Indonesia Luncurkan ART TREES di Sembilan Provinsi: Membuka Peluang Pendanaan Karbon untuk Perlindungan Hutan

Indonesia memperluas upaya perlindungan hutan melalui program perdagangan karbon berbasis wilayah atau provinsi. Diluncurkan pada COP31 di Antalya, Turki, inisiatif ART TREES mencakup sekitar 38,6 juta hektare hutan di sembilan provinsi. Program ini diharapkan membuka peluang pendanaan iklim sekaligus memperkuat upaya mengurangi deforestasi dan menjaga ekosistem hutan.

Hutan memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan iklim. Selain menyimpan karbon dalam vegetasi dan tanah, ekosistem hutan juga menjaga keanekaragaman hayati, mengatur tata air, melindungi tanah, serta menopang kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

Namun, tekanan terhadap kawasan hutan masih menjadi tantangan besar. Deforestasi, degradasi hutan, kebakaran, dan perubahan fungsi lahan dapat melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar sekaligus mengurangi kemampuan alam menyerap karbon.

Untuk memperkuat perlindungan tersebut, Indonesia mulai mengembangkan pendekatan pendanaan iklim melalui perdagangan karbon sektor kehutanan berskala provinsi. Program yang diperkenalkan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) ini menggunakan skema Architecture for REDD+ Transactions – The REDD+ Environmental Excellence Standard atau ART TREES.

Mencakup 38,6 juta hektare hutan di sembilan provinsi

Program ART TREES Indonesia diluncurkan di Paviliun Indonesia dalam rangkaian COP31 di Antalya, Turki, pada 11 November 2026. Peluncuran tersebut ditandai dengan dipublikasikannya dokumen TREES Concept Republik Indonesia dalam registri resmi ART.

Menurut Kementerian Kehutanan, program ini mencakup sekitar 38,6 juta hektare kawasan hutan yang tersebar di sembilan provinsi. Luasan tersebut setara dengan sekitar 40 persen dari total tutupan hutan nasional Indonesia.

Sembilan provinsi yang masuk dalam program tersebut dibagi ke dalam dua pendekatan berdasarkan karakteristik kondisi hutannya.

Empat provinsi menggunakan pendekatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, yaitu:

1. Riau
2. Jambi
3. Kalimantan Timur
4. Sulawesi Tengah

Sementara itu, lima provinsi lainnya menggunakan pendekatan High Forest, Low Deforestation (HFLD), yaitu wilayah dengan tutupan hutan yang masih tinggi dan tingkat deforestasi relatif rendah:

1. Maluku Utara
2. Papua
3. Papua Barat
4. Papua Barat Daya
5. Papua Pegunungan

Pembagian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hutan tidak dapat menggunakan satu pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah. Daerah yang menghadapi tekanan deforestasi membutuhkan strategi pengurangan kehilangan hutan, sedangkan wilayah yang masih memiliki tutupan hutan tinggi perlu memperoleh insentif agar keberadaan hutannya tetap terjaga.

Mengenal ART TREES dan mekanisme perdagangan karbon hutan

ART TREES merupakan standar internasional yang dikembangkan oleh organisasi Architecture for REDD+ Transactions (ART) untuk menilai dan memberikan pengakuan terhadap hasil pengurangan emisi dari kegiatan perlindungan hutan pada tingkat yurisdiksi, seperti negara bagian atau provinsi.

Skema ini berkaitan dengan REDD+, yaitu upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus mendukung konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan cadangan karbon hutan.

Melalui pendekatan yurisdiksi, pengukuran hasil pengurangan emisi dilakukan dalam cakupan wilayah yang luas, bukan hanya berdasarkan satu proyek atau konsesi tertentu. Dengan demikian, upaya perlindungan hutan dapat dinilai secara lebih menyeluruh dalam satu kerangka penghitungan.

Pendekatan ini juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh manfaat dari keberhasilan menjaga hutan. Wilayah yang mampu membuktikan hasil perlindungan hutan sesuai standar dapat berpeluang mendapatkan pembiayaan berbasis kinerja melalui mekanisme kredit karbon.

Khusus untuk pendekatan HFLD, prinsipnya adalah memberikan pengakuan terhadap wilayah yang telah mempertahankan tutupan hutan tinggi dan tingkat deforestasi rendah. Dengan kata lain, perlindungan terhadap hutan yang masih utuh juga memiliki nilai dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Peluncuran bukan berarti kredit karbon sudah diterbitkan

Meskipun telah diluncurkan, program ART TREES Indonesia masih harus melewati sejumlah tahapan sebelum dapat menghasilkan kredit karbon.

Publikasi dokumen TREES Concept merupakan langkah awal dalam proses pendaftaran program pada ART. Tahapan berikutnya mencakup penyusunan dokumen pendaftaran, pengumpulan data, penilaian, validasi, dan verifikasi hasil pengurangan emisi.

Proses tersebut juga membutuhkan pemeriksaan independen untuk memastikan bahwa hasil yang diklaim benar-benar dapat dibuktikan, diukur, dan memenuhi persyaratan standar.

Karena itu, peluncuran program tidak dapat diartikan bahwa seluruh 38,6 juta hektare hutan tersebut sudah menghasilkan kredit karbon yang dapat diperdagangkan. Penerbitan kredit baru dapat dilakukan setelah persyaratan pendaftaran, pengukuran, serta verifikasi dipenuhi dan disetujui sesuai mekanisme ART.

Tahapan ini penting untuk menjaga kredibilitas pasar karbon. Tanpa pengukuran yang transparan dan verifikasi independen, kredit karbon berisiko tidak mencerminkan pengurangan emisi yang benar-benar terjadi.

Menjaga integritas karbon dan mencegah penghitungan ganda

Salah satu tantangan utama perdagangan karbon sektor kehutanan adalah memastikan bahwa setiap pengurangan emisi hanya dihitung satu kali.

Penghitungan ganda atau double counting dapat terjadi ketika satu hasil pengurangan emisi diklaim oleh lebih dari satu pihak atau dicatat dalam beberapa mekanisme perdagangan karbon. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat mengurangi kredibilitas manfaat iklim dari transaksi tersebut.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa Indonesia akan mengedepankan kepemilikan nasional, tata kelola transparan, perlindungan lingkungan dan sosial, serta pembagian manfaat yang adil.

Pemerintah juga menekankan bahwa berbagai jalur pendanaan karbon harus saling melengkapi dan memiliki sistem akuntansi yang jelas agar tidak mengganggu pencapaian komitmen iklim nasional.

Selain integritas penghitungan emisi, perlindungan masyarakat adat dan komunitas lokal juga harus menjadi perhatian. Masyarakat yang selama ini menjaga hutan perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat yang layak dari program tersebut.

Peluang pendanaan untuk restorasi hutan dan ekonomi masyarakat

Jika diterapkan dengan tata kelola yang kuat, ART TREES berpotensi menjadi salah satu sumber pendanaan tambahan bagi perlindungan hutan Indonesia.

Pembiayaan berbasis karbon dapat mendukung berbagai kegiatan, seperti pencegahan kebakaran hutan dan lahan, restorasi ekosistem gambut, rehabilitasi kawasan terdegradasi, penguatan pengawasan hutan, serta pengembangan mata pencaharian masyarakat yang tidak bergantung pada pembukaan kawasan hutan.

Di wilayah gambut, misalnya, pendanaan dapat diarahkan untuk pembasahan kembali lahan melalui pembangunan sekat kanal, pemulihan vegetasi yang sesuai, dan penguatan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis pengelolaan lahan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi kredit karbon yang dapat dihasilkan. Transparansi penggunaan dana, mekanisme pembagian manfaat, kepastian hak masyarakat, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan juga menjadi faktor penting.

Pendanaan karbon seharusnya menjadi pelengkap bagi anggaran pemerintah dan sumber pembiayaan konservasi lainnya, bukan alasan untuk mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan.

Tantangan implementasi: memastikan hutan benar-benar terlindungi

Besarnya cakupan wilayah program menunjukkan potensi yang signifikan, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan dalam pelaksanaan. Setiap provinsi memiliki karakteristik hutan, tekanan penggunaan lahan, kondisi sosial, dan kapasitas kelembagaan yang berbeda.

Pengelolaan program perlu memastikan bahwa data tutupan hutan dan perubahan penggunaan lahan tersedia secara akurat. Pengawasan juga harus mampu mengidentifikasi aktivitas yang menyebabkan deforestasi, termasuk pembalakan ilegal, pembukaan lahan yang tidak sesuai ketentuan, dan kebakaran.

Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat adat, komunitas lokal, dan pengelola kawasan harus menjadi bagian dari proses sejak tahap perencanaan hingga pembagian manfaat.

Keberhasilan program pada akhirnya tidak cukup diukur dari luas hutan yang tercantum dalam dokumen pendaftaran atau nilai transaksi karbon yang berhasil diperoleh. Indikator yang lebih mendasar adalah apakah deforestasi benar-benar menurun, ekosistem hutan tetap terjaga, emisi dapat ditekan, dan masyarakat memperoleh manfaat nyata.

Menjadikan hutan sebagai aset ekologis sekaligus sumber manfaat berkelanjutan

Peluncuran ART TREES di sembilan provinsi menjadi langkah penting dalam upaya Indonesia mengembangkan pembiayaan iklim berbasis perlindungan hutan. Melalui pendekatan yurisdiksi, upaya menjaga hutan tidak lagi hanya dilihat sebagai tanggung jawab lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan dan ekonomi rendah karbon.

Namun, nilai ekonomi karbon harus tetap ditempatkan sebagai instrumen untuk mendukung perlindungan ekosistem, bukan menjadi tujuan yang menggeser kepentingan konservasi. Hutan memiliki nilai yang jauh lebih luas daripada kandungan karbonnya, termasuk keanekaragaman hayati, sumber air, perlindungan tanah, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa mekanisme pendanaan tersebut benar-benar menghasilkan perlindungan hutan yang terukur, transparan, dan adil.

Pada akhirnya, keberhasilan program ART TREES bukan hanya tentang berapa banyak kredit karbon yang dapat diperdagangkan, melainkan seberapa besar hutan Indonesia dapat dipertahankan untuk kepentingan iklim, lingkungan, dan generasi mendatang.

Referensi Utama

1. ANTARA – Indonesia Luncurkan Program ART TREES untuk 9 Provinsi di COP31
2. ART – ART Publishes TREES Concept for Republic of Indonesia on the ART Registry
3. ANTARA English – Indonesia Launches Provincial Forestry Carbon Trading at COP31
4. Ecobiz Asia – Indonesia’s Large-Scale Jurisdictional REDD+ Programme