Finance for the Climate Transition: Harmonising ASEAN Green Banking Frameworks

Harmonisasi Green Banking ASEAN Jadi Kunci Membiayai Transisi Iklim Kawasan

ASEAN membutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk membangun energi bersih, memperkuat ketahanan iklim, dan mendorong transformasi menuju ekonomi rendah karbon. Namun, tantangan pembiayaan tidak hanya terletak pada ketersediaan modal.

Perbedaan standar dan praktik green banking antarnegara ASEAN juga dapat menjadi hambatan bagi aliran pembiayaan lintas batas.

Economic Research Institute for ASEAN and East Asia atau ERIA menyoroti bahwa bank dan regulator di kawasan masih menggunakan pendekatan nasional serta berbagai standar internasional yang berbeda-beda.

Fragmentasi tersebut berpotensi meningkatkan biaya transaksi, menyulitkan investor membandingkan proyek, dan membatasi mobilisasi modal untuk membiayai transisi energi ASEAN.

Mengapa ASEAN Membutuhkan Standar yang Lebih Selaras?

Setiap negara ASEAN memiliki karakter ekonomi, sistem keuangan, dan tahapan transisi energi yang berbeda.

Indonesia, misalnya, memiliki struktur ekonomi dan energi yang berbeda dengan Singapura, Vietnam, Thailand, atau Filipina.

Karena itu, harmonisasi bukan berarti seluruh negara harus menerapkan aturan yang sama persis.

Yang dibutuhkan adalah kerangka dasar bersama agar bank, regulator, investor, dan perusahaan memiliki bahasa yang lebih konsisten ketika menentukan apakah sebuah kegiatan dapat dikategorikan sebagai pembiayaan hijau atau pembiayaan transisi.

Dengan standar yang lebih kompatibel, pembiayaan proyek lintas negara dapat menjadi lebih sederhana dan transparan.

ASEAN Taxonomy Menjadi Fondasi

ERIA menempatkan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance sebagai salah satu fondasi untuk membangun interoperabilitas green banking regional.

Taksonomi berfungsi membantu sektor keuangan mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang mendukung tujuan lingkungan dan transisi rendah karbon.

Namun, taksonomi saja belum cukup.

Bank juga membutuhkan pedoman tentang bagaimana prinsip keberlanjutan diterapkan dalam tata kelola, penilaian risiko, target pembiayaan, penghitungan emisi, hingga pelaporan.

Karena itu, ERIA mengusulkan kerangka interoperabilitas green banking ASEAN yang dibangun berdasarkan delapan prinsip utama.

Delapan Fondasi Green Banking ASEAN

Kerangka tersebut mencakup tata kelola, penetapan target, manajemen risiko, pengembangan pasar, penghitungan emisi, keterlibatan pemangku kepentingan, mekanisme assurance, serta pembangunan kapasitas.

Tata kelola menjadi penting karena keputusan mengenai pembiayaan hijau tidak cukup hanya dilakukan oleh unit sustainability.

Dewan direksi, manajemen risiko, kredit, investasi, hingga manajemen senior perlu terlibat dalam menentukan arah pembiayaan.

Bank juga perlu menetapkan target yang terukur mengenai bagaimana portofolio pembiayaan akan bergerak menuju aktivitas yang lebih rendah karbon.

Risiko Iklim Adalah Risiko Keuangan

Salah satu perubahan penting dalam green banking adalah cara sektor keuangan melihat perubahan iklim.

Risiko iklim tidak lagi hanya dianggap sebagai persoalan lingkungan.

Banjir, kekeringan, kenaikan muka laut, gelombang panas, dan perubahan kebijakan energi dapat memengaruhi kemampuan perusahaan membayar pinjaman maupun mempertahankan nilai asetnya.

Karena itu, bank perlu memasukkan risiko iklim ke dalam proses penilaian kredit dan manajemen risiko.

Perusahaan yang sangat bergantung pada teknologi beremisi tinggi, misalnya, dapat menghadapi risiko ketika regulasi karbon semakin ketat atau teknologi bersih menjadi lebih kompetitif.

Transition Finance Sangat Penting bagi ASEAN

ASEAN memiliki karakteristik yang berbeda dengan banyak negara maju.

Sebagian besar kebutuhan energi kawasan masih bergantung pada bahan bakar fosil, sementara berbagai industri berat tidak dapat beralih menjadi nol emisi dalam waktu singkat.

Karena itu, kawasan membutuhkan transition finance.

Pembiayaan transisi memungkinkan modal mengalir kepada perusahaan yang belum sepenuhnya hijau tetapi memiliki rencana kredibel untuk menurunkan emisi secara bertahap.

Namun, pendekatan ini membutuhkan standar yang jelas.

Tanpa kriteria yang kuat, transition finance dapat menghadapi risiko greenwashing, ketika pembiayaan diberi label hijau tanpa perubahan lingkungan yang berarti.

Penghitungan Emisi Harus Konsisten

Bank tidak hanya menghasilkan emisi dari gedung kantor atau operasionalnya.

Dampak terbesar dapat berasal dari financed emissions, yaitu emisi yang terkait dengan perusahaan dan proyek yang mendapatkan pembiayaan.

Karena itu, sistem penghitungan emisi yang konsisten menjadi penting.

Dengan metodologi yang lebih seragam, bank dapat memahami sektor mana dalam portofolionya yang menghasilkan emisi terbesar dan menentukan strategi penurunan yang lebih efektif.

Keseragaman metodologi juga membantu investor membandingkan kinerja antarbank.

Assurance Dibutuhkan untuk Menjaga Kredibilitas

Ketika semakin banyak produk keuangan menggunakan label hijau atau berkelanjutan, kredibilitas informasi menjadi sangat penting.

Karena itu, ERIA memasukkan assurance sebagai salah satu prinsip dalam kerangka green banking.

Data keberlanjutan, klaim pengurangan emisi, serta penggunaan dana perlu memiliki mekanisme verifikasi yang dapat dipercaya.

Hal ini membantu mengurangi risiko greenwashing sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar sustainable finance ASEAN.

Kapasitas SDM Tak Kalah Penting

Implementasi green banking juga membutuhkan tenaga profesional yang memahami berbagai disiplin sekaligus.

Analis kredit perlu memahami risiko iklim.

Tim sustainability perlu memahami aspek keuangan.

Regulator perlu memahami perkembangan teknologi energi dan model pembiayaan baru.

Karena itu, pembangunan kapasitas menjadi salah satu bagian penting dalam harmonisasi green banking ASEAN.

Harmonisasi Bisa Membuka Modal Lintas Batas

Salah satu manfaat terbesar dari standar yang lebih interoperabel adalah meningkatnya peluang pembiayaan regional.

Investor dari Singapura, misalnya, akan lebih mudah memahami proyek energi bersih di Indonesia atau Vietnam jika menggunakan prinsip penilaian yang kompatibel.

Bank regional juga dapat mengembangkan produk pembiayaan lintas negara dengan biaya administrasi dan risiko regulasi yang lebih rendah.

Hal tersebut penting karena kebutuhan investasi transisi energi ASEAN jauh lebih besar dibandingkan kemampuan pembiayaan pemerintah saja.

Modal swasta harus menjadi bagian utama dari solusi.

Green Banking Bukan Sekadar Produk Hijau

Selama ini, green banking sering diasosiasikan dengan green bond, sustainability-linked loan, atau pembiayaan energi terbarukan.

Namun, transformasi sebenarnya jauh lebih luas.

Bank perlu melihat bagaimana seluruh portofolio pembiayaan mereka akan berubah dalam beberapa dekade mendatang.

Pertanyaan yang semakin penting bukan sekadar berapa banyak kredit hijau yang disalurkan, tetapi apakah keseluruhan sistem pembiayaan ikut mendorong ekonomi menuju jalur rendah karbon.

Harmonisasi green banking ASEAN pada akhirnya bukan tentang menyeragamkan seluruh aturan, tetapi menciptakan bahasa bersama agar modal dapat bergerak lebih mudah menuju proyek yang mendukung transisi iklim.

Jika ASEAN mampu membangun standar yang kredibel sekaligus cukup fleksibel terhadap kondisi masing-masing negara, sektor keuangan dapat memainkan peran jauh lebih besar dalam mempercepat transisi energi kawasan.

Karena transisi iklim ASEAN tidak hanya membutuhkan teknologi dan target emisi. Ia juga membutuhkan sistem keuangan yang mampu mengubah target tersebut menjadi investasi nyata.

Sumber: ERIA — Finance for the Climate Transition: Harmonising ASEAN Green Banking Frameworks ERIA
https://www.eria.org/publications/finance-for-the-climate-transition–harmonising-asean-green-banking-frameworks