RW diarahkan untuk pengelolaan sampah, penerapannya perlu menghindari pendekatan seragam. Permasalahan di setiap lingkungan tidak selalu sama sehingga kebutuhan sarana juga dapat berbeda.
RW dengan dominasi permukiman padat mungkin lebih membutuhkan wadah pemilahan dan kendaraan pengangkut kecil karena akses jalan terbatas. Lingkungan yang menghasilkan sampah organik dalam jumlah besar dapat membutuhkan komposter atau fasilitas pengolahan organik, sedangkan wilayah dengan Bank Sampah aktif mungkin lebih membutuhkan ruang penyimpanan, timbangan, alat angkut, atau fasilitas pemilahan.
Karena itu, kebutuhan sebaiknya dipetakan terlebih dahulu sebelum anggaran digunakan. Pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar “alat apa yang akan dibeli?”, melainkan “jenis sampah apa yang paling banyak dihasilkan dan bagaimana material tersebut akan dikelola setelah dikumpulkan?”
Pendekatan berdasarkan kebutuhan akan mengurangi risiko pembelian peralatan yang akhirnya tidak digunakan karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.
Jangan Sampai Dana Sampah Hanya Berakhir Menjadi Belanja Alat
Salah satu risiko program pengelolaan sampah berbasis anggaran adalah terlalu berorientasi pada pengadaan barang. Ember pemilahan dibagikan, komposter dibeli, mesin pencacah ditempatkan di lingkungan, kemudian beberapa bulan kemudian sebagian peralatan tidak lagi digunakan.
Persoalannya sering kali bukan pada kualitas alat, melainkan tidak adanya sistem operasional yang memastikan alat tersebut terus digunakan.
Karena itu, penggunaan Dana RW untuk persampahan idealnya tidak berhenti pada pembelian sarana. Program harus menjawab siapa yang akan mengoperasikan fasilitas, siapa yang melakukan pemeliharaan, dari mana biaya operasional berasal, bagaimana sampah dikumpulkan, serta ke mana material hasil pengolahan akan disalurkan.
Jika sebuah RW membeli mesin pencacah plastik, misalnya, harus sudah tersedia jalur untuk menjual atau memanfaatkan hasil cacahan tersebut. Jika komposter disediakan, perlu ada orang yang mengelola serta pengguna untuk kompos yang dihasilkan.
Tanpa rantai tersebut, teknologi berisiko hanya menjadi aset yang tercatat secara administratif tetapi tidak memberikan dampak nyata terhadap volume sampah.
Bank Sampah Bisa Menjadi Penggerak Utama
Penguatan Bank Sampah menjadi salah satu peluang yang dapat dikembangkan melalui pendekatan berbasis RW. Di sejumlah lingkungan Depok, Bank Sampah sebenarnya telah berjalan, tetapi pengelola masih menghadapi persoalan partisipasi masyarakat yang naik turun.
Pengurus Bank Sampah Dakhwatul Khoir di RW 01 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, misalnya, sebelumnya menyampaikan bahwa edukasi telah dilakukan oleh kelurahan maupun dinas terkait. Tantangan yang dihadapi justru berada pada konsistensi masyarakat dalam melakukan pemilahan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan bersama perubahan perilaku. Timbangan dan fasilitas pengumpulan tidak banyak membantu apabila hanya sedikit rumah tangga yang bersedia memilah sampah.
Sebaliknya, ketika masyarakat sudah memiliki kesadaran tetapi tidak tersedia sarana pengumpulan dan jalur pengolahan, semangat warga juga dapat menurun.
Dana RW dapat digunakan untuk menjembatani dua kebutuhan tersebut dengan menggabungkan edukasi, fasilitas, pengangkutan, dan penguatan kelembagaan Bank Sampah.
Sampah Organik Harus Mendapat Perhatian Besar
Program pengelolaan berbasis RW juga tidak seharusnya hanya berfokus pada botol plastik, kardus, dan material yang mudah dijual. Sampah organik perlu menjadi salah satu prioritas karena material ini merupakan bagian penting dari sampah rumah tangga.
Sisa makanan yang tercampur dengan material lain dapat memperburuk kualitas sampah anorganik sekaligus menambah beban pengangkutan. Ketika dibawa ke tempat pembuangan dan terurai dalam kondisi minim oksigen, material organik juga dapat menghasilkan metana.
Karena itu, pengolahan organik sedekat mungkin dengan sumber dapat menjadi salah satu strategi yang layak dikembangkan. Pilihannya dapat berupa komposting rumah tangga, komposting komunal, budidaya BSF untuk jenis material tertentu, atau metode lain yang sesuai dengan karakteristik lingkungan.
Tidak semua RW harus menggunakan teknologi yang sama. Wilayah yang memiliki lahan terbatas membutuhkan pendekatan berbeda dengan kawasan yang mempunyai ruang terbuka lebih luas.
Dana RW Bisa Menjadi Modal Ekonomi Sirkular
Jika dirancang dengan baik, alokasi persampahan dari Dana RW tidak hanya menghasilkan lingkungan yang lebih bersih. Program tersebut dapat menjadi pintu masuk menuju ekonomi sirkular skala komunitas.
Material anorganik yang dikumpulkan dapat dijual melalui Bank Sampah. Sampah organik dapat menghasilkan kompos untuk tanaman warga atau penghijauan lingkungan. Barang yang masih layak dapat masuk ke program penggunaan kembali, sementara kegiatan pemilahan dan pengangkutan dapat menciptakan aktivitas ekonomi bagi masyarakat.
Dalam skala yang lebih luas, beberapa RW yang berdekatan bahkan dapat membangun sistem bersama. Tidak semua lingkungan harus memiliki mesin atau fasilitas pengolahan sendiri.
Satu fasilitas pencacahan atau komposting dapat melayani beberapa RW apabila jarak dan kapasitasnya memungkinkan. Pendekatan klaster seperti ini berpotensi lebih efisien dibandingkan membeli mesin yang sama untuk setiap lingkungan tetapi tingkat penggunaannya rendah.
Targetnya Harus Mengurangi Sampah, Bukan Menghabiskan Anggaran
Jika pengelolaan sampah benar-benar menjadi salah satu komponen Dana RW, indikator keberhasilannya harus dirancang secara jelas sejak awal. Keberhasilan tidak seharusnya diukur dari seberapa besar anggaran terserap atau berapa banyak alat yang dibeli.
Ukuran yang lebih relevan adalah dampak.
Setiap RW dapat mulai mencatat jumlah rumah tangga yang sudah memilah sampah, berat sampah organik yang berhasil diolah, jumlah material anorganik yang masuk ke Bank Sampah, jumlah residu yang masih harus diangkut, serta perubahan volume sampah sebelum dan setelah program berjalan.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat membandingkan pendekatan yang paling efektif.
RW yang berhasil mengurangi sampah secara signifikan dapat menjadi contoh bagi lingkungan lain, sementara wilayah yang belum berhasil dapat dievaluasi untuk mengetahui apakah masalahnya berada pada fasilitas, partisipasi warga, kelembagaan, atau sistem pengangkutan.
Transparansi Dana Menjadi Sangat Penting
Karena menggunakan anggaran publik, pemanfaatan Dana RW untuk pengelolaan sampah juga membutuhkan transparansi. Warga perlu mengetahui program apa yang dipilih, berapa anggarannya, fasilitas apa yang dibeli, siapa yang mengelola, serta hasil apa yang dicapai.
Transparansi dapat dilakukan dengan cara sederhana. Informasi program dan anggaran dapat diumumkan melalui papan informasi lingkungan atau kanal komunikasi warga, sedangkan capaian pengelolaan sampah dilaporkan secara berkala.
Misalnya, sebuah RW dapat melaporkan bahwa dalam satu bulan masyarakat menghasilkan sejumlah tertentu sampah organik dan anorganik, kemudian menjelaskan berapa kilogram yang berhasil dialihkan dari sistem pembuangan.
Pelaporan semacam ini membuat masyarakat dapat melihat hubungan langsung antara anggaran yang digunakan dan manfaat yang diperoleh.
Lebih jauh, transparansi juga dapat mencegah program berubah menjadi sekadar kegiatan pengadaan barang.
Pendekatan Bottom-Up Menjadi Kunci
Gagasan DPRD Depok pada dasarnya mendorong perubahan dari pendekatan yang terlalu terpusat menuju sistem bottom-up. Artinya, kebutuhan tidak seluruhnya ditentukan dari tingkat pemerintah kota, tetapi mulai dibangun berdasarkan persoalan nyata di tingkat lingkungan.
Konsep ini penting karena karakter setiap RW berbeda. Ada lingkungan yang sudah mempunyai Bank Sampah aktif tetapi kekurangan kendaraan pengangkut. Ada wilayah yang belum memiliki sistem pemilahan sama sekali. Ada pula kawasan yang mungkin lebih membutuhkan fasilitas pengolahan organik daripada mesin pencacah plastik.
Musyawarah warga dapat menjadi ruang untuk menentukan kebutuhan tersebut.
Namun partisipasi tidak boleh hanya melibatkan pengurus administratif. Pengelola Bank Sampah, kader lingkungan, kelompok perempuan, karang taruna, pelaku usaha lokal, petugas kebersihan, dan masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan sampah sebaiknya ikut dilibatkan.
Mereka sering kali mengetahui persoalan teknis yang tidak terlihat dalam dokumen perencanaan.
Depok Tidak Bisa Terus Mengandalkan TPA Cipayung
Dorongan memperkuat pengelolaan sampah dari tingkat RW menjadi semakin penting ketika melihat besarnya tekanan terhadap sistem persampahan Depok. TPA Cipayung telah lama menghadapi persoalan kapasitas, sementara volume sampah kota terus memberikan tekanan terhadap fasilitas tersebut.
Dalam pembahasan lain mengenai rencana pengelolaan sampah Depok, volume sampah yang ditangani TPA Cipayung disebut berada pada kisaran sekitar 1.300 ton per hari, dengan tumpukan sampah yang telah mencapai puluhan meter.
Kondisi seperti ini menunjukkan keterbatasan paradigma kumpul-angkut-buang. Menambah armada pengangkut memang dapat membuat sampah lebih cepat meninggalkan permukiman, tetapi tidak otomatis mengurangi jumlah material yang akhirnya harus ditangani di hilir.
Karena itu, pengurangan dari sumber harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Teknologi Besar dan Gerakan RW Tidak Harus Dipertentangkan
Depok juga menjajaki berbagai solusi pengelolaan sampah dalam skala lebih besar, termasuk pengolahan sampah menjadi energi. Pendekatan tersebut tidak harus dipertentangkan dengan pengelolaan berbasis RW karena keduanya dapat menangani bagian yang berbeda dalam rantai persampahan.
Pengelolaan dari tingkat rumah tangga dan RW bertujuan mencegah sebanyak mungkin material masuk ke sistem hilir. Sampah organik dapat diolah, material daur ulang dipisahkan, barang yang masih dapat digunakan diarahkan untuk digunakan kembali, sedangkan fasilitas skala kota menangani aliran sampah yang memang tidak dapat diselesaikan pada tingkat lingkungan.
Dengan demikian, pertanyaan yang perlu dijawab bukan memilih antara teknologi besar atau gerakan masyarakat. Yang dibutuhkan adalah memastikan keduanya terhubung dalam satu sistem.
Bayangkan Jika Ratusan RW Mengurangi Sampah Bersamaan
Kekuatan pendekatan berbasis RW terletak pada efek kumulatifnya. Satu RW mungkin hanya mampu mengurangi beberapa puluh atau ratus kilogram sampah setiap hari. Dalam skala kota, jumlah tersebut mungkin terlihat kecil.
Namun ketika ratusan RW melakukan hal yang sama secara konsisten, dampaknya dapat berubah signifikan.
Jika rumah tangga memilah sampah, Bank Sampah aktif, sampah organik diolah, dan hanya residu yang diangkut, kebutuhan transportasi serta tekanan terhadap TPA secara bertahap dapat berkurang.
Pada titik tersebut, Dana RW bukan lagi sekadar instrumen pembangunan lingkungan. Dana tersebut dapat menjadi salah satu alat transformasi sistem persampahan kota.
Dari Dana RW Menuju Tanggung Jawab Bersama
Gagasan mengalokasikan sebagian Dana RW untuk sampah memiliki potensi besar, tetapi uang saja tidak akan menyelesaikan persoalan. Tanpa perubahan perilaku masyarakat, kelembagaan yang kuat, sistem pengangkutan yang konsisten, pasar material daur ulang, dan pengawasan pemerintah, peralatan yang dibeli berisiko tidak memberikan hasil yang diharapkan.
Karena itu, tantangan sebenarnya adalah mengubah Dana RW menjadi katalis yang membuat masyarakat mampu membangun sistem pengelolaan sampahnya sendiri sebagai bagian dari sistem kota.
Pemerintah menyediakan kebijakan, anggaran, infrastruktur, dan pendampingan. RW mengorganisasi masyarakat. Bank Sampah dan pengelola lingkungan menangani material terpilah. Industri daur ulang menyediakan jalur pemanfaatan, sementara warga memegang peranan paling awal dengan memisahkan sampah sejak dari rumah.
Jika rantai tersebut dapat dibangun, persoalan sampah Depok tidak lagi sepenuhnya menunggu penyelesaian di TPA Cipayung. Sebagian persoalan sudah diselesaikan bahkan sebelum truk sampah datang.
Gagasan mengarahkan Dana RW untuk persampahan pada akhirnya membawa perubahan penting dalam cara melihat masalah: sampah kota bukan hanya persoalan TPA, melainkan persoalan yang harus mulai diselesaikan dari rumah, RT, dan RW tempat sampah itu pertama kali dihasilkan.
Sumber: https://www.beritasatu.com/jabar/3033775/dprd-depok-usul-alokasi-khusus-untuk-sampah-dari-dana-rw
