Menghitung efektivitas RI ambisi bangun proyek pembangkit sampah

Mengukur Efektivitas Ambisi 33 PLTS: Solusi Cepat atau Beban Baru?

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius untuk membangun 33 Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan respons langsung terhadap krisis sampah nasional yang terus memburuk dan potensi peningkatan volume sampah yang signifikan di masa depan.

Krisis Sampah Nasional: Angka dan Prediksi

Data menunjukkan bahwa masalah pengelolaan sampah di Indonesia berada dalam kondisi genting.

Indikator Sampah Nasional	Data 2024 (SIPSN KLH)	Prediksi 2045 (Bappenas, Skenario BAU)
Volume Sampah	34,2 Juta Ton	82,2 Juta Ton
Sampah Terkelola	59,74% (20,4 Juta Ton)	Turun menjadi 9,39%
Sampah Tidak Terkelola	40,26% (13,8 Juta Ton)	Meningkat Drastis
Total Tumpukan TPA	Mencapai 1,7 Miliar Ton	Terus bertambah 56,3 juta ton/tahun

Export to Sheets

Sampah Rumah Tangga secara konsisten menjadi kontributor terbesar, mencapai 53,74% dari total timbulan pada tahun 2024. Kondisi ini diperparah oleh sistem pengelolaan yang belum optimal dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mayoritas masih menerapkan sistem open dumping.

Percepatan PLTSa: Strategi Waste-to-Energy

Pemerintah berencana menjadikan PLTSa sebagai solusi utama melalui teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), yang ideal untuk TPA berkapasitas lebih dari 1.000 ton per hari.

Target dan Regulasi

Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan program waste-to-energy ini dengan memangkas proses administrasi menjadi 3 bulan agar target pembangunan 33 PLTSa dalam 18 bulan (1,5 tahun) tercapai.

• Target Waktu: Administrasi 3–6 bulan, Pembangunan 1–1,5 tahun.
• Target Kinerja: Mencapai pengelolaan sampah 100% pada tahun 2029 (sesuai RPJMN).
• Potensi Listrik: Rata-rata 20 MW per PLTSa.
• Regulasi: Pemerintah tengah merevisi dan menyatukan tiga Peraturan Presiden (Perpres 97/2017, 35/2018, dan 83/2018) untuk menghilangkan tumpang tindih implementasi.

Skema Investasi dan Pembelian Listrik

Pengembangan PLTSa ini diproyeksikan membutuhkan investasi total sebesar Rp300 triliun untuk mentransformasi 343 TPA, membangun RDF, 250 TPST, dan 42.000 TPS3R.

• Pelaksana Proyek: Badan Pengelola Investasi Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara).
• Tarif Listrik: Harga jual listrik kepada PT PLN (Persero) akan dipatok satu tarif sebesar US$0,20 per kilowatt jam (kWh), diatur oleh Kementerian ESDM.
• Teknologi: Pemerintah cenderung memilih sistem insinerator dengan estimasi biaya investasi sekitar Rp3 triliun per lokasi.

Tantangan Kritis: Keekonomian, Biaya, dan Lingkungan

Meskipun ambisi ini menunjukkan keseriusan pemerintah, para pakar menyoroti tantangan besar yang mengancam efektivitas dan keberlanjutan proyek PLTSa.

1. Beban Keekonomian PLN dan Biaya Mahal

• Harga Beli Listrik yang Tinggi: Putra Adhiguna dari Energy Shift Institute dan Bhima Yudhistira dari Celios menilai tarif US$0,20/kWh yang dipaksakan kepada PLN adalah 2 hingga 3 kali lipat dari biaya listrik PLN. Ini berpotensi membebani sektor ketenagalistrikan dan meningkatkan subsidi.
• Biaya Investasi Tinggi: Biaya pembangunan PLTSa sangat bervariasi, berkisar antara US5jutahinggaUS13 juta per MW, menjadikannya lebih mahal dibandingkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau Mikro Hidro.

2. Isu Teknis dan Tata Kelola Sampah

• Kualitas Sampah yang Buruk: Bhima Yudhistira menekankan bahwa tidak semua sampah dapat diolah menjadi energi. Sampah Indonesia masih tercampur (organik, plastik, B3), sehingga proses pemilahan di hulu yang mahal menjadi prasyarat agar PLTSa dapat beroperasi secara efisien.
• Biaya Tambahan Tipping Fee: Biaya transportasi dan pemungutan sampah (tipping fee) juga menjadi komponen mahal yang membebani anggaran daerah.
• Isu Polusi Udara: Dwi Sawung dari Walhi mengingatkan bahwa PLTSa, sebagai teknologi pembakaran, berisiko menimbulkan masalah polusi udara jika tidak dioperasikan dengan standar tinggi (biaya operasional US$60/ton).

3. Kontradiksi dengan Hierarki Pengelolaan Sampah

Juru Kampanye Greenpeace, Ibar Akbar, menilai pembangunan 33 PLTSa bukanlah jawaban utama. PLTSa termasuk dalam hierarki pengelolaan sampah yang paling akhir (waste-to-energy), sementara pemerintah seharusnya memprioritaskan:

• Pengurangan (Reduce) di hulu.
• Pemilahan dan Daur Ulang (terutama sampah organik yang menjadi beban terbesar TPA).

Mengandalkan PLTSa justru berisiko menciptakan ketergantungan pada pasokan sampah plastik yang besar agar pembangkit terus beroperasi, yang bertentangan dengan upaya pengurangan sampah plastik.

Para kritikus menyarankan agar anggaran besar PLTSa dialihkan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah di daerah mulai dari hulu, mengingat masih banyak kabupaten/kota yang belum memiliki masterplan dan sistem pengangkutan sampah yang memadai.

Ambisi 33 PLTSa menawarkan solusi cepat untuk masalah sampah yang menggunung dan potensi pasokan energi hijau. Namun, rencana ini menghadapi tantangan keekonomian yang serius (beban PLN dan biaya mahal), masalah teknis akibat buruknya pemilahan sampah di hulu, dan kritikan bahwa teknologi insinerasi mengabaikan prinsip dasar hierarki pengelolaan sampah. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada seberapa efektif pemerintah dapat mengatasi isu-isu struktural dan finansial ini tanpa menciptakan beban baru bagi anggaran daerah dan sektor ketenagalistrikan.

sumber:

https://www.msn.com/id-id/berita/other/menghitung-efektivitas-ri-ambisi-bangun-proyek-pembangkit-sampah/ar-AA1Nb6hE?ocid=BingNewsVerp