KLH Menang Gugatan atas PT Banyu Kahuripan Indonesia, Ganti Rugi Lingkungan Mencapai Rp282,8 Miliar

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat kemenangan penting dalam perjuangan penegakan hukum lingkungan. PT Banyu Kahuripan Indonesia (PT BKI), sebuah perusahaan perkebunan sawit, resmi dijatuhi hukuman membayar ganti rugi sebesar Rp282,8 miliar secara tunai ke Rekening Kas Negara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

Putusan tersebut dijatuhkan pada 8 Juli 2025 dan menjadi babak baru dalam penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan akibat kebakaran lahan.

Ganti Rugi Akibat Kebakaran 3.365 Hektare Lahan Sawit

Kasus ini bermula dari kebakaran lahan pada tahun 2023 yang terjadi di Desa Karang Agung, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Luas area terbakar mencapai 3.365,64 hektare, sebagian besar berada di area konsesi perkebunan kelapa sawit milik PT BKI. Kebakaran ini menimbulkan kerusakan parah pada lahan dan ekosistem setempat, mencemari udara, serta mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati.

Dampak kebakaran ini tidak hanya lokal, namun juga mengganggu pencapaian target iklim nasional, termasuk target ambisius pemerintah untuk mewujudkan Folu Net Sink 2030, yakni menyeimbangkan emisi dan serapan karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Prinsip Strict Liability dan Precautionary Principle Diterapkan

Deputi Penegakan Hukum KLHK, Rizal Irawan, menyampaikan apresiasinya atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang dalam keputusannya mengedepankan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Artinya, perusahaan tetap dianggap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah konsesinya, tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesengajaan.

“Putusan ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh penanggung jawab usaha agar tidak membuka atau mengelola lahan dengan cara membakar. Tidak ada toleransi untuk pembiaran kebakaran,” tegas Rizal.

Dissenting Opinion dan Peringatan dari Para Ahli

Menariknya, dalam putusan ini terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari salah satu Hakim Anggota, Ida Bagus Dwi Yantara, yang menilai bahwa pemulihan lingkungan seharusnya tidak terbatas hanya pada wilayah tanah gambut, melainkan harus mencakup seluruh area bekas kebakaran.

“Pemulihan lingkungan tidak bisa dibatasi. Semua lahan yang terbakar, baik gambut maupun mineral, harus dipulihkan tanpa kecuali,” ujarnya.

Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Prof. Basuki Wasis, ahli kerusakan tanah dan lingkungan, yang menyebut bahwa kerusakan akibat pembakaran lahan, terutama pada ekosistem gambut, bersifat irreversible atau tidak dapat sepenuhnya dipulihkan seperti semula.

“Pembukaan lahan dengan cara membakar telah mengakibatkan kerusakan serius, termasuk pada ekosistem gambut yang sangat sulit dipulihkan,” jelas Prof. Basuki.

Gugatan Besar, Putusan Strategis

Gugatan terhadap PT BKI ini pertama kali diajukan oleh KLHK pada 18 Oktober 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Awalnya, pemerintah menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp355,7 miliar dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp960,2 miliar. Namun, dalam putusan Pengadilan Tinggi, PT BKI diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp282.883.070.085.

Kemenangan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak tegas perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Lebih dari sekadar sanksi finansial, keputusan ini memberi sinyal keras kepada pelaku usaha bahwa merusak lingkungan bukanlah risiko bisnis yang bisa ditoleransi.

Langkah ke Depan: Pemulihan dan Pengawasan

Pemerintah menegaskan bahwa proses hukum hanyalah satu bagian dari upaya perlindungan lingkungan. Langkah pemulihan lahan terbakar dan pengawasan berkelanjutan terhadap aktivitas perusahaan akan terus dilakukan. KLHK juga akan memperkuat sistem pemantauan dan memperluas penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap perizinan usaha.

Dengan putusan ini, PT Banyu Kahuripan Indonesia menjadi contoh nyata bahwa pelanggaran terhadap lingkungan hidup tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi hukum.

Sumber berita:
https://www.antaranews.com/berita/4961852/klh-menang-gugatan-pt-bki-dihukum-bayar-ganti-rugi-rp2828-miliar