Mampukah rencana tiga dekade menyelamatkan mangrove Indonesia?

Pemerintah menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional (RPPEM) 2026–2055 sebagai peta jalan jangka panjang untuk menjaga salah satu aset ekologis terbesar Indonesia. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, pendanaan berkelanjutan, dan keterlibatan masyarakat pesisir sebagai pelaku utama konservasi.

Indonesia, Pemilik Seperlima Mangrove Dunia

Indonesia merupakan negara dengan luasan hutan mangrove terbesar di dunia. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional (PMN) 2025 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 594 Tahun 2025, luas tutupan mangrove nasional mencapai 3,45 juta hektare atau sekitar 20 persen dari total ekosistem mangrove dunia.

Sebaran mangrove tersebut membentang di berbagai wilayah pesisir Nusantara dan memiliki fungsi yang sangat penting, baik bagi lingkungan maupun kehidupan masyarakat. Selain menjadi benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar, badai, dan intrusi air laut, mangrove juga menjadi habitat berbagai jenis ikan, udang, kepiting, burung, hingga satwa liar lainnya yang menopang keanekaragaman hayati.

Ancaman Terhadap Ekosistem Mangrove Terus Meningkat

Meski memiliki luasan yang sangat besar, kondisi mangrove Indonesia masih menghadapi berbagai tekanan.

Beberapa ancaman utama meliputi:

• alih fungsi kawasan pesisir menjadi tambak yang tidak berkelanjutan;
• pembangunan kawasan pesisir tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan;
• pencemaran limbah industri maupun domestik;
• penebangan liar;
• sedimentasi dan erosi pantai; serta
• dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan muka air laut dan meningkatnya intensitas cuaca ekstrem.

Jika tidak dikelola secara serius, kerusakan mangrove akan meningkatkan risiko bencana pesisir, mengurangi produktivitas perikanan, serta memperbesar emisi karbon akibat hilangnya ekosistem penyimpan karbon alami.

Pemerintah Menetapkan RPPEM Nasional 2026–2055

Sebagai langkah strategis menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) Nasional 2026–2055 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 2412 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 25 Mei 2026.

Pengesahan dokumen ini bertepatan dengan momentum Hari Mangrove Sedunia 2026, sekaligus menjadi tindak lanjut operasional dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

RPPEM disusun sebagai rencana pembangunan jangka panjang selama tiga dekade yang memberikan arah kebijakan nasional dalam menjaga, memulihkan, dan memanfaatkan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

Mendukung Target Pembangunan dan Ketahanan Iklim

RPPEM Nasional tidak hanya berfungsi sebagai pedoman konservasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada ketahanan iklim.

Dokumen ini mendukung berbagai agenda pembangunan nasional maupun internasional, antara lain:

• Visi Indonesia Emas 2045;
• Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045;
• Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC);
• Indonesia’s FOLU Net Sink 2030; serta
• Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Dengan demikian, perlindungan mangrove diposisikan sebagai bagian penting dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan wilayah pesisir, sekaligus pembangunan ekonomi hijau.

Mangrove, Penyerap Karbon Biru dan Penopang Ekonomi Pesisir

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap mangrove semakin meningkat karena kemampuannya menyimpan blue carbon atau karbon biru.

Ekosistem mangrove mampu menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar pada biomassa maupun sedimen tanahnya, sehingga berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim.

Selain fungsi ekologis tersebut, mangrove juga memberikan manfaat ekonomi yang besar, antara lain:

• menjadi kawasan pembesaran berbagai jenis ikan dan udang;
• menyediakan hasil hutan bukan kayu seperti madu dan produk olahan mangrove;
• mendukung usaha perikanan tangkap;
• mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat; serta
• menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.

Karena itu, menjaga mangrove tidak hanya berarti melindungi lingkungan, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada kawasan pesisir.

Tujuh Pilar Utama RPPEM Nasional

Untuk mencapai tujuan tersebut, RPPEM Nasional 2026–2055 dibangun di atas tujuh strategi utama, yaitu:

1. Melindungi kawasan mangrove yang masih dalam kondisi baik.
2. Melaksanakan rehabilitasi dan restorasi pada kawasan yang mengalami kerusakan.
3. Mendorong pemanfaatan mangrove secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Memperkuat tata kelola, kelembagaan, regulasi, serta penegakan hukum.
5. Mengembangkan riset, inovasi, teknologi, data, dan sistem pemantauan.
6. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
7. Mengembangkan skema pembiayaan inovatif melalui filantropi, pembiayaan iklim, investasi hijau, serta kemitraan multipihak.

Kolaborasi Menjadi Kunci Keberhasilan

Pengelolaan mangrove seluas jutaan hektare tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna, menilai RPPEM menunjukkan adanya visi jangka panjang pemerintah. Namun menurutnya, tantangan perlindungan mangrove saat ini tidak lagi dapat diselesaikan secara sektoral.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media, dan lembaga filantropi agar perlindungan mangrove benar-benar menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.

Contoh Implementasi di Tingkat Masyarakat

Belantara Foundation telah menerapkan pendekatan tersebut melalui pendampingan masyarakat pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, sejak 2023.

Melalui skema Hutan Desa, masyarakat didorong mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi yang tetap menjaga kelestarian mangrove, sehingga konservasi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan warga.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan tidak harus menghambat aktivitas ekonomi, melainkan dapat menjadi fondasi pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Edukasi dan Kampanye Hari Mangrove Sedunia

Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026 pada 26 Juli, Belantara Foundation bersama Klaster Lingkungan Hidup dan Konservasi Filantropi Indonesia menginisiasi kampanye “Jaga Mangrove, Kehidupan Lestari.”

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

• kunjungan edukatif siswa sekolah dasar ke kawasan mangrove;
• kampanye digital mengenai pentingnya mangrove;
• seminar nasional;
• aksi penanaman bibit mangrove; dan
• kegiatan edukasi bersama masyarakat pesisir.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran publik bahwa perlindungan mangrove merupakan tanggung jawab bersama.

Peran Filantropi dan Dunia Usaha

Keberhasilan RPPEM juga memerlukan dukungan pembiayaan jangka panjang yang tidak hanya bergantung pada APBN.

Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Rully Amrullah, menilai RPPEM memberikan kepastian arah bagi organisasi filantropi maupun sektor swasta untuk berkontribusi dalam pelestarian mangrove.

Menurutnya, semakin banyak pihak yang berinvestasi pada perlindungan mangrove, semakin besar pula manfaat yang dapat diperoleh dalam bentuk ketahanan iklim, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan.

Hal senada disampaikan Chief Executive Officer Rumah Zakat, Irvan Nugraha, yang menegaskan bahwa pelestarian mangrove harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir.

Baginya, masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat, tetapi harus menjadi aktor utama dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove.

Tantangan Implementasi

Meski telah memiliki arah kebijakan yang jelas, implementasi RPPEM selama tiga dekade mendatang akan menghadapi berbagai tantangan.

Beberapa faktor yang akan menentukan keberhasilannya antara lain:

• konsistensi penegakan hukum terhadap perusakan kawasan mangrove;
• sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah;
• ketersediaan pendanaan jangka panjang;
• pemanfaatan data dan teknologi pemantauan yang akurat;
• partisipasi aktif masyarakat pesisir; serta
• komitmen dunia usaha untuk menerapkan praktik pembangunan yang berkelanjutan.

Tanpa dukungan terhadap aspek-aspek tersebut, target perlindungan mangrove berpotensi sulit dicapai.

RPPEM Nasional 2026–2055 menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia menjaga ekosistem mangrove sebagai aset strategis nasional dan global. Dengan luas mencapai 3,45 juta hektare, mangrove Indonesia berperan sebagai pelindung pesisir, penyerap karbon biru, habitat keanekaragaman hayati, sekaligus sumber penghidupan jutaan masyarakat.

Namun, dokumen perencanaan ini baru merupakan langkah awal. Keberhasilan sesungguhnya akan ditentukan oleh implementasi yang konsisten, kolaborasi lintas sektor, pembiayaan yang berkelanjutan, penegakan hukum yang tegas, serta pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai penjaga utama benteng hijau Nusantara.

sumber:

https://www.ekuatorial.com/2026/07/mampukah-rencana-tiga-dekade-menyelamatkan-mangrove-indonesia/