Menempatkan Pengolahan Sampah Menjadi Energi (PSEL) dalam Kerangka Hierarki Pengelolaan Sampah. Antara Solusi Residu dan Risiko Industrialisasi Sampah
Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dapat berperan dalam penanganan sampah perkotaan, namun pengalaman internasional menunjukkan bahwa penerapannya tanpa desain kebijakan yang tepat berisiko menciptakan penguncian kebijakan (policy lock-in). Risiko ini muncul ketika sistem pengelolaan sampah menjadi bergantung pada ketersediaan sampah dalam jumlah besar dan stabil, sehingga bertentangan dengan mandat pengurangan sampah, daur ulang, dan ekonomi sirkular. Narasi ini menegaskan bahwa PSEL bukan solusi utama, melainkan solusi residu yang hanya relevan setelah upaya pencegahan, pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang dijalankan secara optimal. Tanpa penyelarasan kebijakan, percepatan PSEL berpotensi berjalan terpisah dari RPJMN, Jakstranas, dan agenda pembangunan rendah karbon. Untuk itu, PSEL perlu ditempatkan secara tegas dalam hierarki pengelolaan sampah nasional, dirancang dengan kapasitas terbatas dan adaptif terhadap penurunan residu, serta didukung oleh skema pembiayaan dan indikator keberhasilan yang netral terhadap volume sampah. Evaluasi berkala dan fleksibilitas kebijakan menjadi penting agar PSEL tidak berkembang menjadi infrastruktur yang mengunci arah kebijakan jangka panjang. Rekomendasi kebijakan dalam kajian ini menekankan penyelarasan RPJMN dan regulasi PSEL, penerapan prinsip residual waste first, pembatasan kapasitas berbasis proyeksi residu, reformulasi skema pembiayaan dan indikator kinerja, serta penguatan peran Presiden sebagai pengarah lintas sektor. Pendekatan ini memungkinkan PSEL dimanfaatkan secara selektif dan proporsional, sambil tetap menjaga konsistensi kebijakan pengurangan sampah dan ekonomi sirkular di Indonesia.
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
