Energi, transisi hijau, dan hilirisasi minerba 2026: menyelaraskan ketahanan energi dan industrialisasi Indonesia

Energi, transisi hijau, dan hilirisasi mineral serta batubara merupakan tiga agenda kebijakan yang semakin menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir. Ketiganya tidak lagi dapat dipahami sebagai isu sektoral yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari satu kesatuan strategi pembangunan nasional yang sarat dengan trade-offekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, Bab ini bertujuan untuk membaca kembali dinamika energi dan hilirisasibukan hanya dari perspektif teknis atau sektoral, tetapi sebagai fondasi struktural yang memengaruhi ketahanan ekonomi, daya saing industri, dan keberlanjutan pembangunan jangka menengah.Pengalaman global dalam beberapa tahun terakhir mulai dari gangguan rantai pasok energi pasca-pandemi Covid-19 hingga gejolak geopolitik yang memicu volatilitas harga energi dan mineral menunjukkan bahwa ketahanan energi dan penguasaan rantai nilai sumber daya alam merupakan faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi. Negara-negara dengan struktur energi yang rapuh dan ketergantungan tinggi pada impor energi menghadapi tekanan inflasi yang lebih besar, beban fiskal yang meningkat, serta ruang kebijakan yang semakin sempit. Bagi Indonesia, yang sedang berada dalam fase pendalaman industrialisasi, tantangan ini menjadi semakin relevan.Pada saat yang sama, tekanan global terhadap agenda transisi hijau dan penurunan emisi gas rumah kaca semakin menguat. Komitmen iklim, standar keberlanjutan dalam perdagangan internasional, serta tuntutan investor terhadap praktik Environmental, Social, and Governance(ESG) membentuk konteks baru bagi kebijakan energi dan industri. Namun, bagi negara berkembang seperti Indonesia, transisi hijau tidak berlangsung di ruang hampa. Ia harus dinegosiasikan di tengah kebutuhan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan keterbatasan kapasitas fiskal serta kelembagaan.Di sinilah hilirisasi mineral dan batubaramengambil peran strategis sekaligus problematik. Di satu sisi, hilirisasi diposisikan sebagai instrumen utama untuk meningkatkan nilai tambah domestik, memperkuat struktur industri nasional, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Dalam konteks meningkatnya permintaan global terhadap mineral strategis untuk teknologi transisi energi, kebijakan ini memberikan peluang ekonomi dan geopolitik yang signifikan bagi Indonesia. Di sisi lain, hilirisasi merupakan aktivitas yang padat energi, intensif sumber daya, dan berpotensi menimbulkan tekanan lingkungan serta ketimpangan wilayah jika tidak dikelola dengan baik.Bab ini berangkat dari premis bahwa keberhasilan strategi pembangunan Indonesia ke depan sangat ditentukan oleh kemampuan negara mengintegrasikan ketiga agenda tersebut secara konsisten. Ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan kecukupan pasokan, tetapi juga dengan keterjangkauan harga, keandalan sistem, dan keberlanjutan jangka panjang. Transisi hijau bukan sekadar persoalan target emisi, melainkan proses ekonomi-politik yang memerlukan desain kebijakan yang realistis dan adaptif. Sementara itu, hilirisasi tidak cukup diukur dari besaran investasi atau kapasitas produksi, tetapi dari kualitas dampaknya terhadap industri, tenaga kerja, daerah, dan lingkungan.

sumber:

https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/539/190