Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045: Menuju Kota Berkelanjutan

Indonesia tengah menghadapi tantangan urbanisasi yang semakin kompleks. Sejak tahun 2010, jumlah penduduk perkotaan telah melampaui jumlah penduduk perdesaan, dan diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai 72,9% pada tahun 2045. Pertumbuhan kota tidak hanya didorong oleh migrasi desa-kota, tetapi juga karena perubahan status desa yang berkembang menjadi kawasan perkotaan.

Sayangnya, urbanisasi di Indonesia belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan negara lain, setiap 1% pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia hanya meningkatkan PDB per kapita sebesar 1,4%, jauh di bawah capaian Tiongkok yang bisa mencapai 3%. Hal ini menunjukkan perlunya strategi baru agar urbanisasi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Persoalan Kota di Indonesia dan Dunia

Kota-kota menghadapi persoalan multidimensi, antara lain:

• Krisis Lingkungan (Triple Planetary Crisis): perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan polusi.
• Tekanan Urbanisasi: pembangunan tanpa perencanaan yang matang menyebabkan masalah sosial, kemacetan, hingga keterbatasan layanan dasar.
• Ancaman Geopolitik & Geoekonomi: dinamika global yang memengaruhi stabilitas kota.
• Disrupsi Teknologi & AI: perubahan cepat di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Contohnya, Kota Semarang kerap menghadapi banjir rob akibat kenaikan muka laut; Kawasan Jatinangor mengalami tekanan urbanisasi tanpa pengendalian; sementara Sofifi masih berhadapan dengan keterbatasan layanan dasar dan infrastruktur konektivitas

Urgensi KPN 2045

Kondisi tersebut melahirkan kebutuhan akan Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 sebagai peta jalan bersama dalam membangun kota berkelanjutan. KPN menjadi bagian dari program prioritas pemerataan ekonomi, khususnya melalui pengembangan kota-kota inovatif, mandiri, dan berkarakter.

Tujuan Utama KPN 2045

1. Menjadi acuan strategis, antisipatif, dan dinamis bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan perkotaan.
2. Menjadi dasar sinkronisasi regulasi dan kebijakan antara pusat dan daerah.
3. Memberikan panduan pelaksanaan pembangunan kota sesuai peran, fungsi, dan tipologi kota yang beragam di Indonesia.

Dengan hadirnya KPN 2045, pemerintah berharap arah pembangunan kota di Indonesia akan bergerak menuju perkotaan berkelanjutan, yang bukan hanya layak huni, tetapi juga inovatif dan sejahtera.

KPN 2045 sebagai Living Document

Kebijakan ini bukan sekadar dokumen kaku, melainkan living document yang dapat diperbarui secara berkala. Hal ini penting agar kebijakan tetap relevan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan dinamika perkotaan yang terus berubah.

Gotong Royong sebagai Kunci

Membangun kota berkelanjutan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah mutlak diperlukan:

• Pemerintah pusat sebagai penyusun arah kebijakan.
• Pemerintah daerah sebagai pelaksana yang dekat dengan masyarakat.
• Dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sebagai mitra dalam perencanaan, pendanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Hanya dengan semangat gotong royong, visi besar KPN 2045 dapat terwujud: kota yang mandiri, inovatif, berkarakter, sekaligus sejahtera dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.